Kemenkeu Siapkan Strategi Pengembangan Unicorn

Jakarta-Kementerian Keuangan diketahui telah menyiapkan strategi untuk mendukung pengembangan unicorn di dalam negeri. Respon program pengembangan unicorn ini merupakan salah satu poin yang dilontarkan Capres Jokowi saat debat kedua melawan Capres Prabowo Subianto di Jakarta, baru-baru ini.

NERACA

Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk memperkuat fondasi tersebut. Jokowi ingin dukungan kepada pengembangan unicorn diberikan mulai dari hulu sampai ke hilir.

"Kami bisa melahirkan dari mulai Tokopedia, Bukalapak, Gojek, hingga Traveloka itu dari anak-anak yang kalau dilihat memiliki pendidikan tinggi" ujarnya ujar Sri Mulyani usai menghadiri sarasehan hasil survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Kemenkeu, Senin (18/2).

Menkeu mengatakan saat ini pemerintah telah membuat investasi pada bidang SDM menjadi prioritas, tidak hanya dari sisi jumlah tetapi juga cara mengalokasikannya. Misalnya, untuk mendorong pendidikan tinggi perlu ada peningkatkan kualitas universitas. Karenanya, Kemenkeu telah berbicara dengan beberapa rektor universitas ternama untuk menjadikan universitas sebagai pusat pembangunan SDM.

"Vokasi dilakukan kemudian banyak sekali kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan institusi yang dianggap memiliki kemampuan riset dan inovasi yang dilakukan oleh LPDP, Kementerian Dikti, universitas, maupun lembaga riset kita," ujarnya.

Selanjutnya, dari sisi riset dan pengembangan, Kemenkeu bersama Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tengah merintis untuk mengidentifikasi jumlah anggaran riset, siapa yang melakukan, dan jenis risetnya. Dengan demikian, Kemenkeu bisa melakukan pemihakan di dalam belanja misalnya membentuk dana abadi (endowment fund) seperti yang dilakukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). "Sekarang kami sedang memikirkan, sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, endowment fund dalam bidang riset dan pengembangan. Bentuknya seperti apa kami akan pikirkan," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Unicorn merupakan istilah yang sangat familiar di dunia perusahaan rintisan atau startup. Istilah unicorn digunakan untuk mendeskripsikan perusahaan rintisan yang telah mengantungi valuasi lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp14 triliun (asumsi kurs Rp14 ribu per US$).

Saat ini, terdapat empat unicorn di dalam negeri, yakni Go-Jek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Keempat pemilik unicorn tersebut bahkan saat ini masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia.

Sri Mulyani mengingatkan capaian Indonesia dalam menghasilkan sejumlah unicorn tak lepas dari ekosistem yang mendukung. "Kalau ekosistem diperbaiki, mungkin kita akan lebih banyak lagi mendapatkan pengalaman unicorn yang lain," ujarnya.

Namun, kekhawatiran Prabowo dalam debat itu tidak sepenuhnya salah. Menurut Kepala Ekonom BCA David Sumual, perusahaan-perusahaan e-commerce dikhawatirkan mendorong pertumbuhan impor. Guna membiayai impor, tentu dibutuhkan devisa. "Sekarang bukan hanya perusahaan yang bisa impor, tetapi dengan ketukan jari, orang pribadi melalui e-commerce juga bisa beli barang dari luar negeri," ujarnya, kemarin.  

Selain dari impor khusus untuk kasus unicorn e-commerce, aliran dana keluar yang bisa dipicu oleh pembayaran dividen atau keuntungan pada perusahaan unicorn kepada investor didominasi asing. "Tapi sekarang sebenarnya itu justru ada aliran dana asing (inflow) yang masuk, bahkan lebih dari US$1 miliar," tutur dia.

Terlepas dari kekhawatiran Prabowo soal dana yang mungkin terbawa ke luar negeri, David mengingatkan dari dampak ekonomi yang dihasilkan para unicorn tersebut. Salah satunya, dapat turut menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. "Jelas kelihatan mereka bisa mendorong sektor UMKM. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa e-commerce mendorong omzet usaha-usaha kecil tersebut bahkan naik lebih dari dua kali," ujarnya.  

