NERACA

Jakarta – Ekspor sepeda motor Honda secara utuh (CBU) melonjak 175 persen pada Januari 2019 menjadi 17.300 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6.281 unit. "Lonjakan pertumbuhan ekspor ini tidak dapat dipisahkan dari daya saing produk yang diproduksi anak bangsa di pasar ekspor," kata General Manager Overseas Business Division PT Astra Honda Motor (AHM) Kurniawati Slamet di Jakarta, disalin dari Antara.

Melalui keterangan tertulis, ia mengatakan kenaikan ekspor sepeda motor Honda tersebut di atas pertumbuhan ekspor sepeda motor secara nasional, yang berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) mencapai sebanyak 67.016 unit atau meningkat 76,3 persen dibandingkan Januari 2018 yang hanya 38.021 unit.

Dengan demikian, kata dia, AHM memberi kontribusi sekitar 25 persen ekspor sepeda motor secara nasional pada Januari 2019. Lebih jauh Kurniawati menjelaskan pada Januari 2019 ekspor CBU sepeda motor Honda didominasi oleh jenis skutik (sepeda motor otomatik) yaitu mencapai 16.412 unit, diikuti oleh tipe sport sebanyak 728 unit, dan motor bebek (cube) 160 unit. Ekspor CBU itu sebagian besar untuk pasar Bangladesh dan Filipina.

Selain ekspor secara CBU, lanjut dia, AHM juga mengekspor sepeda motor secara terurai penuh (CKD/Completely Knocked Down) dengan negara tujuan antara lain Vietnam, Malaysia, Jepang, Thailand, dan Kamboja.

Pada Januari 2019, tercatat ekspor CKD AHM sebanyak 18.700 set atau meningkat 28 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2018 yang tercatat 14.640 unit. Model sepeda motor yang dipasarkan ke luar negeri baik secara CBU atau CKD antara lain Honda Vario Series, Honda BeAT series,Honda Supra GTR150, Honda Blade, Honda Sonic 150, Honda CRF150, Honda CBR series dan Honda CB150R Streetfire. "Kami optimis dengan indikasi positif pada awal tahun akan mengantarkan ekspor sepeda motor Honda tumbuh sekitar 40 - 50 persen hingga akhir tahun 2019," ujar Kurniawati.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian terus memacu industri otomotif di Indonesia gencar melakukan ekspor guna turut memperbaiki neraca perdagangan nasional. Langkah ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Di roadmap tersebut, salah satu sektor yang tengah diprioritaskan pengembangannya, yakni industri otomotif. Sasarannya, Indonesia diharapkan menjadi basis produksi kendaraan bermotor baik internal combustion engine (ICE) maupun electrified vehicle (EV) untuk pasar domestik maupun ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (12/2).

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) ekspor mobil utuh (completely built up/CBU) sepanjang 2018 tumbuh 14,44 persen menjadi 264.553 unit dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah ekspor kendaraan roda empat CBU diperkirakan terus naik seiring penerapan kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 01 tahun 2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU) yang berlaku mulai 1 Februari 2019.

Dalam regulasi yang baru ditegaskan bahwa Pemberitahuan Eskpor Barang (PEB) dapat diajukan setelah barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean. Kemudian, pemasukan ke Kawasan Pabean tidak memerlukan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) serta pembetulan jumlah dan jenis barang paling lambat tiga hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.

Penyederhanaan aturan itu, dinilai membawa manfaat, di antaranya akurasi data lebih terjamin karena proses bisnis dilakukan secara otomasi melalui integrasi data antara perusahaan, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), serta Ditjen Bea dan Cukai.

Selanjutnya, menurunkan average stock level sebesar 36 persen, sehingga meningkatkan efisiensi penumpukan di Gudang Eksportir. Dapat memaksimalkan jangka waktu penumpukan di Gudang TPS selama tujuh hari karena proses grouping dan finalquality control sebelum pengajuan PEB dapat dilakukan di TPS.

Benefit lainnya, menurunkan biaya trucking karena kebutuhan truk untuk transportasi turun sebesar 19 persen per tahun sehingga logistics partner tidak perlu investasi truk dalam jumlah banyak. Kemudian, menurunkan biaya logistik terkait storage dan handling menjadi sebesar Rp600 ribu per unit dan biaya trucking menjadi sebesar Rp150ribu per unit. “Kami menyambut baik regulasi tersebut, karena ekspor otomotif diberikan kemudahan,” tutur Menperin.