Pembiayaan Kreditor Swasta Asing Diatur - Terkait PMK

NERACA

Jakarta---Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan tentang tata cara pengadaan pembiayaan uang bersumber dari kreditor swasta asing sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi menyebutkan, peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.08/2012 tanggal 30 Januari 2012. Kreditor swasta asing (KSA) adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, atau lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaqa penjamin kredit ekspor.

Berdasar PMK itu, untuk melakukan seleksi calon KSA, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu menetapkan Panitia Seleksi yang dipilih dari unsur pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Selain itu memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan, memahami isi dokumen persyaratan seleksi, tidak memiliki konflik kepentingan, dan menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi dan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Seleksi calon KSA dilakukan melalui seleksi terbatas yaitu metode seleksi dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini terbatas, dengan menyampaikan "Request for Interest" (RFI) kepada calon KSA yang memenuhi kriteria.

RFI adalah pemberitahuan awal mengenai kebutuhan pembiayaan yang disertai dengan permintaan kepada calon KSA tertentu agar menyampaikan ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Adapun kriteria umum calon KSA untuk dapat masuk ke dalam "short list" yang akan menerima RFI yaitu pernah atau masih memiliki portfolio pinjaman komersial kepada pemerintah, dan/atau telah menyampaikan surat pernyataan Ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Pelaksanaan seleksi calon KSA dimulai setelah kementerian/lembaga (K/L), Pemda, dan BUMN menyampaikan surat konfirmasi pengadaan barang dan jasa (SKPBJ) untuk kegiatan yang siap dibiayai kepada Dirjen Pengelolaan Utang.

SKPBJ merupakan surat yang memuat konfirmasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang siap ditindaklanjuti pembiayaannya melalui KSA dari K/L, Pemda, dan BUMN, dapat ditindaklanjuti dengan seleksi apabila memuat setidaknya informasi mengenai nama calon penyedia barang/jasa, nilai kontrak dan kebutuhan pinjaman, deskripsi barang/jasa, mekanisme pembayaran dan jangka waktu kontrak, serta jadwal penandatanganan kontrak.

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan seleksi calon KSA, yaitu pertama, penyusunan dokumen seleksi dan jadwal pelaksanaan seleksi, kedua penyampaian "Request for Proposal` (RFP) kepada calon KSA yang telah memberikan surat pernyataan kesediaan pembiayaan (SPKP).- Ketiga, penerimaan surat tawaran pembiayaan dari calon KSA. Keempat evaluasi surat tawaran pembiayaan dari calon KSA, kelima penyusunan peringkat calon KSA atas tawaran yang tidak melebihi "benchmark".

Dirjen Pengelolaan Utang akan menetapkan pemenang berdasarkan laporan hasil evaluasi panitia seleksi. Pemberitahuan pemenang hasil seleksi disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat penetapan pemenang dari Dirjen Pengelolaan Utang. **cahyo

Related posts