Ke depan, menurut David, perusahaan-perusahaan e-commerce unicorn seharusnya dapat lebih mendorong penjualan produk UMKM tak hanya di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri. Dengan demikian, diharapkan e-commerce turut membantu devisa masuk ke dalam negeri. 

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung pembangunan dan pemerataan infrastruktur konektivitas di Indonesia misalnya proyek Palapa Ring. Karena anggaran yang terbatas, skema yang dilakukan menggunakan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Dengan demikian, unicorn tidak hanya muncul di Jawa tetapi juga bisa berasal dari daerah lain berkat konektivitas yang kualitasnya setara. "Kemarin disampaikan Bapak Presiden, agar ini bisa merata, infrastruktur konektivitas ekonomi digital itu harus dilakukan," ujarnya.

Di sektor perpajakan,Kemenkeu bersama-sama industri akan melihat kebutuhan dari pelaku. Apakah dari sisi fasilitasnya, bagaimana bentuk support yang mereka butuhkan," ujarnya.

Kepemilikan Asing

Sementara, ekonom UI Lana Soelistianingsih menilai kepemilikan asing dalam startup berskala besar atau unicorn memang perlu diperhatikan. Pasalnya, keuntungan yang besar dari industri dalam negeri tentu akan dibawa ke luar negeri. Hal ini pun menurut dia, bukan barang baru dan sudah biasa terjadi pada investasi yang saat ini banyak ditanamkan di Indonesia. "Unicorn itu pemegang saham kebanyakan dari asing, maka keuntungan tentu dibawa ke luar negeri," jelas dia.

Kendati demikian, menurut dia, saat ini sebagian besar unicorn belum menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi investor dalam jangka pendek. Dengan demikian, dia memperkirakan belum ada dana dalam jumlah besar akibat keuntungan unicorn yang mengalir ke luar negeri. 

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengakui saat ini investor keempat unicorn di Indonesia memang mayoritas asing. Hal ini, menurut dia, tentu harus diawasi.

Yustinus mengaku memang ada fakta kebocoran ekonomi atau mengalirkan kekayaan orang Indonesia ke luar negeri. Dia juga membenarkan pernyataan Prabowo terkait pernyataan salah satu menteri era Jokowi yang menyebut ada simpanan orang Indonesia di luar negeri yang mencapai sekitar Rp11 ribu triliun.

"Kalau soal kebocoran ekonomi, memang faktanya ada. tapi saat ini sudah ada amnesti pajak, ada AEOI (pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan) dan sudah ada kerja sama timbal balik hukum dengan sejumlah negara," ujarnya. Namun dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah, menurut dia, potensi pengemplangan pajak akibat disembunyikannya kekayaan orang Indonesia di luar negeri bisa diminimalisasi.

Di sisi lain, Yustinus mengaku tak yakni keempat unicorn yang ada saat ini berpotensi mengelabui perpajakan dengan menempatkan sebagian kekayaannya di luar negeri. Menurut dia, keempat unicorn tersebut, sejauh ini menjalankan bisnis dengan baik, membentuk badan hukum Indonesia dan membayar pajak.

Adapun tindakan mengemplang pajak dengan menaruh dana di negara surga pajak sebenarnya  umumnya dimanfaatkan oleh perusahaan besar konvensional dan orang-orang kaya di Indonesia. Sementara perusahaan teknologi sebenarnya memiliki celah pajak yang lebih besar, mengingat keberadaan perusahaan teknologi tersebut secara fisik sebenarnya tak dibutuhkan dalam menjalankan bisnis di suatu negara.

Sebenarnya, menurut dia, masalah perpajakan terkait perusahaan teknologi sudah lama menjadi perbincangan para petinggi dunia. Masalahnya, menurut dia, justru selama ini datang dari perusahaan teknologi besar, salah satunya Google. "Unicorn dan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google itu bisa hadir di perekonomian kita tanpa perlu ada badan usaha secara fisik. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah pajak apa yang sebenarnya cocok dikenakan kepada mereka," ujarnya.  

Namun, sejauh ini, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah berhasil membuat Google lebih patuh dalam membayar pajak dan berencana membentuk badan usaha di Indonesia. "Sebenarnya unicorn dan perusahaan-perusahaan teknologi ini kan sebagian besar reseller dan jual jasa, jadi sebenarnya yang paling cocok adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)," ujarnya. bari/mohar/fba .

 

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…