Kasus Beras Turun Mutu Akibat Tata Kelola Distribusi Tak Optimal - Sektor Pangan

NERACA

Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di salah satu gudang Bulog di Sumatera Selatan terjadi karena adanya distribusi yang tidak baik. Penyaluran yang buruk tersebut karena mekanisme dan tata kelola distribusi tidak berjalan dengan lancar sehingga mengakibatkan beras turun mutu.

"Kalau masalah menumpuk, artinya selama ini proses distribusi beras belum terlaksana dengan baik," kata Ilman dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara.

"Kalau misalnya Bulog bisa ukur berapa suplai masuk, berapa permintaan, dan kapasitas gudang baik, harusnya sudah distribusikan dan mencegah tumpukan-tumpukan jadi busuk," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, perbaikan dan peningkatan skema distribusi sangat penting sehingga tidak terjadi lagi penumpukan dan pembusukan beras di gudang. "Karena sangat disayangkan kalau beras busuk dan tidak dapat dipakai lagi," kata IIman.

Menanggapi temuan beras busuk ini, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arjun Ansol Siregal mengatakan pihaknya sedang memperbaiki mekanisme internal dengan melakukan sortasi dan pemisahan di unit gudang berbeda.

Hal ini dilakukan agar beras yang masih baik tidak terkontaminasi oleh beras turun mutu yang sudah tidak layak untuk disalurkan. Ia juga memastikan perawatan beras yang telah dilakukan Bulog saat ini bermanfaat untuk memperlambat penurunan mutu beras. "Kami tetap pastikan, beras yang kami distribusikan kepada masyarakat merupakan beras yang layak dikonsumsi," kata Arjun.

Dalam kesempatan terpisah, Guru Besar IPB Dwi Andreas mengatakan buruknya mekanisme distribusi yang menyebabkan terjadinya penumpukan beras terjadi karena program bantuan pangan non tunai yang kurang efektif. Kebijakan subsidi ini telah mengurangi pagu beras sejahtera (rastra) yang dulu mencapai 15 juta rumah tangga menjadi lima juta rumah tangga.

Selain itu, sistem yang memperkenalkan mekanisme e-warung ini tidak mewajibkan pengambilan beras dari Bulog karena masalah kualitas. Hal ini menyebabkan peran Bulog untuk menyalurkan rastra menjadi menurun, sehingga stok mengalami kelebihan di gudang.

Menurut dia, apabila Bulog mempunyai beras dengan kualitas yang bagus yang disertai dengan pengemasan baik maka beras bisa bertahan hingga enam bulan atau lebih. "Kalau beras buruk, beberapa minggu juga sudah busuk," ujar Dwi Andreas.

Perum Bulog menyortir sebanyak 6.800 ton beras, yang mengalami penurunan mutu atau tidak layak konsumsi, di Divisi Regional (Divre) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. "Terdapat beras turun mutu sebanyak 6.800 ton yang berlokasi di Bulog Divre Sumsel dan Babel. Saat ini, kami sedang melakukan mekanisme internal dengan dilakukan proses sortasi dan pemisahan di unit gudang yang berbeda untuk menghindari terkontaminasinya beras baik," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arjun Ansol Siregar di Kantor Pusat Perum Bulog Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara.

Ia menjelaskan beras turun mutu yang terdapat di Bulog Divre Sumsel dan Babel adalah beras yang tidak untuk disalurkan dan merupakan hasil pengadaan dalam negeri yang berusia lebih dari satu tahun.

Sortasi dilakukan untuk memisahkan beras yang masih aman konsumsi dengan beras yang tidak aman konsumsi dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan di laboratorium bersertifikat.

Hasil laboratorium menjadi penentu langkah selanjutnya. Untuk beras dengan kualitas berada di bawah ambang batas keamanan pangan, akan dijual sebagai bahan pakan ternak, sedangkan beras yang tidak bisa untuk bahan pakan ternak akan dilakukan pemusnahan.

Adapun penugasan Perum Bulog untuk melakukan pembelian gabah atau beras dalam negeri mengacu kepada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Pengadaan yang cukup besar dan tidak diimbangi dengan penyaluran, mengakibatkan terjadinya penumpukan stok beras di gudang Bulog. Selain itu, kebijakan pemerintah yang terus mengurangi pagu bantuan sosial beras sejahtera (rastra) setiap tahun secara bertahap ke bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tidak mewajibkan komoditasnya (beras) berasal dari Bulog, ikut memengaruhi perputaran barang Bulog.

Pagu rastra di Provinsi Sumsel terus mengalami penurunan yakni dari 68.000 ton beras, menjadi 44.000 ton pada 2018. Sementara pagu bansos rastra untuk Januari dan Februari menjadi sebanyak 5.400 ton. Hal ini tentu memengaruhi manajemen stok di Bulog.

Beras merupakan komoditas yang mudah rusak (perishable), karena dalam setiap butiran terdapat unsur-unsur kimia yang dapat mengalami perubahan fisiologis. Beras dengan kualitas baik dan dirawat dengan baik, tetap memiliki batas usia penyimpanan, karena hingga saat ini belum ada teknologi perawatan yang bisa menghentikan perubahan fisiologis beras.

Perawatan beras yang dilakukan saat ini berfungsi memperlambat penurunan mutu beras. "Kami tetap pastikan, beras yang kami distribusikan kepada masyarakat merupakan beras yang layak dikonsumsi," kata Arjun.

BERITA TERKAIT

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG NERACA Jakarta - Pakar hukum UI menilai majelis hakim tidak…

Saran Legislator - Agar Pemerintah Pastikan Kebijakan Impor Pangan Lebih Terukur

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus…

Masifnya Penerbitan SBN Diklaim Tak Bikin Likuiditas Mengetat

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan bahwa masifnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejak…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dongkrak Daya Saing Batik dengan Substitusi Impor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri batik dan tenun dalam negeri. Hal ini dilakukan guna menghasilkan…

Siap Jaga Stabilitas Harga Barang Pokok Menjelang Puasa

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan jajaran pemerintah terutama Kementerian Perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan…

IEU CEPA Diminta Dikaji Ulang, Tapi Bukan Karena Sawit

NERACA Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana…