NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah bersedia mengkaji besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas avtur agar setara dengan negara-negara lain mengingat masalah tersebut dituding sebagai penyebab tingginya harga tiket pesawat. "Kalau penerapan PPN itu sama, kita akan berlakukan sama. Jadi kita lihat supaya kita tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lain," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membandingkan PPN avtur di Indonesia dengan tarif di negara-negara lain. Tarif PPN ini sebelumnya dikeluhkan oleh dunia usaha karena diduga menjadi beban yang dikonversikan oleh maskapai penerbangan ke harga tiket pesawat. "Kalau itu sifatnya adalah 'level of playing field', kita bersedia untuk membandingkan dengan negara lain, dengan Singapura, Malaysia," ujar dia.

Saat ini, PPN atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia sebesar 10 persen. Tarif PPN tersebut sudah dibebankan sejak 2003. Sedangkan, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit. Pada Senin (11/2) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, monopoli dan tingginya harga avtur yang dijual oleh Pertamina menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan harga tiket.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada hari ini untuk membahas persoalan tersebut. Presiden Jokowi mengaku baru mengetahui tarif pesawat domestik meningkat tinggi karena harga avtur yang mahal. "Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta dimonopoli oleh Pertamina," katanya dalam sambutan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Ia mengatakan, akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina. Pertama, meminta Pertamina menyesuaikan harga agar harga avtur domestik setara dengan harga internasional. Jika opsi pertama tidak bisa dilakukan, pilihan kedua pemerintah akan mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur sehingga menyebabkan kompetisi harga. Dengan opsi terakhir, Jokowi meyakini akan ada banyak perusahaan minyak tertarik dalam distribusi avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Di sisi lain, Jokowi pun yakin Pertamina mampu bersaing.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan, mahalnya harga tiket yang dijual oleh sejumlah maskapai penerbangan tidak hanya tergantung harga avtur. "Sepinya penumpang pesawat pada bulan Januari dan Februari 2019 adalah hal yang lumrah karena ini masa 'low season' (musim sepi)," kata Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya.

Sehingga, menurut dia, Presiden Joko Widodo harus bijak menyikapi soal harga avtur dan memahami bahwa ini adalah murni bisnis "business to business". "Saya sangat yakin PT Pertamina (Persero) pasti akan menjual avtur dengan harga yang pasti membuahkan keuntungan bagi BUMN itu, walaupun harganya diturunkan sekalipun," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sofyano menambahkan, avtur bukan BBM bersubsidi. Bisnis avtur adalah bisnis yang murni "business to business" yang harusnya tidak boleh ada pengaturan tentang harga. "Dibalik pola 'business to business'-nya avtur pasti ada pemotongan yang tentu pemberlakuannya berbeda-beda. Pembelian dalam jumlah besar dan pembayaran tunai tentu bisa dapat pemotongan khusus," ujarnya.

“Sementara pembelian yang membayar dengan cara berhutang, apalagi jangka waktunya yang lama, tentu harga avturnya tidak bisa sama dengan harga yang membeli dengan cara tunai atau pembayaran dengan jangka waktu pendek,” katanya. Disinilah Pertamina harusnya menyampaikan ke publik soal "business to business" dan soal harga avtur agar dipahami semua pihak termasuk oleh presiden dan menteri sekalipun, katanya.