172 Kabupaten/Kota Nikmati DAK Kemenkop dan UKM

NERACA

Jakarta – Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan, ada sekitar 172 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp200 miliar yang terbagi Rp129 miliar untuk provinsi dan Rp71 miliar untuk wilayah kabupaten/kota.“Kita sih maunya seluruh kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan DAK. Namun, karena keterbatasan yang ada maka kita membuat kriteria daerah mana yang sesuai urgensinya dan sangat mendesak untuk mendapat dukungan DAK. Khususnya dalam pengembangan kapasitas usaha dan kinerja koperasi dan UMKM di daerah”, kata Zabadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/2).

Di acara jumpa pers yang juga dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Zabadi menambahkan bahwa terkait pengajuan DAK itu, Kemenkop yang mengusulkan DAK untuk daerah mana, dan Kementerian Keuangan yang akan memutuskan hal tersebut.“Saya pikir, koperasi dan UMKM merupakan instrumen penting dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia”, tandas Zabadi.

Beberapa kriteria daerah yang bisa mendapatkan DAK, diantaranya mengukur bagaimana dukungan Pemda setempat bagi pengembangan koperasi dan UMKM di wilayahnya. Disitu, bisa dilihat dari berapa jumlah koperasi yang aktif dan melakukan RAT.“Misalnya, jumlah koperasi 100 unit, lalu 90 koperasi melakukan RAT, maka kabupaten/kota seperti itu yang harus kita dukung mendapat DAK. Sebaliknya, bila memiliki 100 koperasi, tapi hanya 10 koperasi yang melakukan RAT, berarti Pemda kurang mendukung program Reformasi Total Koperasi”, imbuh Zabadi.

Kriteria kedua, lanjut Zabadi, dilihat dari perbandingan jumlah anggota koperasi dengan total jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut. Kriteria selanjutnya adalah Nomenklatur Pemda juga menentukan bentuk keseriusan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di wilayahnya.“Kita akan melihat OPD-nya, apakah tunggal atau dicampur dengan bidang lain. Karena, ada wilayah yang dinasnya menggabungkan koperasi dan UMKM dengan bidang lain. Tapi, banyak juga yang langsung tunggal, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM”, tukas Zabadi.

Setelah data-data terkumpul, kata Zabadi, lalu disetor ke Kemenkeu dalam sebuah aplikasi untuk diproses, mana kabupaten/kota yang akan mendapat DAK.“Dan hasilnya, muncul nama 172 kabupaten/kota yang mendapat DAK. Saya contohkan Jawa Timur, ada sekitar 30 kabupaten/kota yang mendapat DAK. DAK itu diperuntukkan bagi pelatihan perkoperasian di kabupaten/kota sebagai sebuah stimulus bagi pengembangan”, kata Zabadi lagi.

Selain DAK, Zabadi menjelaskan bahwa pihaknya juga ada Dekonsentrasi yang juga tersebar ke banyak daerah di Indonesia.“Kami akan terus melakukan optimalisasi pemanfaatan dana Dekonsentrasi tersebut dalam hal pendataan koperasi di seluruh wilayah di Indonesia agar masuk ke dalam Online Data System (ODS). Dana Dekon ini sebagai insentif bagi daerah dalam pendataan koperasi by name by address”, kata Zabadi.

Ada juga Tugas Pembantuan dari Kemenkop yang ditujukan bagi pembangunan saran fisik bagi peningkatan kapasitas usaha koperasi dan UKM di daerah. Seperti pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT, pasar rakyat, dan sebagainya.“Ada juga skema baru pengganti Bansos yaitu Bantuan Pemerintah bagi wirausaha pemula atau Startup, pemebntukan koperasi baru, pemulihan usaha koperasi dan UMKM pasca bencana, hingga pendampingan UMKM. Ini sifatnya dana hibah”, pungkas Zabadi. Mohar/Rin