NERACA

Ciamis – Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Ciamis KH. Dr. Fadlil Yani Ainusyamsi, MBA., M.Ag, mengajak seluruh elemen bangsa untuk melawan politik devide et impera (politik pecah belah) masa kini. Hal itu ia ungkapkan pada saat acara Halaqah Kebangsaan dengan tema “Mengoptimalkan Nilai-nilai Budaya Lokal, Mencegah Politik Pecah Belah di Era Kekinian” Yang diselenggarakan Resimen Mahasiswa Galuh Ciamis,  di Ponpes Ar-Risalah Ciamis, Minggu (24/2).

Acara Halaqah Kebangsaan tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, seperti, Pimpinan Ponpes Ar-Risalah KH. Otong Nur Muhammad, MM., Kepala Kesbangpol Kab. Ciamis, Drs. H. Andang Firman T, MT., Kasi Politik Dalam Negeri Kesbangpol, Asep Kodari, Pengasuh Ponpes Darussalam Ciamis, KH. Fadlil Yani Ainusyamsi, Dewan Kebudayaan Ciamis, Miming Mujamil, S.Pd, MM., staf pengajar Ar-Risalah, Iir Abdul Haris, S.Ag., M.Ag, dan staf STIE Ar-Risalah, Popo Mustofa Kamil.

KH. Fadlil Yani Ainu Syamsir mengatakan politik pecah belah sudah berlangsung sejak jaman kolonial. Banyak kelompok yang menginginkan empat konsensus nasional, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, roboh.“Kita harus bersatu melawan devide et impera massa kini. Politik fitnah adalah politik keputusasaan, putus atas karena kegagalan, berkiprah, dan lain sebagainya. Politik kebencian akan melahirkan medio krit. Hanya orang beriman yang tahan terhadap provokasi, teror, fitnah, intimidiasi dan adu domba. Sebuah lembaga akan kuat bila punya tim work yang kuat. Bangsa kita harus memiliki motivasi, kekuatan, keberanian, semangat, kreativitas, produktif dan pengorbanan,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Ciamis, Drs. H. Andang Firman. T, MT., mengatakan rakyat harus bisa menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia bukan hanya sebagai negara demokrasi, tetapi negara yang cinta damai. 

“Tantangan negara saat ini, masih ada ancaman budaya, narkotika, gerakan separatis, ini terjadi sebagai konsekuensi kita adalah negara demokrasi. Solusinya dengan mengembangkan wawasan kebangsaan, yaitu Cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya,” jelas Andang Firman.

Dalam pandangan Miming Mujamil, S.Pd., MM, masyarakat tidak boleh melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah yang menghargai pahlawannya, serta harus paham falsafah di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.

“Untuk mencegah politik pecah belah di era kekinian menurut versi Sunda adalah kudu sabibilungan, sareundeuk saigel sapihanean, atau kompak dan gotong royong. Hana huni hana mangke, tan hana huni tan hana mangke, ada masa sekarang karena ada masa lalu, tidak akan ada masa kini kalo tidak ada masa lalu, “ tuturnya.

Di masa lalu, tambah dia, termonilogi trias politica, sudah ada.“Seperti jagad daranan di sang rama, jagat kerta di sang resi, jagad palangka di sang prabu. Ini pemaknaan tugas legislatif, yudikatif, legislatif. Nilai dalam pelestarian budaya : Ngajaga, Ngajega, ngajiga, ngajago, intinya harus harmonis. Terbangun budaya positif, dan Melahirkan budaya unggul,” paparnya.

Sementara Komandan Kompi (Danki) Menwa Galuh, Ana Intang Rustiana mengatakan bahwa laju percepatan globalisasi dan modernisasi memang tidak bisa dicegah, namun ini bukan berarti  harus kehilangan jati diri sebagai bangsa.

“Pemahaman ke-Indonesiaan yang sejuk, teduh dan inklusif melalui ruang publik seperti halaqah kebangsaan ini, saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, untuk menjaga tekad dan naluri bangsa kita dalam upaya menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi maupun golongan,” tandasnya.

Senada dengan Ana Intang Rustiana, Ketua BEM STEI Ar-Risalah, Aceng Yasser mengatakan mahasiswa sebagai agen perubahan harus terus-menerus mengasah kepekaan terhadap lingkungan dan isue-isue nasional, dan menjadi agen solusi bagi permasalahan bangsa.

“Bukan malah menjadi bagian dari persoalan bangsa itu sendiri. Untuk itu diharap dengan acara seperti halaqah kebangsaan ini bisa menjadi sarana membangunkan kesadaran kolektif atas pentingnya penguatan upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan mencegah perpecahan bangsa di masa kini dan mendatang berbasis akar kebudayaan sendiri,” seru Aceng.

Sekedar informasi, Politik pecah belah atau politik adu domba (devide et impera) adalah kombinasi strategi politik, miliuter, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.

Awalnya, devide et impera merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15 (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis). Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga devide et impera tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi politik. Ron