Produksi Jagung Ditegaskan Cukup Penuhi Kebutuhan Pakan

NERACA

Jakarta – Kementerian Pertanian menegaskan produksi jagung selama empat tahun terakhir sudah mencukupi kebutuhan pakan ternak secara menyeluruh di seluruh daerah. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita menjelaskan sejak 2014, rekomendasi pemasukan jagung sebagai pakan ternak mencapai 3,16 juta ton. Namun jumlah tersebut menurun pada 2015 menjadi sebesar 13,34 persen atau 2,74 juta ton. Selanjutnya menurun drastis pada 2016 sebesar 67,73 persen atau 884,6 ribu ton. Kemudian zero impor jagung pakan ternak pada tahun 2017.

"Kemudian pada tahun 2018 dilakukan impor jagung pakan ternak sebanyak 73 ribu ton yang digunakan sebagai cadangan pemerintah melalui Rakortas dengan pelaksana impor jagung adalah Bulog," kata Ketut Diarmita di Jakarta, disalin dari Antara.

Ketut mengatakan data impor jagung yang dipublikasikan oleh BPS maupun Kementerian Pertanian terdiri dari beberapa kode Harmonized System (HS) dan bukan merupakan produk tunggal. Dengan demikian, data impor secara keseluruhan bukan sebagai bahan pakan. Menurut dia, data impor yang ada terdiri dari jagung segar maupun olahan.

"Jagung segar itu bisa berupa jagung bibit, jagung brondong dan jenis jagung segar lainnya, sedangkan jagung olahan bisa berupa maizena, jagung giling, pati jagung, minyak jagung, sekam, dedak, bungkil dan residu. Inilah yang perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada kode HS khusus jagung yang digunakan untuk pakan dan penggunaan jagung segar," katanya.

Menurut dia, jagung sebagai komoditas pangan strategis kedua setelah padi, juga sebagai salah satu bahan pakan utama dalam formulasi pakan. Sampai dengan akhir tahun 2017, rekomendasi impor dilakukan melalui Kementerian Pertanian.

Dari sisi utilitas, pemanfaatannya lebih kompleks jika dibandingkan padi. Hal itu karena jagung bukan saja sebagai bahan industri pakan, peternak mandiri layer, tetapi juga untuk industri pangan, konsumsi langsung dan industri benih.

Menurut data Badan Ketahanan Pangan Kementan, prognosa jagung tahun 2018 dari total penggunaan jagung 15,55 juta ton, sekitar 66,1 persen atau 10,3 juta ton digunakan untuk industri pakan dan peternak mandiri Jagung sebagai salah satu komponen bahan pakan telah berkontribusi 40-50 persen. Oleh karena itu, setidaknya diperlukan jagung sebanyak 7,8 juta ton untuk industri pakan dan 2,5 juta ton untuk peternak mandiri dari total produksi pakan tahun 2018 yang mencapai 19,4 juta ton. "Kebutuhan tersebut meningkat di tahun 2019 menjadi 8,59 juta ton untuk industri pakan dan 2,92 juta ton untuk peternak mandiri," katanya.

Pemerintah diminta membenahi kekacauan tata niaga impor pangan nasional terutama yang terkait dengan tata produksi, distribusi, serta konsumsi termasuk juga permasalahan mengenai data pangan yang selama ini masih kerap disorot berbagai pihak. "Temuan BPK tahun 2018 menyebutkan bahwa ada sengkarut terkait dengan tata niaga impor pangan," kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, di Jakarta, disalin dari Antara.

Menurut Rachmi Hertanti, hasil pemeriksaan BPK menemukan sebanyak sembilan kesalahan, di mana permasalahan itu antara lain persetujuan impor tanpa pembahasan di rapat koordinasi antar kementerian, tidak kuat dalam menganalisis kebutuhan, hingga lemahnya pengawasan terhadap realisasi impor.

Selain itu, ujar dia, persoalan agenda pembangunan infrastruktur yang dipilih juga telah berdampak terhadap sektor pangan. Aktivitas investasi di Indonesia guna meningkatkan daya saing Indonesia dikatakan telah berkontribusi pula terhadap hilangnya akses petani terhadap sumber daya ekonominya. "Bahkan, penguasaan lahan ke tangan korporasi pun meningkat yang kemudian berbanding terbalik dengan penguasaan lahan bagi petani," katanya.

Di sisi yang lain, menurut dia, juga terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 3,52 juta orang. Pada 2016, angka tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 39,22 juta orang, dibandingkan dengan tahun 2018 hanya sebesar 35,70 juta orang. Dari segi pendapatan, lanjutnya, rata-rata upah di sektor pertanian masih memiliki nilai upah di bawah rata-rata upah nasional 2018, yakni sebesar 1,76 juta. Bahkan, data BPS juga menunjukan bahwa petani lokal 88,27 persen adalah pekerja informal.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan peringatan dini kepada pemerintah terhadap tata kelola implementasi kebijakan yang berkaitan dengan empat komoditas pangan yaitu beras, gula, garam, dan jagung.

IGJ menyatakan bahwa penerapan kebijakan ekonomi terbuka di sektor pangan Nusantara cenderung menguntungkan segelintir elite.

BERITA TERKAIT

Perbankan Dapat Dukungan TelkomGroup - Penuhi Standar PSAK 71

      NERACA   Jakarta - Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)71 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020…

Bidik Penjualan Rp 5 Triliun - Produksi CPO Mahkota Group Capai 41.767 Ton

NERACA Jakarta -PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) membukukan produksi minyak sawit mentah Januari—Februari 2019 sebanyak 41.767 ton. Pada Januari 2019,…

Produksi Minyak Sawit ANJT Tumbuh 6,6%

Hingga Februari 2019, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) memproduksi minyak sawit mentah sebanyak 34.750 ton atau naik 6,6% dari…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Industri Hasil Tembakau Tercatat Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja

NERACA Jakarta – Industri Hasil Tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai…

Agar Usaha Kecil Manfaatkan Teknologi Digital

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian gencar mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri agar segera memanfaatkan teknologi…

Insentif Investasi Industri Gula Perlu Ekosistem Teknologi

NERACA Jakarta – Lahirnya 12 pabrik baru di industri gula merupakan salah satu bentuk keberhasilan pemerintah dalam memberikan insentif bagi…