NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial tidak akan membebani anggaran belanja dalam APBN.

Menurut Sri Mulyani, tiga kartu tersebut justru menjadi medium penyaluran bantuan yang lebih terkonsolidasi, karena sebelumnya alokasi bantuan sosial tersebar di pos belanja beberapa Kementerian berdasarkan sektor bantuan tersebut. Konsolidasi pos-pos bantuan dengan penambahan tiga kartu baru, ujarnya, akan menambah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Adapun tiga kartu baru yang diwacanakan Presiden Joko Widodo jika kelak terpilih kembali untuk 2019-2024 adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra Kerja. "Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntabel karena dana-dana yang selama ini, mungkin terfragmentasi, agar bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik," katanya.

Sri Mulyani mencontohkan, selama ini di sektor pendidikan terdapat bantuan dalam berbagai bentuk seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bidik Misi, beasiswa dari Kementerian Agama, hingga melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Begitu juga di sektor kesehatan, selama ini ada bantuan melalui PAUD dalam rangka pemenuhan gizi dan bantuan pangan, bantuan imunisasi lewat PKH, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS). "Maka ini bisa didesain integrasinya yang menurut saya merupakan suatu langkah yang bagus dan akan lebih baik dampaknya," ujar menteri.

Mengenai postur anggaran yang akan disalurkan melalui tiga kartu baru tersebut, Sri Mulyani mengatakan jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan belanja fiskal negara dalam tahun penganggaran bantuan sosial tersebut. "Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh komprehensif dan akuntabel," ujarnya.

Sebagai gambaran, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp492,5 triliun atau 20 persen dari APBN secara keseluruhan dan anggaran kesehatan sebesar Rp123,1 triliun dalam APBN 2019. Presiden Joko Widodo menyampaikan akan menerbitkan tiga kartu sosial baru tersebut pada Konvensi Rakyat di Sentul, Jawa Barat, pada Minggu (24/2).

Di Cilacap pada Senin ini, Presiden Joko Widodo juga menjanjikan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang kuliah, akan memiliki alokasi anggaran yang cukup besar. Meskipun demikian, Jokowi tidak merinci berapa anggaran yang akan dia siapkan untuk memperbarui kartu sosialnya itu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan inovasi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 awal dimana bansos disalurkan secara terintegrasi melalui satu kartu. KKS mempunyai fungsi ganda yaitu menjadi tabungan dan dompet (e-wallet). Sistem ini menjadi karya inovatif pertama kali yang digunakan di antara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer). 

Dirjen menjelaskan fitur Tabungan dalam KKS adalah simpanan berupa rekening bank yang dapat ditarik secara tunai sementara fitur e-wallet meruapakan simpanan uang elektronik yang dapat digunakan belanja barang, tidak bisa ditarik tunai. E-wallet dapat digunakan untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan barang lainnya. "Melalui KKS diharapkan bansos dapat memenuhi target 6 T. Yakni tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu," tuturnya. 

Pada tahun 2014 jumlah terdapat 3 juta KPM dengan realisasi 93,26 persen. Tahun berikutnya 2015 sebanyak 3,5 juta KPM terealisasi 100,29 persen. Tahun 2016 jumlah penerima PKH naik dua kali lipat menjadi 3,5 juta KPM dengan realisasi penyaluran 99,69 persen. Pada tahun 2017 jumlah KPM kembali meningkat menjadi 6 juta KPM dan realisasi penyaluran 103,8 persen dan tahun lalu yakni 2018 terdapat 10 juta KPM dengan realisasi penyaluran 100.023 persen.