Pemda Sukabumi Diminta Selesaikan Upah Buruh PT SUG

NERACA 

Sukabumi – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, diminta segera menyelesaikan nasib buruh PT Sentosa Utama Garmen (SUG), khususnya soal upah. Pasalnya, perusahaan garmen itu telah disegel oleh pihak bea cukai akibat habis kontrak.

“Pemda, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, jangan hanya memanggil pihak manajemen PT SUG. Tapi melakukan upaya terukur agar hak-hak buruh dibayarkan,” tegas Ketua LSM Palapa Sakti, Endang Rohman kepada NERACA, Selasa (5/3).

Endang menegaskan, sebagai warga Kabupaten Sukabumi, buruh PT SUG, layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.“Buruh merupakan asset daerah juga. Sehingga mereka kayak diperjuangkan oleh pemerintah,” ujar Endang.

Ia menyatakan sangat menyesalkan sikap lamban Pemda dalam hal ini Disnakertrans. Menurutnya, sebagai leading sector tenaga kerja, Disnakertrans harus bisa melindungi buruh.“Kalau begini, saya menilai perlindungan buruh di Kabupaten Sukabumi kurang mendapat dukungan dari pemerintah,” serunya.

Endang juga mengatakan, persoalan pembayaran upah yang selalu terjadi di Kabupaten Sukabumi, bukti kegagalan Pemda berpihak kepada buruh.“Bukan sekali ini saja terjadi buruh tidak mendapatkan upah dari tempat kerjanya. Ironisnya, Disnakertrans selalu kewalahan menangani,” paparnya.

Ia menilai, masih adanya perusahaan yang mempermainkan nasib buruh, karena kurang tegasnya Disnakertrans menjalankan pengawasan sesuai amanat undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Ron