Konsumen Bisa Jual Listrik Panel Surya ke PLN

NERACA

Jakarta – Kelebihan daya dari pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap atau panel surya dapat dijual oleh konsumen ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di sisi lain, pemasangan panel surya semakin praktis sehingga memudahkan konsumen. Ketentuan penjualan kelebihan daya itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

“Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 membuat hak dan kewajiban antara konsumen dan PT PLN menjadi jelas sehingga win-win solution untuk para konsumen PT PLN yang dapat turut serta mendukung pencapaian target Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 23% pada 2025,” papar Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY) Jackson Tandiono, di Jakarta, Minggu (17/2).

Dikutip dari laman Ditjen EBTKE, menurut Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Harris, kelebihan tenaga listrik nya (excess power) akan diekspor ke PLN dengan faktor pengali 65%. Pelanggan bisa menggunakan deposit energi untuk mengurangi tagihan listrik bulan berikutnya. Sementara itu, berdasarkan aturan tersebut, PLTS atap yang dimaksud adalah pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PT PLN serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik konsumen PT PLN.

“Sistem PLTS atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik, sistem pengaman, dan meter kWh ekspor-impor. Kapasitas Sistem PLTS atap biasanya akan dibatasi paling tinggi 100% dari daya tersambung konsumen PT PLN, kapasitas tersebut ditentukan dengan kapasitas total inverter,” jelas Jackson.

Dalam aturan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tertulis bahwa pelanggan PLN yang berminat memasang PLTS atap di rumahnya, harus mengajukan permohonan pemasangan PLTS kepada General Manager Unit Induk Wilayah Distribusi PLN yang dilengkapi persyaratan administrasi (memuat Nomor Identitas Konsumen PLN) dan persyaratan teknis. Untuk pelanggan prabayar harus mengajukan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik menjadi pascabayar.

Menurut Jackson, saat ini produk panel surya yang beredar di masyarakat kian praktis dari sisi pemasangan sehingga memudahkan bagi konsumen PLN yang tertarik untuk menggunakan sistem PLTS. "Kami sangat antusias memproduksi teknologi zero emission ini, khususnya di Indonesia, negara tropis dengan pancaran sinar matahari sepanjang tahun, agar pemanfaatan energi matahari di Indonesia semakin optimal," kata dia.

Selain panel surya, lanjutnya, JSKY juga memiliki beragam produk hingga solusi sistem pemasangan solar rooftop yang aman, terkendali dan efisien. "Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan produk JSKY yang ramah lingkungan dengan mobilitas tinggi guna memudahkan konsumen dalam ketersediaan energi terbarukan," ujar Jackson.

BERITA TERKAIT

Surya Fajar Capital Serap Dana IPO 67,33%

NERACA Jakarta - PT Surya Fajar Capital Tbk (SFAN) telah menyerap dana hasil initial public offering senilai Rp26,9 miliar atau…

Garap Proyek 35 Ribu MW - PLN Terbitkan Global Bond US$ 1,4 Miliar

NERACA Jakarta – Guna mendanai pengembangan dan operasional bisnis, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerbitkan surat utang (global bond) pertama…

Milenial Masif, Industri Kreatif Bisa Fenomenal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) bertekad untuk terus menumbuhkan sektor industri…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LG Kampanyekan Teknologi TrueSteam

  NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia (LG) bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina Bekasi…

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi…