Jabar Targetkan Raih Wajar Tanpa Pengecualian ke-8

NERACA

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan tahun ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya berturut-turut.

"Insya Allah tahun ini akan lebih baik dari sebelumnya dan menargetkan WTP kedelapan setelah tahun kemarin tujuh kali berturut-turut," kata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum seusai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan semester II tahun 2018 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, di Bandung, Rabu (13/2).

Uu mengatakan pemeriksaan keuangan dari BPK merupakan kelaziman dalam penyelenggaraan negara karena terdapat uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan."Baik dan tidaknya realisasi anggaran BPK lah yang menentukan. Barusan ada beberapa yang harus diperbaiki ya dan akan kami lakukan apa yang direkomendasikan BPK. Jadi hari ini BPK lebih jelas lagi koreksi dan rekomendasinya," ujar dia.

Pada penyerahan LHP itu, BPK mencatat ada beberapa laporan yang harus diperbaiki khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa infrastruktur.

Menurut Uu, saat ini Jabar tengah membangun beberapa infrastruktur berskala besar seperti pelabuhan Patimban yang juga masuk dalam proyek Segitiga Rebana dan sejumlah jalan tol."Ini harus benar-benar selektif jangan sampai niat kita baik untuk memberikan pelayanan ke masyarakat tetapi dalam realisasinya ada hal yang merugikan masyarakat, itu jangan sampai. BPK semakin tajam memeriksa tentang realisasi anggaran per item nya sehingga pemerintah harus semakin taat aturan," terang dia.

Ketua BPK Perwakilan Jabar, Arman Syifa menuturkan opini WTP Pemprov Jabar tahun ini bisa kembali diraih apabila terpenuhi delapan item laporan yang direkomendasikannya terutama pada bidang infrastruktur."Sasaran pemeriksaannya pada kesesuaian belanja infrastruktur yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembayaran," ujar dia.

Arman berharap hasil pemeriksaan tersebut dimanfaatkan pimpinan daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah."Tidak saja di OPD yang menjadi sampel pemeriksaan tapi juga di semua OPD yang bukan sampel," kata Amran. Ant