NERACA

Jakarta - Defisit minyak dan gas yang makin besar untuk memenuhi kebutuhan nasional akan mulai terjadi pada 2025 hingga mencapai puncaknya pada 2050. Defisit migas tersebut berpotensi dikurangi dengan modal komitmen kerja pasti sebesar US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp31,5 triliun, sebesar US$1,1 miliar di antaranya untuk kegiatan eksplorasi. Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan saat ini ada dana yang cukup besar untuk eksplorasi, baik dalam maupun luar wilayah kerja minyak dan gas.

“Ini dana yang bisa digunakan untuk eksplorasi 5-10 tahun ke depan. Dana ini kami harapkan terus bertambah,” ujar Arcandra saat Seminar Energi Neraca Energi Indonesia, Suatu Tinjauan Kritis Sektor Migas” yang digelar Ikatan Alumni Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung di Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Arcandra, dana eksplorasi saat ini yang berasal dari komitmen kerja pasti dari kontrak-kontrak dengan skema gross split jauh lebih baik dibanding sebelumnya yang hanya sebesar US$ 5 juta. Dana tersebut sangat kecil dengan begitu banyak basin yang belum dieksplorasi. Selain dana eksplorasi, pemerintah juga berencana memperbaiki dari sisi penggunaan data untuk kebutuhan seismik. Data-data kebutuhan untuk eksplorasi akan dibuka bagi perusahaan-perusahaan yang berminat. “Data-data akuisisi akan dibebaskan. Karena selama ini, dana PNBP dari akses data hanya sekitar US$ 1 juta. Jadi kita akan revisi Permen Nomor 27 Tahun 2006,” ungkap Arcandra.

Ketua Alumni Teknik Geologi ITB, Syamsu Alam mengatakan hingga 2050 kebutuhan migas khususnya minyak secara persentase belum berkurang secara signifikan dan mencapai 2 juta-3 juta barel per hari (bph). Di sisi lain, jika melihat cadangan Indonesia 3,5 bilion BOE atau hanya 0,2% dari cadangan minyak dunia, sehingga butuh effort luar biasa agar produksi nasional bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kita harus ingat, produksi minyak saat ini 800 ribu itu yang 200 ribu bph berasal dari Banyu Urip. Kalau tidak ada Banyu Urip, produksi hanya 500 ribuan. Kalau tidak menemukan Banyu Urip lainnya, kita akan menghadapi masalah besar nantinya,” ujar Syamsu.

Menurut Nanang Abdul Manaf, Wakil Ketua Alumni Teknik Geologi ITB, berdasarkan neraca sumber energi primer minyak dan gas bumi 2025 dan 2050, pada 2025 akan ada defisit minyak sebesar 1,39 juta bph dan 2.837 juta standar kaki kubik per hari (MMCFD) gas. Defisit akan makin besar pada 2050, yakni 3,82 juta BOPD minyak dan 24.398 MMSCFD gas.

Nanang mengatakan ada beberapa langkah untuk meningkatkan produksi dan menutup defisit pada 2025 dan 2050. Langkah tersebut di antaranya adalah insentif untuk usaha-usaha eksplorasi sebagai antisipasi jangka panjang, percepatan POD/POFD, secondary dan tertiary recovery project (EOR), dan pencarian upside potential di mature field. “Selain itu perlu mendorong BUMN migas atau perusahaan energi nasional untuk mencari sumber energi di luar Indonesia,” kata Nanang yang juga Presiden Direktur PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero).

Sementara itu, dalam diskusi panel yang menghadirkan tiga pembicara, yaitu Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu, dan Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) Hilmi Panigoro terungkap bahwa energi minyak di Indonesia masih berperan besar hingga 2050 karena konsumsi yang diproyeksikan terus meningkat. 

Menurut Dwi, Indonesia mempunyai 128 cekungan dan yang sudah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi baru 54 cekungan. Dari 54 cekungan yang telah dieksplorasi, Indonesia saat ini memiliki reserve sebanyak 3,2 billion barel oil. “Kalau ada giant discovery diharapkan cadangan bisa meningkat,” kata Dwi.

Dia menyebutkan gap antara produksi dan kebutuhan menunjukkan ekonomi tumbuh, tentu saja menjadi tantangan untuk menyelesaikan problem yang lain. “Strategi untuk mengatasi gap yang ada. Di hulu migas, Indonesia bagian barat pada posisi yang mature. Di timur adanya potensi untuk new discovery untuk ke depannya. Diperlukan pula supporting dan faktor-faktor yang kita harapkan mendukung,” ungkap dia.

Menurut Dwi, untuk peluang hulu migas Indonesia, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi. Berbagai angkah dilakukan SKK Migas untk memperbaiki iklmin investasi, yaitu penyederhanaan perizinan dan peningkatan kegiatan eksplorasi melalui roadshow ke calon investor. “Selain itu, going east in deep water, kami juga ingin memastikan ketersediaan migas diharapkan berbagai teknologi yang berkembang dapat membantu untuk mencegah risiko bisnis di oil and gas upstream,” katanya.