Gubernur Lampung-KPK Luncurkan Aplikasi SIPPKD

Gubernur Lampung-KPK Luncurkan Aplikasi SIPPKD

NERACA

Bandarlampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung.

"SIPPKD sendiri merupakan sistem terintegrasi yang di dalamnya juga terdapat aplikasi e-planing dan e-budgeting yang akan saling terintegrasi dan dapat diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Lampung," kata Ridho, di Bandar lampung, Selasa (5/3).

Ia menyatakan bahwa dengan adanya splikasi SIPPKD dapat meringankan kerja sekaligus mengefisienkan penyusunan RAPBD agar lebih maksimal untuk kepentingan rakyat."Sedikit cerita, dulu saya beserta jajaran sampai harus begadang untuk memastikan bahwa RAPBD yang kita susun memang benar-benar efektif dan efisien untuk kepantingan rakyat. Nah sekarang dengan adanya Aplikasi ini semoga dapat lebih efektif lagi, efisien, supaya tidak ada kebocoran dan kita dapat bekerja lebih maksimal untuk kemajuan masyarakat," papar Ridho.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pengendalian dalam perencanaan memiliki peran yang sangat penting."Pengendalian dalam perencanaan adalah yang paling penting, ketika kita gagal dalam membuat perencanaan, maka kita telah merencanakan kegagalan," tegas dia.

Menurut Pj Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis pelaksanaan e-planning dan e-budgeting merupakan salah satu program rencana aksi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan kemudahaan dalam penyusunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran yang transparan yang harus mampu diterapkan didaerah.

Oleh karena itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam peluncuran aplikasi SIPPKD. Aplikasi SIPPKD diharapkan dapat memperbaiki sistem penganggaran pemerintah daerah.

"Saya sangat mengapresiasi dengan adanya aplikasi ini harapannya dapat lebih memperbaiki sistem penganggaran kita, tidak perlu lagi begadang, karena gambarannya sudah ada, tinggal disusun supaya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan yang terpenting adalah rakyat dapat melihat dan mengakses, sehingga lebih transparan," ungkap Agus.

Selain Ketua KPK RI dan Gubernur Lampung, peluncuran SIPPKD juga dihadiri perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bupati/Walikota, para Rektor, Anggota Forkopimda, dan berbagai pimpinan organisasi vertikal di Provinsi Lampung. Ant

BERITA TERKAIT

Kecewa KPK Melanjutkan Proses Hukum Terhadap SN - MAQDIR ISMAIL:

Jakarta-Advokat senior Maqdir Ismail merasa heran dan kecewa mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus melanjutkan proses hukum terhadap Sjamsul…

Harapan KPK Mendatang

Setelah berkiprah selama hampir 16 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah berbuat banyak dalam memberantas korupsi di negeri ini.…

BCA Life Luncurkan Portal Mylifeguard.id

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, menjadi peluang bagi industri asuransi untuk meningkatkan penetrasi penyebaran produk melalui jalur digital. Apalagi,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

20 Persen Ponsel di Indonesia Dibeli dari Black Market

20 Persen Ponsel di Indonesia Dibeli dari Black Market NERACA Jakarta - Sekitar 20 persen dari ponsel pintar yang beredar…

RUU Pertanahan Tak Sejalan dengan Pemikiran dan Kebijakan Presiden Jokowi

RUU Pertanahan Tak Sejalan dengan Pemikiran dan Kebijakan Presiden Jokowi NERACA Jakarta - Pemerntah dan DPR diingatkan untuk tidak memaksakan…

KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan

KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Pemerintah Kota (Pemkot)…