Dukungan Rakyat Kuat: Walhi Gagal Stop Proyek Perubahan Iklim

Dukungan Rakyat Kuat: Walhi Gagal Stop Proyek Perubahan Iklim

NERACA

Medan - Ratusan warga dari Tapanuli Selatan, aksi damai di Bank of China, di Jalan Raden Saleh, Medan, Selasa (5/3). Aksi ini untuk mendukung kebijakan bank tersebut untuk mendanai proyek pembangkit listrik ramah lingkungan PLTA Batangtoru yang kini sedang berproses.

Para warga ini berasal yakni tiga kecamatan, yakni Sipirok, Marancar dan Batangtoru (Simarboru). Dalam aksinya mereka meneriakkan dukungan agar bank tersebut tetap menjalankan komitmen kerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan proyek pembangkit listrik berkapasitas 510 MW yang menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim.

“Kami mendukung Bank of China agar tetap melaksanakan kerja sama, demi tersedianya listrik bersih bagi masyarakat,” kata koordinator aksi Abdul Gani Batubara.

Gani menjelaskan, berlanjutnya pembangunan PLTA Batangtoru merupakan keinginan dari seluruh masyarakat yang ada di Simarboru. Mereka yakin, pembangunan PLTA Batangtoru akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mereka mengaku sempat resah ketika ada gugatan Walhi Sumatera Utara terhadap proyek tersebut. Mereka heran, karena Walhi justru berupaya menggagalkan proyek untuk mengatasi masalah perubahan iklim atau climate change, proyek yang menggunakan energi terbarukan. Untungnya, kata dia, gugatan itu kandas pada Senin (4/3) setelah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menolak gugatan itu.

“Gugatan Walhi sudah ditolak PTUN Medan, itu yang juga kami sampaikan juga kepada pihak Bank of China,” ujar dia.

PLTA Batangtoru menjadi bagian dari implementasi strategi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab bencana perubahan iklim. Proyek tersebut dirancang bisa mengurangi emisi GRK hingga 1,6 juta metrik ton setara CO2 per tahun dan bisa menghemat hingga Rp5 triliun per tahun jika dibandingkan penggunaan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Sebagai catatan, Indonesia sudah berkomitmen untuk memangkas emisi GRK sebanyak 29 persen pada tahun 2030 dengan upaya sendiri.

Masyarakat Simarboru, menurut Abdul Gani, menyerukan agar tidak ada lagi yang mempersoalkan proyek tersebut. Pasalnya, proyek tersebut sudah mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Apalagi, masyarakat sangat mendukung proyek tersebut demi tersedianya pasokan listrik.

"Kami minta tidak ada lagi yang memprotes pembangunan itu, andai ada yang lain yang protes-protes, nanti masyarakat yang akan hadapi," katanya.

Dalam aksi ini para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk bertuliskan dukungan mereka atas proyek PLTA Batangtoru dan juga kritikan kepada Walhi. Berbagai tulisan mereka pampangkan seperti 'Walhi Sumut Pilih Rakyat atau Bela Donatur', Walhi Sumut mau pilih diesel, Kami Pilih PLTA, 'Kami masyarakat Batangtoru sangat mendukung proyek PLTA Batangtoru' dan berbagai poster lainnya. Dalam aksi damai ini lima perwakilan pengunjuk rasa diterima pihak Bank of China untuk menyampaikan dukungan mereka di dalam gedung. Usai diterima massa langsung membubarkan diri.

Kemenangan Rakyat

Putusan PTUN Medan juga disambut gembira masyarakat adat di Batangtoru. Raja Luat Sipirok, Ir Edward Siregar, gelar Sutan Parlindungan Suangkupon berharap putusan ini segera ditindaklanjuti dengan mempercepat pembangunan PLTA Batangtoru.

"Kami sangat gembira berarti proyek itu akan jalan terus. Kepada pihak yang ditolak untuk segera menerima hasil putusan sehingga pembangunan berjalan sesuai harapan. Karena dukungan masyarakat otomatis akan semakin kuat juga," kata Siregar.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (4/3), menolak gugatan Walhi untuk membatalkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan PLTA Batangtrou. Putusan ini dipandang sebagai kemenangan bagi rakyat Sumatera Utara, khususnya wilayah pesisir Barat yang sudah lama hidup dalam keterbelakangan karena kurangnya pasokan listrik. Putusan PTUN medan juga dinilai positif karena menyelamatkan proyek energi terbarukan pencegah perubahan iklim. Mohar

BERITA TERKAIT

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah   NERACA Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak…

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kenaikan Cukai 23 Persen Kian Menghimpit Industri Rokok

Kenaikan Cukai 23 Persen Kian Menghimpit Industri Rokok   NERACA Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berkepentingan untuk menyampaikan…

Dekopin Berharap RUU Perkoperasian Segera Disahkan

Dekopin Berharap RUU Perkoperasian Segera Disahkan NERACA Jakarta - Perjalanan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sudah mencapai tahap final. Setelah pembahasan…

RUU SDA Disetujui Menjadi UU, Ini Kata Pemerintah

RUU SDA Disetujui Menjadi UU, Ini Kata Pemerintah   NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) sudah…