Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya sebesar Rp392 triliun bukanlah kebocoran.

Namun identifikasi tersebut, kata Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/2), adalah upaya untuk memperbaiki potensi inefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu (bahkan sebelum pemerintahan sekarang) dan terus berulang untuk diperbaiki.

Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan pernyataan mengenai kebocoran anggaran 25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas anggaran senilai Rp392 triliun pada Kementerian PANRB. Menurut Yusuf Ateh, pada 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas, harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian.

Yusuf Ateh menegaskan, jumlah tersebut bukanlah nilai proyek yang digelembungkan (mark-up), melainkan kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhunjam langsung ke inti yang diharapkan (outcome). "Jika program bisa diubah menjadi langsung ke 'outcome', mengapa harus berliku, mengapa dia dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya dapat dilakukan diperpendek. Inilah yang kami lakukan melalui upaya memfokuskan kembali program (refocusing) yang langsung menyentuh sasaran prioritas," katanya.

Menurut Yusuf Ateh, Presiden Joko Widodo tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi metode "money follow" program, menutup celah untuk pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini cenderung berfokus membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ).

Arahan Presiden tersebut, katanya, segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB dengan melakukan evaluasi sekaligus identifikasi terhadap program dan kegiatan yang kurang memiliki daya ungkit kemanfaatan yang jelas untuk masyarakat. Dengan upaya ini, pemerintah sangat fokus untuk melakukan langkah - langkah penguatan dan perbaikan kinerja seluruh aparatur dan organisasi pemerintahan, yang praktiknya sudah turun-temurun sejak dahulu.

"Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, memberikan solusi untuk itu, melalui langkah-langkah asistensi dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembenahan dititikberatkan pada upaya 'refocusing' program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat," ujar Yusuf Ateh.

Kemudian pada 2017, menurut Yusuf Ateh, upaya yang berkelanjutan itu juga berhasil melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai Rp41,15 triliun, lalu dilakukan "refocusing" untuk hal yang lebih prioritas. "Ini awalnya dan dengan dampak yang cukup signifikan ini, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah juga menjadi semakin semangat untuk melakukan pembenahan anggaran," katanya.

Pada 2018, tercatat senilai Rp65,1 triliun rupiah kembali berhasil diefisiensikan. "Kami semua bersemangat atas capaian yang positif ini dan yang lebih signifikan 'upgrade' kemampuan para aparatur negara sampai di daerah semakin mumpuni dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena asistensi kami memberikan dampak seperti bola salju dan meluaskan proses pembelajaran pengetahuan. Jika ini semakin meluas, tambahnya, pihaknya yakin pemerintahan akan semakin menunjukkan kinerja yang berkelas dunia, sebagaimana target capaian 'Grand Desain' Reformasi Birokrasi di penghujung 2024,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Targetkan Pembiayaan Rp 1 Triliun - Astra Finacial Tawarkan Promo Bunga 0%

NERACA Jakarta – Proyeksi pasar otomotif dalam negeri yang masih lesu, menjadi tantangan bagi pelaku industri otomotif untuk terus menggenjot…

PRESIDEN INGATKAN RAPBN 2020 MAMPU BERADAPTASI GLOBAL - Pemerintah Kaji Penurunan Pajak Badan

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan…

Adira Insurance Sambut Rencana Pemerintah Memberlakukan LCC

    NERACA   Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan berbiaya murah atau Low Cos Carrier…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LG Kampanyekan Teknologi TrueSteam

  NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia (LG) bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina Bekasi…

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi…