LPS Kaji Penjaminan Dana Nasabah Uang Elektronik

NERACA

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku sedang mengkaji untuk bisa melakukan penjaminan dana nasabah di layanan uang dan dompet elektronik (e-wallet). Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti dalam sebuah diskusi ekonomi bertema "Navigasi Bisnis di Tahun Politik" di Jakarta, Kamis (28/2), mengatakan LPS sudah membentuk tim kecil yang berkoordinasi secara intens dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengkaji inisiatif perluasan cakupan penjaminan itu.

Saat ini, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS belum bisa menjamin dana-dana di uang elektronik. Adapun simpanan yang bisa dijamin LPS hanya dana nasabah di perbankan yang berbentuk tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposito. Saldo yang dijamin LPS dalam simpanan perbankan itu paling banyak sebesar Rp2 miliar .

"Memang yang menjadi banyak pertanyaan itu terkait uang elektronik, kita tahu sekarang sudah banyak beredar, contohnya Go-Pay. Tapi karena sifatnya bukan tabungan, kami belum bisa masuk ke ranah sana. Kami ada tim kecil juga, untuk membicarakan dengan OJK bagaimana menyikapi untuk hal itu," ujar Destry.

Destry mengatakan kajian yang dilakukan LPS dan OJK saat ini masih terkait definisi dana simpanan di uang elektronik, seperti dana di uang elektronik maupun dana di perusahaan penghimpunan dana (crowdfunding). "Nah apakah ini nanti bisa masuk sebagai definisi simpanan. Kalau masuk definisi simpanan, tentunya ada implikasi pada UU LPS kita, bahwa itu juga termasuk jaminan," ujarnya.

Kekhawatiran ini muncul karena Bank Indonesia (BI) berencana menaikkan batas saldo maksimal untuk layanan dompet digital (e-wallet). Hal ini sejalan dengan pembayaran menggunakan e-wallet seperti Go-Pay, OVO, dan sejenisnya kian berkembang di masyarakat. “Apakah ada wacana mengubah itu? Iya, kita akan masuk ke proyek penyusunanan cetak biru," kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono, beberapa waktu lalu.

Saat ini, lanjutnya, aturan batas saldo e-wallet tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Aturan limit saldonya sama dengan uang elektronik (e-money).

Mengutip rilis Go-Jek tertanggal 1 Februari 2019, sepanjang tahun 2018, gross transaction Value (GTV) atau transaksi pengguna di Go-Jek mencapai US$9 miliar atau setara Rp 125 triliun. Ini adalah transaksi di seluruh pasar di. mana Go-Jek beroperasi. Adapun transaksi penggunaan Go-Pay mencapai US$6,3 miliar atau setara dengan Rp87 triliun. Angka ini setara dengan 69,6% dari transaksi keseluruhan Go-Jek.

BERITA TERKAIT

Lepas 414 Juta Saham Ke Publik - Telefast Indonesia Bidik Dana IPO Rp 80 Miliar

NERACA Jakarta – Dorong pertumbuhan emiten di pasar modal, PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) bakal membawa anak usahanya PT…

LPS Perkuat Mekanisme Penanganan Bank Gagal

    NERACA   Jakarta - Sumber-sumber ketidakpastian ekonomi global semakin beragam saat ini dan risiko gangguan stabilitas terhadap sistem…

Bidik Dana di Pasar Rp 2 Triliun - Lagi, Jasa Marga Bakal Terbitkan Obligasi

NERACA Jakarta – Sukses menggalan dana di pasar lewat program dana investasi infrastruktur (Dinfra), memacu PT Jasa Marga (Persero) Tbk…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Fintech Bakal Luncurkan Kode Etik

    NERACA   Jakarta - Tiga asosiasi di industri fintech yakni Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), bersama dengan Asosiasi Fintech…

Tingkatkan Akses Asuransi Syariah, FWD Life Gandeng K-Link

    NERACA   Jakarta - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) menandatangani perjanjian kerja sama dengan K-Link Indonesia (K-Link),…

Berjuang ala CIMB Niaga untuk Melayani Indonesia

    NERACA   Jakarta - Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor M Siahaan menegaskan, sejarah adalah bagian…