Mandiri Connection Dominasi Seleksi Komisioner OJK

NERACA

Jakarta - Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) yang sudah memasuki tahap tiga kesehatan dituding tidak transparan, mengingat tidak ada kriteria yang jelas jelang penentuan calon yang terpilih nanti. Apalagi panitia seleksi (Pansel) dan pesertanya diketahui berasal dari pimpinan Bank Mandiri, baik yang sudah berstatus mantan maupun yang masih aktif saat ini.

Peneliti Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) Eugenia Mardanugraha mengakui, adanya konflik kepentingan pada Bank Mandiri yang menyebabkan Pansel tidak transparan. “Saya melihat ada Mandiri Connection disitu. Karena mereka (Bank Mandiri) adalah bank terbesar dan juga milik pemerintah,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (14/3).

Menurut dia, potensi konflik kepentingan dalam DJ OJK sangat berdasar karena isi panitia seleksi (pansel) dan peserta DK-OJK ini telah “disusupi” bankir milik pemerintah, Bank Mandiri? Sebut saja Agus Dermawan Wintarto Martowardojo dan Mahmudin Yasin mewakili pansel, mereka masing-masing mantan direktur utama dan komisaris Bank Mandiri.

Oleh karena itu, lanjut Eugenia, tujuan hadirnya mantan orang Bank Mandiri di DK OJK agar perbankan bisa lebih mudah dikendalikan. Meskipun begitu, dirinya menegaskan terdapat kelemahan dalam tubuh OJK ini. Pertama, di dalam tubuh OJK bukan hanya bank namun nonbank seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. “Jika kita kaitkan dengan dominasi orang (Bank) Mandiri, maka posisi orang nonbank bisa tergeser. Dan ini membuat OJK tidak menjadi independen,” tukas dia.

Kedua, masalah pendanaan yang masih belum ketemu titik temu. Padahal, masyarakat menginginkan OJK sebagai lembaga berintegritas dan profesional. Tapi sisi lain, peserta yang lolos seleksi dinilai memiliki keterikatan dengan kepentingan lembaga asalnya. “Jelas ada konflik kepentingan panitia seleksi. Ini karena latar belakang hirarki pekerjaan dan keahlian sama, sehingga faktor relasi atau pertemanan didahulukan. Kriteria yang ditetapkan pansel pun sudah bisa ditebak tidak berkualitas,” ungkap Eugenia.

Menurut sumber Neraca yang dekat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, terkait transparansi, sejak awal sudah terlihat komposisi pansel sangat birokrat. Lebih lanjut sumber ini menyebutkan tidaklah mengherankan jika dirinya tidak lolos seleksi tahap II, yaitu kapabilitas. “Keberpihakan politik sangat terlihat dari pansel yang terdiri atas birokrat dan kalangan industri perbankan. Jelas sekali kalau pansel penuh nuasa politiis,” tegas sumber yang enggan disebutkan namanya, kemarin.

Dia juga menilai bahwa komposisi pansel seharusnya lebih beragam, bukan hanya dari kalangan bankir dan pasar modal saja tetapi asuransi, dana pensiun, dan akademisi. “Saya bahkan melihat proses penyeleksian OJK sama seperti pemilihan gubernur Bank Indonesia(BI). Harusnya fair saja, setiap calon adu konsep. Ini kan lembaga publik, sangat berbeda dengan kebijakan BI dan Bapepam-LK,” cetus sumber ini.

Praktik Koncoisme

Sedangkan Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafy mengatakan sudah terendus sejak awal pembentukan pansel adanya indikasi “koncoisme”. Alasannya, sosok yang menggebu-gebu membentuk OJK adalah Agus Martowardojo selaku menteri keuangan yang juga berlatarbelakang mantan orang nomor satu Bank Mandiri. “Walaupun setiap orang bisa mendaftarkan diri sebagai peserta OJK tapi pihak panitia juga sudah punya strategi dengan menyiapkan nama-nama yang siap dititipkan didalamnya,” kata Uchok. Seharusnya, sambung dia, pansel berasal dari orang profesional dan independen agar hasilnya berkualitas.

Uchok juga menambahkan, dengan tersingkirnya Chandra Hamzah yang berlatarbelakang hukum maka orang yang ahli bidang pengawasan dan penindakan tidak ada. Padahal, OJK sangat membutuhkan keduanya. didi/yahya/iwan/bani/ardi

Related posts