Bentuk Holding Kepelabuhan, Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi

NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta untuk menyiapkan seperangkat regulasi dan aturan main yang baku sebelum membentuk "holding" atau korporasi induk BUMN kepelabuhanan. "Regulasi turunannya juga harus disiapkan secara jelas, seperti keuangan, manajemen, dan lainnya yang tidak berbenturan dengan mekanisme yang sudah ada. Meskipun holding terbentuk, keunggulan di setiap pelabuhan harus terus dipelihara, kata pengamat maritim Son Diamar, seperti dikutip Antara, kemarin.

Ia mengatakan rencana pembentukan Pelindo Incorporated juga tidak boleh mematikan keunggulan dan kreativitas masing-masing entitas yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV. Menurut Son Diamar, jika ingin membentuk "holding" untuk bisnis kepelabuhanan, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan harus betul-betul memilih SDM yang kompeten di dalamnya.

“Bisa saja dari luar atau dalam, atau menunjuk entitas yang sudah ada. Tapi yang jelas manajemen dalam holding harus SDM yang punya kapabilitas dan visi kemaritiman yang jauh ke depan,” katanya. Jika dilihat dari sisi kinerja, baik operasional maupun keuangan, lanjut Son Diamar, Pelindo II (IPC) layak menjadi induk untuk Pelindo Incorporated. Selain dekat dengan pusat pemerintahan, Pelindo II menaungi Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. "Kinerja mereka juga cukup baik dalam beberapa tahun terakhir,” jelasnya.

Pada 2018, pendapatan usaha IPC meningkat 4,94 persen menjadi sebesar Rp11,45 triliun (unaudited) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,91 triliun. Pencapaian laba bersih meningkat 9,95 peraen menjadi sebesar Rp2,43 triliun (unaudited) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,21 triliun. Menurut Son Diamar, secara umum kinerja semua Pelindo atau IPC mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Dia menambahkan, untuk mengembangkan kreativitas, pemerintah perlu merumuskan strategi bisnis masing-masing unitnya. Setiap unit harus fokus, dan tidak merambah bisnis lain di luar core-nya karena selain akan merusak bisnis swasta, hal itu juga akan menjadi sumber korupsi. Sebagai contoh, ada di salah satu Pelindo yang melebarkan sayap bisnisnya ke perkebunan dengan alasan hasil perkebunan akan memenuhi pengiriman di pelabuhan. Ini tidak benar. Bisnis Pelindo hanya bergerak di kepelabuhanan dan atau ke kawasan industri. Bukan bisnis industrinya, papar Son Diamar.

Sementara itu, Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya mengatakan, prinsip pembentukan "holding" Pelindo Incorporated adalah "collective value creation" dan sinergi dari IPC, Pelindo I, III, dan IV. Penggabungan ini, kata dia, diharapkan bisa membuat lingkup bisnis anak usaha lebih besar lagi. Kita sekarang hidup di abad global. Persaingan di era ini jelas semakin sengit. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kapasitasnya untuk mengelola dan menyinergikan sumber daya pemerintah yang tersebar, katanya.

BERITA TERKAIT

Jabar Bentuk Konsorsium Halal Center

Jabar Bentuk Konsorsium Halal Center NERACA Bandung - Pemerintah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Barat (Jabar)…

UNTR Siapkan Belanja Modal US$ 800 Juta

Danai pengembangan bisnis guna memacu pertumbuhan kinerja keuangan di tahun ini, PT United Tractors Tbk (UNTR) telah mengalokasikan belanja modal…

Rencanakan Buyback Saham - CIMB Niaga Siapkan Dana Rp 25 Miliar

NERACA Jakarta – Agenda rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), selain memutuskan pembagian dividen…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Tingkat Kemiskinan Ditargetkan Dibawah 9%

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan tingkat kemiskinan…