Penanggulangan Bencana Terkendala Anggaran

NERACA

Jakarta---Jakarta - Meski Presiden telah mengintruksikan agar kesiapsiagaan bencana di daerah harus terus ditingkatkan, namun masih didapati beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD), salah satunya adalah kecilnya anggaran dana untuk penanggulangan bencana di daerah.  "Dari segi anggaran itu yang agak berat, terus terang saja di beberapa daerah yang kita tahu rawan bencana, dengan ancaman yang cukup tinggi, tapi anggaran masih cukup kecil," kata  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif di Bogor,14/3

Menurut Syamsul,  saat ini anggaran untuk bencana yang ada di BNPB  ada sekitar Rp4,5 triliun rupiah. Karena BNPB berharap dana bencana untuk BPBD bisa  meningkat dengan adanya dukungan dari semua pihak, seperti DPR RI.

 Syamsul mencontohkan untuk wilayah Jawa Timur, satu provinsi anggaran dana bencana hanya sebesar Rp15 miliar, selain itu di Jawa Barat yang juga berpotensi tinggi terhadap bencana mempunyai anggaran sebesar Rp25 miliar.  "Bahkan ada yang provinsi yang anggarannya cuma Rp500 juta per tahun, itu belum dibagi ke kabupaten kota. padahal didalam undang-undang diamanatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga menyiapkan untuk kesiapsiagaan," tambahnya.

Terkait pemotongan anggaran, kata Syamsul, akan mengurangi alokasi anggaran kegiatan yang sudah direncanakan BNPB. Menurut Syamsul, untuk menyiasatinya,  kegiatan-kegiatan dalam rencana BNPB yang sebelumnya tersebar pada masing-masing deputi banyak yang digabung.  

Dikatakan Syamsul, kegiatan pelatihan rehabilitasi bencana. Kegiatan di bawah Deputi III itu akan digabungkan dengan kegiatan lain yang masih berhubungan di bawah deputi berbeda. Besarnya potongan dipatok pada angka 10%.  **Novie

 

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…