Presiden Apresiasi Terobosan MA Berdampak Positif ke Ekonomi

Presiden Apresiasi Terobosan MA Berdampak Positif ke Ekonomi

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapreasiasi berbagai langkah terobosan di bidang hukum terutama reformasi lembaga peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung (MA) yang berdampak positif kepada perekonomian Indonesia.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung," kata Presiden Jokowi ketika berpidato dalam Sidang Pleno Istimewa MA dengan agenda Laporan Tahunan MA Tahun 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2).

Menurut Jokowi, berbagai langkah terobosan MA merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa.

"Namun, apa yang dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya apabila tidak diimbangi dengan dukungan lembaga peradilan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, keberhasilan MA dalam melakukan berbagai terobosan turut menjadi kunci bagi keberhasilan Indonesia melakukan berbagai lompatan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam sidang pleno terbuka yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla, Jokowi mencontohkan lompatan kemajuan itu antara lain naiknya peringkat Indonesia dalam Kemudahan Memulai Berbisnis. Semula Indonesia berada di peringkat 120 kemudian naik menjadi peringkat 73."Di situ ada peran penting dari reformasi di lembaga peradilan yang dipimpin oleh MA," kata Jokowi dalam sidang pleno istimewa yang dipimpin Ketua MA M Hatta Ali.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi optimistis sistem peradilan di Indonesia akan semakin inovatif, maju dan memperkuat kepercayaan dari rakyat akan keadilan."Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita sedang memasuki era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi," kata Jokowi.

Presiden mencatat salah satu inovasi dengan penerapan teknologi informasi adalah penerapan e-court. Melalui penerapan teknologi informasi itu mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panjer uang perkara secara elektronik, sampai pemberitahuan pemanggilan persidangan secara elektronik."Penerapan sistem teknologi informasi dalam penanganan perkara tentu saja akan bisa mempercepat terwujudnya layanan peradilan yang sederhana, yang cepat, dan dengan biaya ringan," kata Presiden Jokowi. 

Namun Presiden juga berharap penerapan e-court juga sebagai jalan untuk memunculkan transparansi yudisial dan sekaligus memberikan kultur baru yang bisa memotivasi pada SDM di lingkungan peradilan untuk semakin inovatif dalam melakukan perubahan-perubahan.

Pada awal pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan selamat kepada MA yang di era transparansi dan akuntabilitas ini secara konsisten terus menyelenggarakan laporan tahunan, menyampaikan kepada publik berbagai program kerja, capaian dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

"Penyampaian laporan tahunan adalah bukti tradisi yang sangat baik, bukan hanya menyangkut transparansi, tapi juga tradisi introspeksi diri untuk melakukan perbaikan, untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar keadilan betul-betul hadir semakin nyata," kata Jokowi.

Sebagai negara besar, kata Jokowi, Indonesia punya potensi besar, sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang kuat, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun harus diakui semua potensi tersebut belum optimal didayagunakan, salah satunya adalah karena berbagai permasalahan di bidang hukum. Dalam empat tahun ini, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah, seperti pemberantasan korupsi dan pungli, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta reformasi birokrasi.

Kemudian Presiden Jokowi mendukung langkah terobosan Mahkamah Agung yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan Indonesia."Sebelumnya banyak yang berangggapan bahwa hukum dan peradilan Indonesia bisa diperjualbelikan, peradilan perdata mahal, lama, rumit, dan sulit dieksekusi," kata Presiden.

Presiden mengatakan banyak yang beranggapan bahwa yang berkuasa adalah mafia kasus, mafia peradilan. Banyak pula yang beranggapan bahwa keadilan tidak akan pernah ditemukan di ruang-ruang pengadilan.

"Tapi saya yakin dengan perbaikan, pembaruan, reformasi, sistem peradilan yang ada di Indonesia secara konsisten oleh MA, semua anggapan negatif tersebut akan mulai berubah," kata Jokowi.

Presiden berharap suatu ketika masyarakat akan merasakan secara nyata bahwa keadilan dapat terwujud di ruang pengadilan.”Saya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada MA untuk melakukan perbaikan pembaharuan sistem peradilan," kata Jokowi. 

Jokowi percaya dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, Mahkamah Agung dan seluruh lembaga terkait maka kita akan segera mewujudkan cita-cita negara hukum. Dengan sinergi yang kuat, semua bersama-sama melanjutkan reformasi sistem hukum yang berkeadilan, pemberantasan mafia peradilan dan tindakan tegas kepada pelaku korupsi di lingkungan peradilan.

"Dengan sinergi yang kuat, kita akan segera menciptakan kepastian hukum yang turut bentuk iklim usaha yang positif dan memberi kemajuan kepada ekonomi Indonesia," kata Jokowi. Ant

BERITA TERKAIT

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…