Menakar Nasib Petani Sebagai Kunci Kedaulatan Pangan

Oleh: Pril Huseno

Salah satu tujuan dari pembangunan pertanian di Indonesia adalah menjadikan dunia pertanian sebagai sentra produksi pangan bagi kebutuhan pangan nasional dan industri melalui program swasembada pangan, serta mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di Indonesia.

Alat ukur utama untuk mengindikasikan kesejahteraan petani dalam dunia pertanian di Indonesia adalah melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Meski Nilai Tukar Petani Indonesia pada akhir 2018 sebesar 103, 17 yang membaik pada NTP Januari 2019 menjadi sebesar 103,33 namun NTP Perkebunan rakyat masih di bawah angka 100 yang mengindikasikan terjadinya penurunan standar kesejahteraan petani perkebunan rakyat akibat fluktuasi harga komoditas dunia.

NTP tanaman pangan diketahui juga naik 107, 39 pada Januari 2019 namun dalam jangka menengah panjang ancaman terhadap penurunan hasil produksi karena El Nino dan tata niaga pangan yang belum kondusif oleh maraknya impor pangan, dapat mengancam keberlangsungan ketahanan pangan nasional.

Kecenderungan impor pangan, selain menjatuhkan harga komoditas pangan dalam negeri, menjadikan petani sebagai profesi yang tidak lagi diminati kaum muda perdesaan dan lebih memilih menjadi buruh di perkotaan. Terlebih profesi petani hanya bisa menghasilkan sekitar Rp1,2 juta saja per bulan karena mahalnya ongkos produksi pangan dan belitan tengkulak serta pengijon. Akibatnya usia kaum tani mayoritas diisi petani berusia 45-54 tahun.

Menilik pada tantangan yang dialami sebagian besar petani dan buruh tani di Indonesia, apakah kesejahteraan petani saat ini memang masih merupakan barang mewah yang sulit diwujudkan?

Ihwal kesejahteraan petani, sebenarnya sudah lama menjadi fokus dari silih bergantinya pemerintahan. Tak kurang pada periode Jokowi-Jusuf Kalla saat ini urusan petani dan kesejahteraan petani dinyatakan sebagai kunci Indonesia jika ingin mencapai kedaulatan pangan. Pagu anggaran Kementerian Pertanian pun dinaikkan dari semula Rp14,2 triliun pada 2014 menjadi Rp22,6 triliun. Porsi peruntukan anggaran dirubah dari semula 35 persen pada 2014 untuk sarana prasarana (sarpras) pertanian menjadi 85 persen pada 2018 untuk porsi anggaran sarpras.

Dengan perubahan komposisi peruntukan anggaran pertanian seperti itu, seharusnya tidak terdengar lagi petani mengeluh kekurangan sarana peningkatan hasil produksi pertanian. Tetapi yang diketahui publik terakhir adalah banyaknya petani yang membuang hasil produksi pertanian seperti cabe merah, bawang merah dan buah naga yang terpaksa dibuang berserakan karena harga yang jatuh. Petani gula dan beras pun mengeluh ketika justru impor beras dan gula secara masif membanjiri pasar.

Berdasarkan fenomena tersebut, masihkah tema kesejahteraan petani menjadi fokus bersama sebagai negara agraris? Apa yang harus diperbuat untuk mengembalikan harkat petani sebagai kunci kedaulatan pangan nasional di tengah tata niaga pangan yang masih perlu terus menerus diperbaiki? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Pengembang Properti Masih Incar Bali Sebagai Lokasi Investasi

Pengembang Properti Masih Incar Bali Sebagai Lokasi Investasi NERACA Jakarta - Pengembang properti khususnya sub bidang hotel, vila, pusat belanja…

Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sebagai Potensi Desa

  Oleh: Arief Nugraha, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah,…

Saran Legislator - Agar Pemerintah Pastikan Kebijakan Impor Pangan Lebih Terukur

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Golput Haram

  Oleh: Prof. Noor Achmad, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat   Golput haram. Itu bagian keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa…

Debat dan Data

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Sukses dari pelaksanaan 3 kali debat pilpres menyisakan…

Green Tax Mengawal Reklamasi SDA

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, AR KPP Pratama Sorong *) Esensi perpajakan yang merupakan denyut nadi pembangunan saat ini sangat potensial…