Jakarta-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan investor yang sudah menanamkan dananya di perusahaan rintisan (start-up) tidak bisa semena-mena menarik investasinya seperti deposito atau saham. Karena, mekanisme investasi di ekonomi digital berbeda dengan investasi di portofolio.

NERACA

Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, investor start-up hanya bisa keluar salah satunya melalui aksi korporasi penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering-IPO). Dengan begitu, saham yang dimiliki oleh investor yang ingin keluar bisa dilepas ke publik. "Lalu bisa juga porsi investasinya dijual ke investor lain atau bisa juga dengan nilainya dinolkan," ujarnya di Jakarta, pekan ini.

Jadi, menurut dia, tidak benar jika ada yang berpendapat investor di startup bisa menarik dananya kapan saja dari Indonesia. Thomas menyebut pemerintah tak ambil pusing soal itu. Lagipula, investor juga sudah paham betul mengenai mekanisme berinvestasi terhadap ekonomi digital. Selain itu, mereka juga menerima risiko investasi di perusahaan jenis startup. "Potensi keuntungan investasi kan besar, jadi investor juga siap ambil risiko," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Thomas menjelaskan kalau mayoritas investor startup berasal dari asing. Rata-rata, investor asing menggelontorkan dananya untuk menyuntikkan dana segar ke startup di Indonesia berkisar US$2 miliar per tahun.

Dia mengklaim jumlah itu setara dengan 15-20% dari rata-rata Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk sebesar US$9 miliar-US$12 miliar. Meski belum mendominasi, tapi Thomas mengklaim investasi asing di startup telah menyelamatkan realisasi PMA di Indonesia tidak jeblok selama dua tahun terakhir. "Jadi saya tentu terima kasih, kalau bukan karena tren ini dana deras masuk ke startup mungkin (realisasi investasi) turun," ujarnya.

Sebagai catatan, realisasi investasi sepanjang 2018 sebesar Rp721,3 triliun atau tumbuh 4,1% dari 2017 sebesar Rp692,8 triliun. Pertumbuhannya investasi tahun lalu melambat bila dibandingkan dengan 2017 yang mencapai 13,1%.     

Bagaimana tidak, jumlah PMA yang masuk turun signifikan sebesar 8,8% dari Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun. Beruntung, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik 25,3% menjadi Rp324,8 triliun dari Rp262,3 triliun.

BKPM juga menyatakan penanaman investasi untuk perusahaan startup di sektor e-commerce telah menyelamatkan total investasi di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Pemerintah mengklaim investasi di e-commerce berkontribusi 15-20% dari total Penanaman Modal Asing (PMA) per tahunnya.

Thomas menjelaskan rata-rata investasi asing setiap tahun bisa dibilang US$9 miliar-US$12 miliar. Dia menghitung, jumlah dana yang masuk untuk investasi ekonomi digital berkisar US$2 miliar. "Itu angka total perkiraan yang masuk ke perusahaan rintisan atau ekonomi digital saat ini," ujarnya.

Prospek Ekonomi Digital

Untuk tahun ini, dia meramalkan porsi investasi asing untuk perusahaan rintisan di sektor e-commerce masih sama. Thomas optimistis kegiatan pemilihan presiden (pilpres) yang akan diselenggarakan pada April 2019 mendatang tak akan mengganggu laju investasi. "Memang tahun lalu investasi internasional turun. Tapi satu-satunya komponen dari investasi modal asing yang tidak turun adalah ke ekonomi digital dan e-commerce," tutur dia.

Berdasarkan catatan BKPM, total investasi yang masuk ke Indonesia pada 2018 sebesar Rp721,3 triliun. Angka itu naik tipis 4,1% dari posisi 2017 sebesar Rp692,8 triliun. Pertumbuhannya bisa dibilang melambat karena 2017 mencapai 13,1%.

Bila dirinci, investasi pada 2018 terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp324,8 triliun atau naik 25,3% dari Rp262,3 triliun. Lalu, untuk PMA anjlok 8,8% dari Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun. "Tapi untuk tren ke e-commerce masih sangat sehat dan kuat. Sejauh ini tidak ada indikasi mulai kapok atau kehilangan antusiasme ke ekonomi digital," ujarnya.

Secara keseluruhan, Thomas menargetkan pertumbuhan investor baik dari luar dan dalam negeri kembali mencapai dua digit seperti tahun-tahun sebelum 2018. Setidaknya, kata Thomas, bisa mencapai lebih dari 10%. "Kalau lihat dari pemilu, kan pemilu setelah April selesai. Artinya masih ada delapan bulan lagi untuk kembali meningkat lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik merupakan fondasi untuk bisa mengembangkan lebih banyak unicorn di Indonesia. Perusahaan unicorn adalah perusahaan rintisan privat yang telah mengantongi nilai valuasi lebih dari US$1 miliar.

Menurut dia, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk memperkuat fondasi tersebut. Jokowi ingin dukungan kepada pengembangan unicorn diberikan mulai dari hulu sampai ke hilir.

"Kami bisa melahirkan dari mulai Tokopedia, Bukalapak, Gojek, hingga Traveloka itu dari anak-anak yang kalau dilihat memiliki pendidikan tinggi" ujarnya ujar Sri Mulyani usai menghadiri sarasehan hasil survei manfaat ekonomi di Kemenkeu, belum lama ini.

Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah telah membuat investasi pada bidang SDM menjadi prioritas, tidak hanya dari sisi jumlah tetapi juga cara mengalokasikannya. Misalnya, untuk mendorong pendidikan tinggi perlu ada peningkatkan kualitas universitas. Karenanya, Kemenkeu telah berbicara dengan beberapa rektor universitas ternama untuk menjadikan universitas sebagai pusat pembangunan SDM.

"Vokasi dilakukan kemudian banyak sekali kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan institusi yang dianggap memiliki kemampuan riset dan inovasi yang dilakukan oleh LPDP, Kementerian Dikti, universitas, maupun lembaga riset kita," ujarnya.

Selanjutnya, dari sisi riset dan pengembangan, Kemenkeu bersama Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tengah merintis untuk mengidentifikasi jumlah anggaran riset, siapa yang melakukan, dan jenis risetnya. Dengan demikian, Kemenkeu bisa melakukan pemihakan di dalam belanja misalnya membentuk dana abadi (endowment fund) seperti yang dilakukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). "Sekarang kami sedang memikirkan, sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, endowment fund dalam bidang riset dan pengembangan. Bentuknya seperti apa kami akan pikirkan," ujarnya.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung pembangunan dan pemerataan infrastruktur konektivitas di Indonesia misalnya proyek Palapa Ring. Karena anggaran yang terbatas, skema yang dilakukan menggunakan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Dengan demikian, unicorn tidak hanya muncul di Jawa tetapi juga bisa berasal dari daerah lain berkat konektivitas yang kualitasnya setara. "Kemarin disampaikan Bapak Presiden, agar ini bisa merata, infrastruktur konektivitas ekonomi digital itu harus dilakukan," ujarnya.

Di sektor perpajakan,Kemenkeu bersama-sama industri akan melihat kebutuhan dari pelaku. "Apakah darisisifasilitasnya, bagaimana bentuk support yang mereka butuhkan," ujarnya.

Sri Mulyani mengingatkan capaian Indonesia dalam menghasilkan sejumlah unicorn tak lepas dari ekosistem yang mendukung. "Kalau ekosistem diperbaiki, mungkin kita akan lebih banyak lagi mendapatkan pengalaman unicorn yang lain," ujarnya. bari/mohar/fba