Rp1,1 Triliun Digelontorkan Untuk Revitalisasi 1.037 Pasar

NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk melakukan revitalisasi 1.037 pada 2019. "Total Rp1,1 triliun anggaran revitalisasi pasar tahun ini," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti kepada wartawan di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara.

Hingga 2018, jumlah pasar yang telah direvitalisasi kementerian itu telah mencapai 4.211 pasar rakyat. Dengan tambahan 1.037 pasar yang akan direvitalisasi tahun ini, maka dipastikan target revitalisasi 5.000 pasar rakyat pada periode 2015-2019 akan dapat terlewati. "Tahun ini targetnya 1.037 pasar rakyat yang direvitalisasi sehingga ini tentu melewati target 5.000 pasar," katanya.

Sejak 2015, Kemendag telah merevitalisasi 1.023 pasar rakyat, kemudian pada 2016 sebanyak 793 pasar rakyat, 2017 sebanyak 851 dan pada 2018 ada 1.545 pasar. "Dengan demikian kita menepati janji Presiden Jokowi untuk membangun 5.000 pasar rakyat," katanya. Tjahya menjelaskan revitalisasi pasar dilakukan untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penguatan pasar rakyat dilakukan dengan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Revitalisasi pasar, lanjut Tjahya, dapat dilakukan secara fisik dan manajemen sehingga terjadi revitalisasi ekonomi dan sosial.

"Dengan revitalisasi, diharapkan pasar jadi bersih, sehat dan aman. Revitalisasi juga memudahkan pedagang pasar dapat akses permodalan dan dikenalkan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Dengan demikian, diharapkan omzet pasar juga meningkat," katanya.

Selain melakukan revitalisasi, Kemendag juga memiliki program pemberdayaan pasar rakyat. Program tersebut meliputi pelatihan bagi pengelola pasar rakyat, "focus group discussion" (FGD) seputar SNI dan SOP pengelolaan pasar rakyat serta pemberian penghargaan kepada pengelola pasar rakyat berprestasi. "Pemberdayaan pasar ini kita lakukan agar pasar jadi nyaman dikunjungi sehingga yang berkunjung juga meningkat," katanya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan sertifikasi terhadap lima pasar rakyat agar bisa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2019 ini. Tjahya Widayanti menyebut hingga saat ini baru ada 30 pasar yang memiliki SNI pasar rakyat. "Tahun ini kami berencana sertifikasi lima pasar. Memang kelihatannya kecil, tapi proses melakukan SNI kan agak lama. Lima pasar itu saja sudah makan waktu," katanya.

Tjahya menjelaskan sertifikasi SNI pasar rakyat baru diterbitkan sejak 2015 lalu. Dengan demikian, wajar jika hingga saat ini jumlah pasar yang mendapatkan sertifikat tersebut masih sedikit.

Ada sekitar 40 komponen persyaratan yang harus dipenuhi sebuah pasar supaya mendapatkan SNI, mulai infrastruktur, jumlah toilet, kebersihan, pengelolaan sampah, hingga tersedianya penitipan anak dan ruang ibu menyusui. "Juga soal ukuran kios, los, koridor pasarnya itu ada aturannya," kata Tjahya. SNI pasar rakyat diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola pasar dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan profesional.

Tjahya juga menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) E-Commerce akan memprioritaskan produk dalam negeri. Hingga saat ini RPP E-Commerce yang menjadi bagian dari Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) itu masih terus dibahas sejak 2015 lalu. "RPP E-Commerce ini belum final, tapi di dalamnya kita akan memprioritaskan produk dalam negeri," kata Tjahya.

Menurut Tjahya, meski jadi prioritas, dalam beleid itu nantinya tidak akan ada persentase kewajiban jumlah barang yang dijual dalam perdagangan elektronik harus dari dalam negeri. "Tapi kita prioritaskan yang dijual di 'e-commerce' itu adalah produk dalam negeri," katanya.

Tjahya mengakui jumlah barang buatan dalam negeri yang dijual di "e-commerce" memang masih sangat sedikit. Namun pemerintah terus berupaya agar produk dalam negeri bisa lebih banyak lagi dijual di platform daring itu. "Upaya itu sudah kita lakukan saat Harbolnas kemarin. Ada satu waktu di mana yang dijual hanya produk dalam negeri semua," katanya.

Lebih lanjut Tjahya belum bisa mengemukakan kemungkinan adanya insentif bagi penjualan produk dalam negeri. Hal itu karena pembahasan mengenai RPP masih terus berlangsung dan diharapkan bisa segera rampung mengingat perkembangan era digital yang pesat.

BERITA TERKAIT

Distribusi dan Stabilitas Harga Ikan Selama Ramadhan Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan terus mengawal ketersediaan serta kestabilan harga ikan. KKP menyebut bahwa…

Indonesia dan Sri Lanka Perkuat Hubungan Dagang Bilateral

NERACA Jakarta – Indonesia dan Sri Lanka meluncurkan perundingan Indonesia–Sri Lanka Preferential Trade Agreement (ISL–PTA). Penandatanganan dilaksanakan secara simultan melalui…

2023, Kontribusi Parekraf Terhadap PDB Mencapai 3,9 Persen

NERACA Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan realisasi program…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Distribusi dan Stabilitas Harga Ikan Selama Ramadhan Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan terus mengawal ketersediaan serta kestabilan harga ikan. KKP menyebut bahwa…

Indonesia dan Sri Lanka Perkuat Hubungan Dagang Bilateral

NERACA Jakarta – Indonesia dan Sri Lanka meluncurkan perundingan Indonesia–Sri Lanka Preferential Trade Agreement (ISL–PTA). Penandatanganan dilaksanakan secara simultan melalui…

2023, Kontribusi Parekraf Terhadap PDB Mencapai 3,9 Persen

NERACA Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan realisasi program…