Harga Beras di Indonesia Termasuk Murah di Pasar Internasional - Sektor Pangan

NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga beras di tingkat eceran masih terjangkau oleh masyarakat dan tidak mahal. Darmin menambahkan harga beras di Indonesia masih murah termasuk di pasar internasional, meski tidak semurah beras asal Thailand.

"Kalau di ritel, siapa bilang kita mahal? Kalau di perdagangan internasional, Thailand memang murah. Tapi, coba saja beli beras di Jepang," ujarnya, sebagaimana disalin dari Antara. Meski demikian, ia enggan berpolemik lebih lanjut mengenai tudingan harga beras mahal seiring dengan makin dekatnya penyelenggaraan pemilu. "Sudahlah, kalau bicara politik, saya enggan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut harga daging dan beras di Indonesia termasuk yang termurah di dunia jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Mantan Gubernur DKI itu, harga-harga komoditas tersebut di Indonesia hanya kalah murah dibandingkan dengan negara-negara tertentu saja dan masih lebih kompetitif.

Ia juga menegaskan harga daging di Indonesia pun bervariasi tergantung kualitas dan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Saat ditanya terkait tudingan harga yang mahal, Jokowi mempersilakan untuk mengecek sendiri ke lapangan. "Ya coba dicek sendiri," katanya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut harga beras dan daging di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) berusaha maksimal untuk selalu menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya di daerah karena menyangkut hajat hidup masyarakat.

"Sekarang ini Bulog tidak hanya mengurus soal beras, tetapi cakupannya lebih luas dalam hal pangan. Sebagai mitra kerja, kami selalu mengawasi kinerja Bulog dan mendorong agar mereka mampu memenuhi harapan masyarakat dalam hal pangan," kata Hamdhani di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana disalin dari Antara.

Hamdhani pun mengapresiasi terobosan yang dilakukan Bulog menjaga kestabilan harga daging. Saat ini permintaan daging beku terus meningkat karena masyarakat sudah banyak mengetahui bahwa kualitas daging beku bagus dan harganya jauh lebih murah.

"Itu untuk menjaga agar harga daging tetap stabil. Bulog menjual daging beku dengan harga hanya Rp80.000, sedangkan harga di pasar jauh lebih mahal, yaitu Rp120 ribu hingga Rp130 ribu per kilogram," kata Hamdhani.

Dalam hal ketersediaan beras, Bulog diingatkan untuk selalu memantau stok dan harga beras di pasaran. Dengan begitu, Bulog dapat memperkirakan jumlah beras yang harus ada di gudang mereka sebagai cadangan.

Bulog diminta menyerap secara optimal gabah hasil panen petani lokal agar harga tidak sampai dipermainkan tengkulak. Saat ini di Kotawaringin Timur terdapat sentra beras yaitu di kawasan Selatan yang meliputi Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan, khususnya di Desa Lempuyang.

Namun fakta yang terjadi memang terkadang harga gabah di pasaran jauh lebih tinggi dibanding harga pembelian yang ditetapkan pemerintah sehingga petani lebih memilih menjual ke pasar karena lebih menguntungkan dibanding menjual kepada Bulog.

Kondisi itu tidak boleh membuat Bulog lantas abai karena tugas Bulog adalah menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan. Hamdhani juga memantau realisasi penyaluran rastra atau beras untuk keluarga sejahtera. Dia mengingatkan agar Bulog menyalurkan rastra sesuai aturan dan tidak melakukan pungutan kepada masyarakat.

Pernyataan itu diungkapkan dia terkait kunjungan kerja ke sejumlah tempat di Sampit Selasa (12/2) lalu. Diantara lokasi kunjungan kerja itu meliputi Pusat Perbelanjaan Mentaya, Pasar Ikan Mentaya, Pasar Rakyat Mentaya, Bulog Sub Divisi Regional Sampit dan Pertamina.

Saat berkunjung ke kantor Bulog di Sampit, Hamdhani juga berdialog dan diajak melihat ruang pendingin (cool storage) yang belum lama ini dibuat di kantor Bulog Sampit. Ruang pendingin itu untuk menyimpan daging beku kerbau impor dengan kapasitas tujuh hingga delapan ton.

Sementara itu, Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai para calon presiden tidak perlu menjanjikan setop impor pangan karena saat ini Indonesia masih ketergantungan impor terhadap 21 komoditas subsektor pangan.

"Kalau ada siapa pun calon presiden mewacanakan akan setop impor, akan swasembada, itu bohong besar. Dalam kondisi seperti ini, tidak bisa dan mustahil menyetop impor pangan," kata Andreas.

Guru Besar IPB tersebut menjelaskan bahwa total impor 21 komoditas subsektor tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018.

Sementara itu, impor pangan untuk 7 komoditas utama, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu dan bawang putih, secara volume juga terus meningkat dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 27,3 juta ton pada 2018.

BERITA TERKAIT

Sumbangkan Dana US$ 1 Juta - Google.org Bantu Persiapan Bencana di Indonesia

Menyadari Indonesia menjadi negara rawan bencana dan bencana sendiri tidak bisa diprediksi kapan datangnya, maka kesadaran masyarakat akan potensi bencana…

Software Bajakan Disebut Sulit Dibrantas di Indonesia

Maraknya penggunaan software tidak berlisensi atau bajakan untuk kebutuhan bisnis maupun perorangan sudah semakin meresahkan. Berdasarkan data dari BSA I…

Kota Pintar Harus Berikan Layanan Cepat, Akurat dan Murah

    NERACA   Tangerang - Program "smart city" atau kota pintar yang sedang didorong pemerintah untuk dapat diterapkan di…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dongkrak Daya Saing Batik dengan Substitusi Impor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri batik dan tenun dalam negeri. Hal ini dilakukan guna menghasilkan…

Siap Jaga Stabilitas Harga Barang Pokok Menjelang Puasa

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan jajaran pemerintah terutama Kementerian Perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan…

IEU CEPA Diminta Dikaji Ulang, Tapi Bukan Karena Sawit

NERACA Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana…