Pahami Utang Pemerintah Secara Bijak

Oleh: Achmad Budi Setyawan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Kemenkeu *)

Akhir-akhir ini seringkali masyarakat disajikan perdebatan publik masalah utang pemerintah. Apalagi ditengah-tengah tahun politik seperti sekarang ini, isu utang pemerintah merupakan isu yang paling menarik untuk dijadikan komoditas politik. Beberapa orang berpendapat bahwa utang pemerintah akan membebani generasi mendatang dan negara akan sulit untuk melunaisnya. Isu yang berkembang langsung menutupi berbagai keberhasilan-keberhasilan lainnya dalam pengelolaan keuangan negara.

Sebagai catatan bahwa jumlah utang pemerintah berdasarkan data “APBN KiTa” (Kinerja dan Fakta) adalah sebesar 29,98% dari total PDB. Secara nominal, total utang pemerintah sebesar Rp4.418,30 triliun, terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar Rp805,62 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah mencapai Rp3.612,69 triliun. Adapun rinciannya, dari pinjaman sebesar Rp805,62 triliun terdiri dari pinjaman luar negeri Rp799,04 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp6,57 triliun. Sementara itu, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp3.612, 69 triliun atau 81,77% dari toral utang pemerintah. SBN ini dibagi menjadi dua, yakni denominasi rupiah yang mencapai Rp2.601,63 triliun dan denominasi valas yang mencapai Rp1.011,05 triliun.

Sah-sah saja memperdebatkan masalah utang dalam perdebatan politik nasional. Namun, masyarakat juga harus perlu mengetahui secara benar masalah utang dengan sebenarnya. Kenapa pemerintah harus utang? Bagaimana utang seharusnya dikelola dengan baik? Sehingga, masyarakat tidak hanya dicekoki dengan informasi yang kurang tepat.

Perlunya Utang

Fakta yang terjadi adalah hampir sebagian besar pemerintahan negara didunia memiliki utang. Total utang pemerintah saat ini merupakan akumulasi dari utang yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Penambahan utang pemerintah di tahun anggaran berjalan timbul karena adanya kebijakan defisit anggaran atau belanja negara lebih besar daripada penerimaan negara. Kebijakan defisit dilakukan pemerintah guna ekspansi fiskal dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Sebaliknya, apabila penerimaan lebih tinggi atau surplus anggaran dilakukan untuk kontraksi fiskal. Kontraksi fiskal dilakukan untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar tidak menimbulkan ketidakstabilan.

Dalam pelaksanaan kebijakan defisit anggaran, secara teori pembiayaan defisit dapat dilakukan melalui utang pemerintah dan penjualan aset negara. Untuk penjualan aset negara, pemerintah tidak mengambil langkah ini. Hal ini karena biasanya kritik masyarakat yang muncul jauh lebih keras, sedangkan nilai yang diperoleh tidak sebanding. Sehingga, utang merupakan sumber utama pemerintah dalam membiayai defisit anggaran.

Selanjutnya, utang pemerintah bersumber dari penerbitan SBN dan pinjaman. Sebagian besar utang pemerintah saat ini, 81,77% adalah dari penerbitan SBN. SBN yang diterbitkan sebagian besar berdenominsi rupiah dan sebagian dalam valuta asing. Hal ini perlu ditegaskan bahwa sebagian besar utang pemerintah adalah utang terhadap warga negaranya sendiri. Warga negara Indonesia yang melakukan investasi melalui pembelian SBN dijamin pembayaran bunga dan pokoknya sesuai dengan masa berlaku yang telah disepakati. Selain berinvestasi, masyarakat juga secara tidak langsung membantu negara berpartisipasi dalam pembangunan.

Selain untuk membiayai defisit anggaran, penerbitan SBN oleh pemerintah juga bertujuan untuk mengembangkan pasar keuangan nasional. Masyarakat dapat memiliki pilihan lain dalam menginvestasikan dana mereka melalui pembelian SBN. Tingkat imbal hasil (yield) SBN secara tidak langsung juga dapat dijadikan acuan untuk tingkat imbal hasil atas penerbitan obligasi sektor swasta. Dengan adanya pengembangan pasar keuangan nasional maka pemerintah dan dunia usaha akan memiliki banyak sumber pembiayaan.

Jadi, masyarakat perlu memahami bahwa utang yang dilakukan pemerintah bukan merupakan tujuan yang diinginkan. Namun, utang pemerintah adalah alat untuk mencapai target pembangunan ekonomi. Selain itu, utang pemerintah juga sebagai sarana untuk lebih mengembangkan pasar keuangan nasional dan berharap partisipasi masyarakat tumbuh lebih besar lagi.

Pengelolaan Utang

Selanjutnya, apa yang harus perlu diperhatikan agar utang pemerintah memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian? Utang yang berlebihan dan tidak dikeloa dengan hati-hati pasti akan berdampak buruk. Untuk itu, terdapat paling tidak tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan utang pemerintah. Pertama, Prinsip transparansi dalam pengelolaan utang adalah mutlak dilakukan. Pengelolaan utang mencakup pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan perlu dipublikasikan kepada publik secara transparan. Transparansi tersebut juga perlu mencakup komposisi utang, yakni utang berdenominasi rupiah maupun valas. Langkah ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan utang. Masyarakat wajib diinformasikan secara utuh terkait data utang pemerintah.

Kedua, Pemerintah harus memastikan bahwa belanja negara yang lakukan adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Apalagi untuk belanja negara yang secara langsung dibiayai oleh utang pemerintah. Pemerintah harus menerapkan prinsip efisien dan efektif dalam pelaksanaan belanja negara. Efisien dapat diartikan bahwa belanja negara dilakukan dengan biaya yang paling murah tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Sementara itu, prinsip efektif diartikan bahwa belanja negara yang dilakukan dapat mencapai hasil (outcome) yang ditargetkan. Sehingga, belanja negara secara umum dapat dipertanggungjawabkan, dan khususnya yang dibiayai oleh utang pemerintah.

Ketiga, Pemerintah harus meningkatkan mobilisasi sumber utang dalam negeri guna pengembangan sektor keuangan nasional. Sehingga, sektor keuangan nasional akan mampu menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan dan kegiatan usaha. Dengan peningkatan mobilisasi sumber utang dalam negeri juga akan meningkatkan ketahanan perekonomian nasional terhadap gejolak ekonomi dan keuangan global.

Akhirnya, utang pemerintah memang diperlukan dan faktanya tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki utang. Pengelolaan utang pemerintah menjadi sangat penting untuk menghindarkan dari segala risiko yang ada. Kritik terhadap utang penting, akan tetapi jauh lebih penting jika masyarakat turut serta dalam pembiayaan anggaran melalui pembelian SBN. *) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

BERITA TERKAIT

PRESIDEN INGATKAN RAPBN 2020 MAMPU BERADAPTASI GLOBAL - Pemerintah Kaji Penurunan Pajak Badan

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan…

Adira Insurance Sambut Rencana Pemerintah Memberlakukan LCC

    NERACA   Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan berbiaya murah atau Low Cos Carrier…

Naik 7,4%, Utang Luar Negeri Capai Rp 5.521 Triliun

  NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 naik 7,4 persen secara tahunan (year on…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pertumbuhan Stagnan, Ekonomi Sulit Mapan

Oleh: Sarwani Mentok, kata yang pas untuk menjelaskan  pertumbuhan ekonomi tahun ini. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas)  memprediksi  ekonomi akan…

Resonansi Narasi Rekonsiliasi

Oleh: Gun Gun Heryanto, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta Bak oasis di tengah musim kemarau panjang, perjumpaan Joko Widodo dan…

Rekonsiliasi dan Upaya Menjaga Keseimbangan Politik

  Oleh : Gita Warsita, Pemerhati Masalah Sosial Politik     Dengan berakhirnya drama Pilpres 2019 berupa pilihan presiden dan…