Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang bikin pernyataan, kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol. Dari Jakarta, Menteri Komunikasi dan informasi Rudiantara bertanya kepada pegawai Kemenkominfo yang memilih nomor 02, “yang gaji ibu siapa?”

Ucapan superngawur kedua menteri itu disampaikan pada kesempatan terpisah. Hendrar mengatakan saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang. Akal sehat publik langsung membaca pernyataannya itu sebagai upayanya carmuk alias cari muka kepada sang atasan. Sedangkan Rudi, melontarkan pertanyaan superkonyol ketika kementerian yang dipimpinnya memilih desain untuk kampanye Pemilu Damai di lingkungan Kemenkominfo.

Bedanya, kita masih bisa dengan gampang menelusuri jejak digital pernyataan Hendrar soal jalan tol dan Jokowi yang baru saja mendapat gelar Cak Jancuk dari pendukungnya di Jawa Timur. Sebaliknya, informasi tentang pertanyaan Rudiantara tentang siapa yang menggaji pegawainya yang memilih nomor 02, telah lenyap dari dunia maya.

Rupanya sudah ada gerakan sapu bersih jejak digital dalam perkara ini. Maklum, sebagai Menteri Informasi dan Komunikasi, Rudi memang ibarat penguasa jagad digital. Jadi, kendati anda mengubek-ubek dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, utara-selatan, barat-timur, tetap saja jejak tersebut lenyap tanpa bekas. Ungkapan khas, ‘kejamnya jejak digital’ tak berlaku buat Rudi.

Kembali ke laptop. Sejatinya, upaya menjungkirbalikkan akal sehat rakyat bukan hanya dilakukan keduanya. Di era Jokowi ini, sungguh banyak ucapan para pembantunya, bahkan di level menteri, yang mengabaikan logika dan nalar sehat. Kita tentu masih ingat ada menteri yang menyuruh rakyat tanam cabai sendiri saat harganya mahal. Lalu, ada juga menteri yang meminta rakyat mengurangi makan alias diet ketika harga beras mahal. Ada lagi perintah makan bekicot waktu harga daging mahal. Saat ikan sarden dalam kaleng ada ‘bonus’ cacing, sang menteri mengatakan itu protein. Silakan dikonsumi, tidak apa-apa.

Para menteri dan pejabat Cak Jancuk seperti tidak berhenti menyuguhkan rentetan dagelan konyol. Entah apa yang ada di benak mereka, sehingga orang-orang yang seharusnya berkelas seperti mereka bisa memproduksi pernyataan-pernyataan memprihatinkan model itu.

Dalam banyak hal, pernyataan mereka bukan hanya menabrak akal sehat, tapi juga menyayat hati. Saat rakyat membutuhkan solusi dari para pejabat karena tergencet berbagai harga yang melambung, orang-orang itu justru melontarkan ucapan yang nyelekit. Seharusnya pemerintah berupaya amat keras untuk menurunkan harga daging, cabai, beras, dan berbagai komoditas pangan lain. Bukannya justru menyuruh rakyat makan bekicot, menanam cabai sendiri, apalagi mengurangi makan. Sama sekalit tidak ada empati. Benar-benar sadis!

Pertanyaannya, mengapa semua kekonyolan itu bisa terjadi di era Jokowi. Inikah buah dari revolusi mental yang dibangga-banggakan Cak Jancuk? ‘Binatang’ apakah revolusi mental itu?

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Gencarkan Program Kotaku Atasi Kawasan Kumuh

Pemkot Palembang Gencarkan Program Kotaku Atasi Kawasan Kumuh NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan pada 2019 berupaya…

Hipmi: Investor Tidak Lagi Wait and See - DAMPAK POSITIF PERTEMUAN JOKOWI-PRABOWO

Jakarta-Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto menimbulkan konfiden yang…

Para Pengusaha Minta RUU Pertanahan Ditunda - Direktur Eksekutif APHI

Para Pengusaha Minta RUU Pertanahan Ditunda Direktur Eksekutif APHI NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kanalisasi Paradoks Sektor Riil

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Presiden tampaknya sangat risau dengan persoalan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi…

Tidak Pernah Jera

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   KPK kembali melakukan OTT terhadap salah satu…

Jokowi & Ekonomi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Akhirnya usai sudah pergulatan politik nasional di tanah air kita  dan pada lima…