NERACA

Jakarta – Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang melakukan pemutakhirkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Salah satu yang dilakukan adalah dengan memperbaiki koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda). Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan BKPM dan perwakilan BKPM di daerah, beserta pemerintah daerah, akan mengawal dan memfasilitas proses investasi yang akan masuk.

Adapun perbaikan di fase pertama OSS sudah dilakukan dengan memindahkan seluruh layanan OSS ke Kantor BKPM per 2 Januari 2019. "Banyak sekali koordinasi, sinkronisasi yang harus dilakukan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah. Itu yang menjadi fokus perhatian daripada fase berikutnya di sistem OSS," kata Thomas di Jakarta, Selasa (5/3).

BKPM juga mengundang 560 pimpinan BKPM di daerah itu akan berdialog dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BKPM yang akan digelar pekan depan. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan memimpin Rakornas BKPM tersebut. Dengan diluncurkannya fase tersebut, Thomas mengatakan BKPM di daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian pusat untuk menyelesaikan tantangan atau kendala-kendala investasi.

"Sejak kami ambil alih pada 2 Januari 2019 terus kami membenahi, mengembangkan piranti lunak, dan platform OSS. Tadi kami laporkan perkembangan terkini dan juga rencana untuk peluncuran fase berikutnya pekan depan," kata dia. Pemeritah memang sedang memperbaiki sistem perizinan yang difasilitasi OSS, sebagai salah satu tumpuan kebijakan untuk menarik investasi langsung.

BKPM sebelumnya melontarkan keyakinannya pada tahun ini bahwa iklim investasi akan semakin menggairahkan. Hal ini, kata Thomas, terlihat dari dialog pihaknya dengan para investor asing yang sudah mulai nyaman dengan kondisi investasi dalam negeri, yang juga tidak lepas dari tertibnya proses kampanye jelang penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) pada April 2019.

Sistem OSS yang dibuat oleh pemerintah adalah upaya untuk memperbaiki kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Pada awal pemerintahan Kabinet Kerja, Jokowi menargetkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia bisa menempati posisi 40 besar pada 2019. Pada 2014, Indonesia berada di peringkat 114 setelah naik 8 peringkat dari 2013 di 122. Pada 2015, Indonesia naik peringkat ke 106 dan menanjak lagi ke peringkat 91 pada 2016. Lalu, kemudahan berusaha di Tanah Air kembali meningkat menjadi peringkat ke 72 pada 2017. Namun, pada tahun lalu justru turun satu peringkat ke 73 pada 2018.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti. Meminta agar pemerintah memastikan bahwa penerapan sistem OSS dapat bekerja dengan baik hingga ke daerah-derah untuk memperlancar kemudahan berusaha dan membuka kesempatan lebih besar terhadap munculnya perusahaan rintisan.

"Supaya Indonesia bisa kompetitif, bahkan di tingkat kawasan Asia Tenggara, Indonesia perlu melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memastikan pelaksanaan sistem OSS efektif hingga tingkat daerah," katanya.  

Untuk mendukung implementasi OSS, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan pemerintah pusat dengan peraturan daerah yang terkait dengan perizinan. Kondusifnya iklim usaha diharapkan bisa memunculkan unicorn (perusahaan rintisan dengan valuasi nilai di atas US$1 miliar) baru di Tanah Air.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi VI DPR RI Juliari P Batubara menginginkan pemerintah dapat benar-benar menyinkronkan sistem OSS yang berada di pemerintah tingkat pusat dengan mekanisme yang ada di pemerintah daerah.

Juliari menyatakan bahwa belum sinkronnya sistem yang digunakan pemerintah di tingkat pusat dengan daerah menjadi kendala bagi masuknya investasi asing, begitu pula hal tersebut dinilai bisa menghambat investasi dalam negeri. bari