OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang melakukan pengawasan untuk sektor perbankan serta non perbankan, telah berulang kali menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan peminjaman uang secara online.

Sebelumnya diberitakan pada Senin (11/2) lalu, seorang pengemudi taksi bernama Zulfandi (35), ditemukan tewas di kamar kostnya di daerah Tegal Parang, Jakarta Selatan. Zulfandi tewas gantung diri setelah diduga tidak kuat menghadapi pola penagihan akibat pinjaman online yang ia lakukan sendiri. Melalui sepucuk surat yang ia tulis sebelum melakukan aksinya, Zulfandi meminta kepada OJK dan pihak berwajib untuk memberantas pinjaman online.

Atas peristiwa yang menimpa Zulfandi, OJK melalui Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, memberikan klarifikasinya terkait peminjaman online yang sedang marak belakangan ini."Masyarakat diminta untuk tidak melakukan pinjaman terhadap fintech P2P lending tanpa terdaftar atau memiliki izin OJK," ucap Tongam dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (17/2).

Lebih lanjut Tongam menjelaskan banyak entitas fintech peer to peer lending (P2P) atau pinjaman berbasis online ilegal yang sudah merambah ke media sosial.

"Nah, melihat berbagai kondisi ini, kami dari OJK dan asosiasi melakukan pendalaman, dalam hal ini melakukan proses pengumpulan informasi. Selanjutnya fintech legal dilarang meng-copy semua kontak yang ada di HP, hanya kontak darurat yang boleh dikontak," jelas Tongam.

Pada Februari 2019, OJK melalui Satgas Waspada Investasi, telah memberhentikan layanan 231 penyelenggara pinjaman online. Dari jumlah tersebut, OJK memastikan seluruhnya adalah layanan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK.

Oleh karena itu, OJK melalui Satgasnya telah membuat langkah pencegahan terhadap P2P lending ilegal, yakni dengan mengumumkan daftarnya lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya dan menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Penuhi Kebutuhan Belanja Modal - Bank Permata Beri Pinjaman Anak Usaha TOWR

NERACA Jakarta –Danai kebutuhan belanja modal dan ekspansi bisnisnya, PT Iforte Solusi Infotek yang merupakan anak usaha PT Sarana Menara…

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan - Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda NERACA Jakarta - Guru besar Hukum…

Lindungi Invetor Ritel - OJK Perketat Keterbukaan Informasi Emiten

NERACA Jakarta – Menciptakan industri pasar modal sebagai sarana investasi yang aman dan melindungi investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

MA: e-Litigasi Jadikan Peradilan Lebih Sederhana

MA: e-Litigasi Jadikan Peradilan Lebih Sederhana   NERACA Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan aplikasi e-Litigasi menjadikan pelayanan…

Komisioner KPPU Keliling Kanwil Desak Pelaku Usaha Bayar Dendanya

Komisioner KPPU Keliling Kanwil Desak Pelaku Usaha Bayar Dendanya   NERACA Makassar - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI berkeliling…

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecewa terjadi kasus…