Putusan MK Dinilai Lemahkan Penertiban Izin Hutan - Ribuan Izin Hutan Salahi Prosedur

NERACA

Jakarta - Upaya pemerintah membenahi sektor kehutanan, terutama dalam membenahi tata ruang dan penggunaan kawasan berbuntut pahit. Pasalnya, lima orang bupati Kalimantan Tengah berhasil meyakinkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal 1 angka 3 dalam Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Bambang Soepijanto, menjelaskan pihaknya belakangan gencar melakukan penertiban izin-izin yang tidak prosedural di kawasan hutan dengan mengalang sinergi lewat tim gabungan. Hasil inventarisasinya mengungkapkan di Kalimantan saja terdapat lebih dari 2.000 izin yang diduga tidak prosedural dengan luas mencapai jutaan hektare.

Karena itu, lanjut Bambang, terbitnya keputusan MK yang memutuskan kawasan hutan harus melalui proses pengukuhan dinilai bakal mementahkan upaya penertiban izin liar. Apalagi, kenyataannya luas kawasan hutan yang sudah dikukuhkan masih sangat minim.

Meski demikian, lanjutnya, Menhut tetap yakin upaya penertiban bisa terus dilakukan bahkan makin kuat karena kawasan hutan kini merujuk kepada TGHK yang sudah ditetapkan pada tahun 1983. “Keputusan MK tidak berdampak negatif terhadap kepastian kawasan hutan Indonesia,” lanjutnya.

Bambang menyatakan, keputusan MK hendaknya tidak hanya dibaca amar putusannya saja, tetapi harus secara menyeluruh. Dia merujuk kepada poin 3.14 putusan MK bernomor 45/PUU-IX/2011 itu. Dalam poin tersebut, MK mempertimbangkan adanya ketentuan peralihan dalam Undang-undang No.41/1999 tentang Kehutanan, khususnya pasal 81.

Sah dan Mengikat

Menurut Bambang, dengan keputusan tersebut berarti kawasan hutan yang mengacu kepada tata guna hutan kesepakatan otomatis dinyatakan sah dan mengikat. Memang, sebagian kawasan hutan sudah ditunjuk kembali melalui keputusan Menhut tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di era 2000-an. Sebagian dari kawasan yang ditunjuk itu kini sudah ditetapkan. “Untuk yang belum dikukuhkan, akan kembali mengacu kepada peta berdasarkan TGHK sesuai dengan keputusan MK,” katanya.

Pengamat dan praktisi hukum yang juga Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Sadino, menilai keputusan tersebut berdampak besar terhadap pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. “Dengan keputusan tersebut, berarti kawasan hutan hanyalah kawasan yang sudah melalui proses pengukuhan dan sudah ditetapkan,” kata dia di Jakarta, Rabu (14/3).

Persoalannya, lanjut dia, kawasan hutan yang sudah melalui proses pengukuhan baru sekitar 12% dari total kawasan hutan yang sebelumnya diklaim Kementerian Kehutanan yang sekitar 130 juta hektare (ha). “Itu berarti di luar kawasan yang sudah dikukuhkan tersebut bukanlah kawasan hutan,” jelas Sadino.

Sementara Ketua bidang Hukum dan Humas APHI, Indradi mengungkapkan, sikap Kemenhut yang tenang terkait keputusan MK bisa dipahami. Hal itu jika mengacu kepada poin 3.14 putusan MK bernomor 45/PUU-IX/2011 yang mengakui pasal 81 UU Kehutanan. Pasal tersebut menyatakan kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya UU Kehutanan dinyatakan tetap berlaku.

Meski demikian, Indradi menyatakan, keputusan MK juga bisa berdampak kepada kawasan hutan yang belum dikukuhkan. Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah segera menjelaskan kepada publik terkait keputusan tersebut. “Agar putusan MK itu dipahami secara seragam,” katanya.

Tumpang tindih lahan serta banyaknya kasus pemberian izin tambang dan kebun yang kerap mencaplok kawasan hutan coba terus dibenahi pemerintah Kementerian Kehutanan. Apalagi sejak pemerintah meneken kerjasama dengan pemerintah Norwegia tentang pengurangan emisi dari aktivitas degradasi dan deforestasi, yang berujung kebijakan moratorium. Pemanfaatan kawasan hutan pun makin ketat.

Related posts