NERACA

Padang – Pemerintah sedang gencar untuk menyatukan perusahaan-perusahaan BUMN yang satu lini bisnis. Seperti misalnya di holding perusahaan energi, tambang hingga holding karya. Tak mau ketinggalan, holding Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi salah satu wacana dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi se Indonesia. 

Bahkan, wacana tersebut mendapatkan respon positif salah satunya dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. "Hal itu sudah dibicarakan dan sedang dicari rumusan terbaiknya. Bisa saja terealisasi," katanya di Padang, Kamis (21/2). Irwan mengatakan BPD memiliki wadah untuk berkomunikasi dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Salah satu yang dibahas bisa saja tentang holding.

Meski demikian keputusan tentu tidak bisa diambil oleh salah satu pihak saja, karena BPD merupakan milik pemerintah daerah dan keputusan atasnya harus dilakukan melalui sejumlah mekanisme, termasuk pembicaraan dengan DPRD. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumbar Zaenuddin membenarkan secara teori holding BPD memiliki banyak manfaat di antaranya dalam hal efektifitas dan peningkatan kualitas kinerja.

Namun dengan pembentukan itu, direksi dari "perusahaan anak" bisa saja tidak lagi dalam kewenangan pemerintah daerah, tetapi dibawah holding. Hal itu tentu juga menjadi salah satu perhitungan (kepala) daerah dalam membentuk holding. Wacana tentang holding itu diapungkan mantan Ketua Umum APPSI periode 2015-2019 yang juga mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat memberikan sambutan di Padang.

Ia menyebut Holding itu akan sangat baik untuk BPD yang dimiliki hampir oleh semua pemerintah provinsi di Indonesia. Holding BPD itupun pernah disinggung Presiden Joko Widodo yang menilai cara itu akan membuat industri perbankan di Indonesia lebih efisien dan berdaya saing. Hal itu sejalan pula dengan upaya pemerintah untuk menggabung beberapa perusahaan BUMN dalam satu payung induk (holding).

Holding Company adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan lain (subsidiary company) yang berada dalam satu grup perusahaan. Perusahaan itu berperan sebagai pemegang saham dalam beberapa perusahaan anak (subsidiary company), dengan tujuan agar meningkatkan kinerja perusahaan dan memungkinkan terciptanya nilai pasar perusahaan (market value creration). Hubungan antara holding company dengan subsidiary company disebut dengan affiliasi.

Wacana pembentukan holding BPD memang sudah lama dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu, Jokowi menginginkan BPD membentuk holding untuk meningkatkan sinergi antarbank daerah. Dengan holding, BPD diharapkan bisa saling membantu dan memudahkan BPD yang masih berskala kecil mampu cepat berkembang.

Sekedar informasi, Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) terus menunjukkan pertumbuhannya. Per Mei 2018, aset BPD telah mencapai Rp649,19 triliun atau meningkat sebesar 5,00% dibandingkan posisi Mei 2017 yang mencapai Rp618,26 triliun atau menempati peringkat 5 dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri, BCA dan BNI.

Sementara, kekuatan aset BPD seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa apabila BPD seluruh Indonesia bersinergi akan menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional serta dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah.

Sesuai dengan data Statistik Perbankan Indonesia, kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada Mei 2018, posisi kredit BPD mencapai Rp401,53 triliun atau meningkat sebesar 9,28% dibandingkan posisi Mei 2017 sebesar Rp 367,42 triliun. Sementara Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada Mei 2018 mencapai Rp 517,12 triliun, atau mengalami naik sebesar 2,53% dibanding posisi Mei 2017 yang mencapai sebesar Rp504,34 triliun.