BPOM Dorong Penyusunan Regulasi Peredaran Obat Secara Daring

BPOM Dorong Penyusunan Regulasi Peredaran Obat Secara Daring

NERACA

Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong penyusunan regulasi pengawasan dan peredaran obat dan kosmetik secara daring guna mencegah beredarnya produk obat dan kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan kesehatan penggunanya.

“E-commerce harus diawasi secara cermat. BPOM akan susun regulasi untuk produk daring yang masuk ke Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan asosiasi e-commerce dan salah satu penyedia jasa pengantar produk-produk tersebut,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, obat dan kosmetik beredar secara bebas melalui berbagai platform e-commerce. Pasalnya, belum ada regulasi khusus untuk mengawasi peredaran obat dan kosmetik secara daring. Hal ini berdampak pada terbukanya peluang bagi pelaku usaha yang curang untuk menjual produk ilegal.

Sebagai upaya pengawasan perdagangan elektronik, BPOM telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Asosiasi E-commerce (IdEA) dan Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) serta membentuk Satuan Tugas Siber (Satgas Siber) sebagai pendorong untuk penyusunan regulasi.

“Penandatanganan MoU tersebut sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran obat secara online, karena hingga saat ini belum ada peraturan yang mengizinkan penjualan produk tersebut secara online,” lanjut Penny.

Sementara itu, Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA) Ignatius Untung mengatakan, setelah penandatanganan MoU, penjualan dan promosi kosmetik maupun obat di Indonesia yang dilakukan secara daring harus mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) BPOM No. 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perka BPOM No.1 Tahun 2016 Tentang Pedomam Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika.

“Penandatanganan MoU dimaksudkan sebagai awal dari pengawasan kegiatan penjualan dan promosi produk obat dan kosmetik secara online. Selanjutnya, kegiatan serupa harus mengacu pada regulasi Perka BPOM No.18 Tahun 2016 sebagai peraturan yang berlaku,” kata Ignatius.

Ia berharap, adanya regulasi yang diinisiasi oleh BPOM seperti ini, bisa menekan serta memantau penjualan dan kegiatan promosi produk kosmetik maupun obat ilegal di media e-commerce Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Ant

BERITA TERKAIT

Menkop Apresiasi Langkah Inkoppas Gandeng BUMDes di Sektor Pangan

Menkop Apresiasi Langkah Inkoppas Gandeng BUMDes di Sektor Pangan NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi langkah…

Revisi PP 109/2012: Industri Hasil Tembakau Jalan Hidup yang Ditindas

Revisi PP 109/2012: Industri Hasil Tembakau Jalan Hidup yang Ditindas NERACA Jakarta – Para pemangku kepentingan sektor industri hasil tembakau…

Jaksa Agung: Tidak Ada Lagi Target Operasi

Jaksa Agung: Tidak Ada Lagi Target Operasi   NERACA Bogor - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku dalam masa kepemimpinannya akan menghapuskan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Dorong Sinergi Pemda Kunci Perlintasan Batu Bara Ilegal di Lampung

KPK Dorong Sinergi Pemda Kunci Perlintasan Batu Bara Ilegal di Lampung   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi…

Tiga Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review" ke MK

Tiga Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review" ke MK   NERACA Jakarta - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Agus Rahardjo,…

Baleg: Omnibus Law Harus Menyatukan 74 UU

Baleg: Omnibus Law Harus Menyatukan 74 UU  NERACA Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan…