Oleh: A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat  (BLSM) yang diusulkan pemerintah sebesar Rp150.000/bulan selama 9 bulan. Tampaknya  tidak usah digelontorkan seluruhnya. Namun  cukup setengahnya.  Karena Pemberian BLSM ini  mestinya tidak ditujukan kepada 18,5 juta orang saja. Pasti nanti akan salah sasaran.  Dibatasi saja kira-kira separuhnya. Sehingga yang separuhnya dapat digunakan untuk infrastruktur atau yang lainnya

Pemerintah masih memungkinkan dana dari subsidi dan penghematan disalurkan untuk ekonomi kreatif di masyarakat atau di pedesaan. Karena warga yang ditanya menginginkan pancingnya, bukan ikannya. Kalau ikannya, pasti salah sasaran dan masyarakat akan manja

Di sisi lain, sebenarnya pemerintah perlu memangkas lebih banyak belanja birokrasi yang sangat besar dalam APBN. Masalahnya, apa pantas jika subsidi BBM yang dirasakan oleh ratusan juta rakyat dan dengan nilai yang juga tidak terlalu besar dihapus sementara belanja birokrasi terus membengkak. 

Jika dicermati secara seksama ada hal yang sangat ironis dalam pengalokasian APBN, yakni belanja birokrasi semakin tahun semakin membengkak dan bahkan dalam kurun waktu 7 tahun (2005-2012) terjadi kenaikan hingga 400 persen. Pada tahun 2005, belanja birokrasi dalam APBN sebesar Rp187 triliun dan terus membengkak dari tahun ke tahun menjadi Rp733 triliun pada APBN 2012.  

Tentu saja angka-angka ini membuat semakin tercengang bila ditilik jumlah aparat birokrasi Indonesia yang hanya 4,6 juta aparat.  Artinya setiap satu orang aparat birokrasi mendapatkan porsi belanja dari APBN sebesar lebih dari Rp150 juta per tahun. Dibandingkan dengan nilai subsidi BBM yang dialokasikan dalam APBN untuk kurun waktu yang sama, yakni dari 2005 hingga 2012, kenaikkan untuk subsidi itu hanya sebesar 29% saja.  Pada 2005, alokasi APBN untuk subsidi BBM adalah Rp95,6 triliun dan pada tahun 2012, alokasi itu menjadi sebesar Rp123,6 triliun.

Dari perbandingan dua pos anggaran dalam APBN tersebut, terjadi ketimpangan luar biasa antara belanja birokrasi dengan subsidi BBM, yakni subsidi BBM untuk ratusan juta rakyat Indonesia nilainya hanya hanya 17% saja dari total belanja birokrasi 2012.

Karena itu, salah satu langkah bijak untuk memenuhi rasa keadilan dan kepantasan adalah dengan mengalokasikan minimum setara 17% dari belanja birokrasi untuk subsidi BBM dalam APBN.   Patokan 17% dari belanja birokrasi ini juga ditujukan untuk mengontrol laju belanja birokrasi yang tidak efisien itu.  

Efisiensi belanja birokrasi sebesar 6% saja sudah sangat mencukupi untuk menambal beban subsidi BBM yang terus membengkak. Dengan opsi menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1500, maka hanya dihasikan tambahan alokasi sebesar Rp60 triliun. sementara dengan efisiensi 6% dari total belanja birokrasi, masih ada sisa Rp26 triliun.

Pada bagian lain,  fenomena gejolak harga minyak dunia sesungguhnya bukan sesuatu yang luar biasa. Namun, yang luar biasa adalah respon bangsa Indonesia sendiri yang terlalu panik menghadapinya. Selain itu  pemerintahan yang sudah berganti-ganti itu ternyata selama ini tidak pernah mencari solusi optimal dan permanen.  Alih-alih mencari solusi, yang ada hanya kegaduhan rutin. Padahal masalah ini sejatinya sudah dapat diperkirakan jauh hari sebelumnya.