BLSM Diyakini Tak Dorong Jadi Pemalas

NERACA

Jakarta-- Pemerintah menegaskan rencana pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLSM) terkait antisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi takkan membuat masyarakat miskin menjadi pemalas. Karena BLMS bukan “candu”, alias membuat kenikmatan hidup. "Bantuan langsung ini tidak membuat orang menjadi malas karena menerima uang. Karena uang tersebut tidak menambah kenikmatan hidup masyarakat tersebut, karena penambahan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (15/3)

Lebih jauh kata Hatta, bantuan langsung ini harus diberikan mengingat wacana pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini 12,36%. "Kita targetkan turun di 2012 ke 10,5%-11,5% . Kalau tidak ada BLSM, (kemiskinan) melonjak 1,5%," tambahnya

Dikatakan Hatta, pemerintah rencananya akan mengucurkan bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan selama sembilan bulan untuk menjaga stabilitas ekonomi tersebut. "Orang di kampung ongkos naik, anak disuruh enggak usah sekolah. Ini yang harus kita intervensi dengan raskin tambah Rp150 ribu, bantuan siswa miskin," paparnya

Menurut Hatta, pemberian BLSM sekedar “menyambung hidup” dan sebagai bantuan perlindungan. “Kita berikan Rp150 ribu akibat living cost meningkat. Kalau tidak masyarakat jatuh miskin, dan anak putus sekolah, kita berdosa. Tidak mungkin presiden mau menaikkan BBM tanpa buat perlindungan buat masyarakat," tegasnya

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy menyatakan, pemerintah seharusnya bisa mencari formulasi baru dalam pemberian kompensasi kepada masyarakat sebagai dampak kenaikan BBM. Namun, Tjatur, pemerintah sudah berupaya mencari alternatif untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak langsung akibat kenaikan BBM tersebut. "Mencari alternatif yang tepat bagi yang terkena dampak langsung apabila BBM jadi dinaikkan," jelasnya

Alternatif yang dimaksud oleh Wakil Ketua Komisi III tersebut ialah, bagaimana pemerintah bisa mencari formulasi baru dalam pemberian konpensasi kepada masyakat. "Apa planning-nya, atau wajib belajarnya yang ditanggung negara, atau beasiswa pendidikan yang ditambah," lanjutnya.

Apabila pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM maka pemerintah juga harus bertanggung jawab atas dampak yang akan ditanggung oleh masyarakat. Tjatur pun menjelaskan rapat sekretaris gabungan semalam di Puri Cikeas yang dihadiri oleh ketua parpol dan menteri hanya melakukan perbincangan terkait dengan rencana kenaikan BBM, tapi bukan mengambil keputusan. "Rapat semalam tidak memutuskan sesutau karena pengmbilan keputusan tetap digedung ini (DPR)," singkatnya.

Sampai sekarang opsi harga kenaikan BBM masih diperdebatkan,beberpa perguruan tinggi juga ikut andil melakukan telaah secara mendalam."Hasil studi UI dan UGM yang paling optimum Rp1.500," pungkasnya. **bari

Related posts