Sepanjang 2018 BPSK Kabupaten Sukabumi Tangani 21 Pengaduan

Januari Hingga Februari 2019 Terima 3 Pengaduan

NERACA

Sukabumi – Sepanjang tahun 2018, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tangani sebanyak 21 pengaduan konsumen. Sementara medio Januari-Februari 2019, pengaduan konsumen yang masuk baru tiga kasus. 

Ketua BPSK Kabupaten Sukabumi, Ahmad Tibyani kepada NERACA, Kamis (21/2) merinci, pengaduan konsumen masih didominasi layanan jasa pembiayaan dengan jumlah pengaduan total sebanyak 12 pengaduan.

Secara umum, sebut dia, pada Januari 2018, BPSK Kabupaten Sukabumi menangani satu pengaduan konsumen terkait layanan jasa pembiayaan, dengan dengan penyelesaian arbitrase. Februari 2018, BPSK menangani empat pengaduan, yakni tiga pengaduan leasing, satu pengaduan PLN. Penyelesaian pengaduan leasing semuanya arbitrase, sementara PLN diselesaiakan secara mediasi.

Pada Maret 2018, menangani satu pengaduan terkait leasing dengan cara penyelesaian arbitrase. Di bulan April, imbuhnya, menagani dua pengaduan terkait layanan jasa pembiayaan dan PLN. Penyelesaian pengaduan leasing dilakuakn secara arbitrase, dan PLN secara mediasi.

Mei 2018, tambah Ahmad Tibyani, pengaduan yang masuk sebanyak empat pengaduan. Pengaduan perumahan diselesaiakan secara mediasi, dua pengaduan leasing diselesaiakan secara mediasi, dan satu pengaduan leasing diselesakaikan secara arbitrase.

Juni tahun 2018, ungkapnya, tidak ada pengaduan yang masuk. Pada bulan Juli, pengaduan yang masuk sebanyak dua pengaduan terkait layanan perbankan dan leasing.“Pengaduan perbankan diselesaiakan secara mediasi, sementara leasing secara arbitrase,” imbuhnya.

Pada Agustus 2018, sambung Ahmad Tibyani, BPSK menerima tiga pengaduan terkait layanan perumahan, perbankan dan leasing. Ketiga pengaduan itu diselesaiakan secara mediasi. Semantara pada September 2018, tidak ada pengaduan yang masuk.

Oktober 2018, kata dia, pengaduan yang masuk sebanyak tiga pengaduan ykni stu pengauan leasing, 1 pengaduan perumahan dan satu pengaduan PLN.“Ketiga pengaduan itu, diselesaiakan secara mediasi,” paparnya.

November 2018, tambah dia, pengaduan yang masuk satu, terkait layanan perumahan. Permohonan pengaduan ini ditolak. Sedangkan pada bulan Desember 2018, tidak ada pengaduan yang masuk.“Sementara pada bulan Januari 2019, dua pengaduan yang masuk, terkait layanan jasa seluler dan perumahan. Keduanya diselesaiakan secara mediasi,” sebut dia. 

Dan pada bulan Februari 2019, tandasnya, pengaduan yang masuk baru satu pengaduan, terkait layanan jasa pembiayaan.“Pengaduan ini masih dalam tahap persidangan,” imbuhnya.

Ahmad Tibyani mengatakan dibandingkan tahun 2017, jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2018 sangat minim. Hal ini bias disebabkan kurangnhya minat konsumen melaporkan sengekta konsumen, bias pula karena ketidaktahuan konsumen akan cara penyelesaian sengketa konsumen.

Ia mengakui, semenjak tahun 2018, BPSK tidak melakukan sosialisasi, karena minimnya anggaran operasional. Kemudian, sebuat dia, semenjak Januari 2018, pembiayaan operasional BPSK dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.“Dulu waktu BPSK Kabupaten Sukabumi dibiayai oleh APBD, anggaran sosialisasi selalu ada,” katanya. Ron