Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya sebesar Rp392 triliun bukanlah kebocoran.

Namun identifikasi tersebut, kata Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/2), adalah upaya untuk memperbaiki potensi inefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu (bahkan sebelum pemerintahan sekarang) dan terus berulang untuk diperbaiki.

Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan pernyataan mengenai kebocoran anggaran 25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas anggaran senilai Rp392 triliun pada Kementerian PANRB. Menurut Yusuf Ateh, pada 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas, harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian.

Yusuf Ateh menegaskan, jumlah tersebut bukanlah nilai proyek yang digelembungkan (mark-up), melainkan kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhunjam langsung ke inti yang diharapkan (outcome). "Jika program bisa diubah menjadi langsung ke 'outcome', mengapa harus berliku, mengapa dia dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya dapat dilakukan diperpendek. Inilah yang kami lakukan melalui upaya memfokuskan kembali program (refocusing) yang langsung menyentuh sasaran prioritas," katanya.

Menurut Yusuf Ateh, Presiden Joko Widodo tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi metode "money follow" program, menutup celah untuk pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini cenderung berfokus membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ).

Arahan Presiden tersebut, katanya, segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB dengan melakukan evaluasi sekaligus identifikasi terhadap program dan kegiatan yang kurang memiliki daya ungkit kemanfaatan yang jelas untuk masyarakat. Dengan upaya ini, pemerintah sangat fokus untuk melakukan langkah - langkah penguatan dan perbaikan kinerja seluruh aparatur dan organisasi pemerintahan, yang praktiknya sudah turun-temurun sejak dahulu.

"Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, memberikan solusi untuk itu, melalui langkah-langkah asistensi dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembenahan dititikberatkan pada upaya 'refocusing' program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat," ujar Yusuf Ateh.

Kemudian pada 2017, menurut Yusuf Ateh, upaya yang berkelanjutan itu juga berhasil melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai Rp41,15 triliun, lalu dilakukan "refocusing" untuk hal yang lebih prioritas. "Ini awalnya dan dengan dampak yang cukup signifikan ini, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah juga menjadi semakin semangat untuk melakukan pembenahan anggaran," katanya.

Pada 2018, tercatat senilai Rp65,1 triliun rupiah kembali berhasil diefisiensikan. "Kami semua bersemangat atas capaian yang positif ini dan yang lebih signifikan 'upgrade' kemampuan para aparatur negara sampai di daerah semakin mumpuni dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena asistensi kami memberikan dampak seperti bola salju dan meluaskan proses pembelajaran pengetahuan. Jika ini semakin meluas, tambahnya, pihaknya yakin pemerintahan akan semakin menunjukkan kinerja yang berkelas dunia, sebagaimana target capaian 'Grand Desain' Reformasi Birokrasi di penghujung 2024,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Mahasiswa Difabel Diberikan Beasiswa Rp1 juta/bulan oleh Pemerintah

Akses masyarakat memperoleh pendidikan tinggi terus ditingkatkan, terutama dalam pendanaan. Selain melalui beasiswa Bidikmisi, pemerintah juga akan mengalokasikan beasiswa bagi…

Pemerintah Perkuat Promosi Batik dan Kain Tenun

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, pada Pameran Adiwastra Nusantara tahun…

WIKA Bukukan Laba Bersih Rp 2,07 Triliun

NERACA Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sepanjang tahun 2018 mencetak laba bersih sebesar Rp2,07 triliun, tumbuh signifikan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cara PLN Dorong Ekonomi Indonesia Jadi Top Ten Dunia

  NERACA Jakarta - Konsumsi listrik yang besar selama ini dianggap sebagai pemborosan. Namun rupanya, data yang ada memperlihatkan, semakin…

Itang Yunasz Yakin Indonesia Jadi Kiblat Fasyen Muslim Dunia

  NERACA Tangerang – Salah satu desainer senior Indonesia, Itang Yunasz merasa yakin bahwa Indonesia bakal jadi kiblat fesyen muslim…

Pendataan Luas Lahan Sawit Harus Dipertajam Agar Valid

  NERACA Jakarta - Persoalan pendataan yang akurat terhadap luas lahan kelapa sawit yang terdapat di seluruh Nusantara masih dipermasalahkan berbagai pihak sehingga…