Wacana Kenaikan HPP Gula Bisa Dorong Biaya Produksi UMKM

NERACA

Jakarta – Wacana untuk menaikkan HPP gula akan membawa dampak bagi industri, salah satunya berpotensi menambah biaya produksi UMKM. Wacana menaikkan HPP menjadi Rp 10.500 per kilogram berpotensi untuk mengerek HET naik ke level estimasi Rp 14.000 per kilogram. Angka ini terbilang tinggi dan kalau memang diimplementasikan, maka berpotensi mendorong naiknya biaya produksi industri makanan dan minuman yang dikelola oleh UMKM.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, wacana ini dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja industri makanan dan minuman yang dikelola oleh UMKM karena pada dasarnya mereka menggunakan gula kristal putih yang dijual di pasar sebagai salah satu bahan bakunya. Komoditas ini bisa dikatakan juga dikonsumsi secara langsung oleh konsumen secara umum.

“Adanya kenaikan harga gula nantinya akan berdampak pada daya beli masyarakat karena dampak yang dirasakan tidak hanya kenaikan gula untuk kebutuhan dapur. Tapi juga berasal dari naiknya jenis makanan dan minuman jadi yang diproduksi oleh UMKM tersebut,” jelasnya, disalin dari siaran resmi.

Komoditas yang satu ini juga pernah tercatat menyumbang inflasi pada pertengahan tahun 2016 dimana BPS menyampaikan bahwa gula berkontribusi pada inflasi di Mei 2016 sebesar 0.24% dan Inflasi tahunan 2016 sebesar 3,33% (yoy). Adanya HPP dan HET, lanjut Ilman, bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen. Namun dalam jangka panjang, kebijakan pricing ini tidak akan mendorong harga gula bergerak ke arah yang lebih terjangkau bagi konsumen dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi petani gula secara signifikan.

“Petani gula dalam hal ini akan mengalami margin profit yang tetap dan hanya dapat menambah margin profitnya dengan mendorong biaya produksi menjadi lebih rendah. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa ke depannya HPP akan terus naik karena petani pun harus menyesuaikan margin profit dengan kebutuhan rumah tangga mereka,” urainya.

Di sisi lain, pelaku industri makanan minuman yang menggunakan gula juga relatif tidak dapat secara mudah untuk mensubstitusikan gula dengan bahan baku pengganti lainnya dan mengakibatkan adanya biaya produksi yang harus ditanggung baik oleh produsen UMKM maupun konsumen makanan dan minuman.

Pekerjaan rumah yang harus dituntaskan industri gula dan juga pemerintah adalah untuk meningkatkan produktivitas gula. Berdasarkan data BPS (2017) dan USDA (2017-2018), saat ini produktivitas tebu di Indonesia berada di kisaran 65,73 ton/ha . Angka ini relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian Indonesia pada 2009/2010 yang mencapai 78,24 ton/ha.

Selain itu, mengacu pada sumber data serupa, tingkat rendemen gula Indonesia masih terbilang rendah yaitu sebesar 7,5%. Angka ini jauh di bawah Filipina yang sebesar 9,2% dan Thailand sebesar 10,7%. Kedua fakta ini menandakan perlunya optimasi kinerja pabrik gula domestik agar dapat bekerja lebih efisien untuk menghasilkan gula dalam biaya yang lebih rendah. Untuk itu, pemerintah sebaiknya terus mendorong revitalisasi pabrik gula agar menjamin kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga gula dalam jangka panjang.

Berbagai program terkait kebijakan pangan sudah disampaikan oleh dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden, mulai dari capaian swasembada pangan hingga revitalisasi. Namun yang selayaknya dijadikan adalah ketahanan pangan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapainya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, faktor pertama adalah pergeseran penggunaan lahan. Jumlah populasi Indonesia terus mengalami peningkatan. Peningkatan populasi juga diikuti dengan kebutuhan akan pangan dan perumahan. Padahal menurut data BPS, luas lahan pertanian mengalami peningkatan sebesar 3,2% selama 2003-2013. Angka ini kemudian menurun sebesar rata-rata 0,5% di tahun-tahun berikutnya. Fenomena ini sebenarnya lumrah karena perekonomian Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris ke industri.

“Berkurangnya luas lahan pertanian akan berdampak signifikan pada stabilitas pasokan pangan yang sudah ada. Program pencetakan sawah dan pemanfaatan lahan tidur yang menjadi fokus pemerintah saat ini pun sebenarnya perlu memperhatikan bahwa kondisi lahan baru perlu penyesuaian waktu agar bisa memiliki tingkat produktivitas yang sama atau melebihi lahan sawah lama yang terancam alih fungsi,” jelas Ilman, disalin dari siaran resmi.

BERITA TERKAIT

Nutrisi Tepat Bisa Cegah Stunting

Debat Pilpres 2019 antara cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno membahas salah satu…

BRI Online Travel Fair Dorong Pertumbuhan Pariwisata

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung program BRI Online Travel Fair ke-22 yang diinisiasi oleh online travel agen terkemuka Traveloka dengan Bank…

Anggota DPR Dorong Pembentukan Asosiasi UMKM Depok

Anggota DPR Dorong Pembentukan Asosiasi UMKM Depok NERACA Depok - Anggota Komisi X DPR RI H. Nuroji mendorong terbentuknya asosiasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dongkrak Daya Saing Batik dengan Substitusi Impor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri batik dan tenun dalam negeri. Hal ini dilakukan guna menghasilkan…

Siap Jaga Stabilitas Harga Barang Pokok Menjelang Puasa

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan jajaran pemerintah terutama Kementerian Perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan…

IEU CEPA Diminta Dikaji Ulang, Tapi Bukan Karena Sawit

NERACA Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana…