NERACA

Jakarta—Kalangan DPR mendesak agar setiap kementerian dan lembaga memangkas anggaran programnya sekitar 20%. Hal ini demi meringankan beban APBN. Sehingga rakyat tak ikut menderita. ““Misalnya program pembangunan infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya. Itu masih bisa dipotong 20 persen dari anggaran yang disediakan. Syaratnya cuma satu, anggaran itu tidak dikorupsi. Saat ini anggaran yang ada memang membuat rentan dikorupsi,” kata  Ketua DPR RI, Marzuki Alie di Jakarta,14/3

Diakui Marzuki, langkah itu belum bisa dilaksanakan saat ini karena kondisi yang ada sudah mendesak sehingga dirinya memaklumi rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. “ Ada solusi lain, tapi kalau sekarang hal itu tidak bisa diterapkan. Saat ini langkah yang harus ditempuh sudah mendesak dan harga BBM dunia yang sudah tinggi,” tambahnya

Dirinya mengakui tidak efisiennya pengelolaan anggaran dan banyaknya kebocoran anggaran lah yang membuat langkah menaikan BBM harus dilakukan. Tingginya anggaran selama ini untuk program-program pembangunan pemerintah membuat anggaran rentah bocor dan dikorupsi. “Pajak saja banyak yang bocor dari segi penerimaan,” ucapnya

Marzuki mengakui tax ratio atau tingkat penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih 12,7%, sementara negara-negara tetangga sudah mencapai 14%. Rendahnya tax ratio ini ironisnya disebabkan  tingginya angka kebocoran pajak. ”Kalau kebocoran dari sisi penerimaan bisa diminimalisir dan kebocoran pada penggunaan anggaran juga bisa diminimalisir, maka tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, hak rakyat bisa terpenuhi,” tandasnya. *cahyo