Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang bikin pernyataan, kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol. Dari Jakarta, Menteri Komunikasi dan informasi Rudiantara bertanya kepada pegawai Kemenkominfo yang memilih nomor 02, “yang gaji ibu siapa?”

Ucapan superngawur kedua menteri itu disampaikan pada kesempatan terpisah. Hendrar mengatakan saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang. Akal sehat publik langsung membaca pernyataannya itu sebagai upayanya carmuk alias cari muka kepada sang atasan. Sedangkan Rudi, melontarkan pertanyaan superkonyol ketika kementerian yang dipimpinnya memilih desain untuk kampanye Pemilu Damai di lingkungan Kemenkominfo.

Bedanya, kita masih bisa dengan gampang menelusuri jejak digital pernyataan Hendrar soal jalan tol dan Jokowi yang baru saja mendapat gelar Cak Jancuk dari pendukungnya di Jawa Timur. Sebaliknya, informasi tentang pertanyaan Rudiantara tentang siapa yang menggaji pegawainya yang memilih nomor 02, telah lenyap dari dunia maya.

Rupanya sudah ada gerakan sapu bersih jejak digital dalam perkara ini. Maklum, sebagai Menteri Informasi dan Komunikasi, Rudi memang ibarat penguasa jagad digital. Jadi, kendati anda mengubek-ubek dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, utara-selatan, barat-timur, tetap saja jejak tersebut lenyap tanpa bekas. Ungkapan khas, ‘kejamnya jejak digital’ tak berlaku buat Rudi.

Kembali ke laptop. Sejatinya, upaya menjungkirbalikkan akal sehat rakyat bukan hanya dilakukan keduanya. Di era Jokowi ini, sungguh banyak ucapan para pembantunya, bahkan di level menteri, yang mengabaikan logika dan nalar sehat. Kita tentu masih ingat ada menteri yang menyuruh rakyat tanam cabai sendiri saat harganya mahal. Lalu, ada juga menteri yang meminta rakyat mengurangi makan alias diet ketika harga beras mahal. Ada lagi perintah makan bekicot waktu harga daging mahal. Saat ikan sarden dalam kaleng ada ‘bonus’ cacing, sang menteri mengatakan itu protein. Silakan dikonsumi, tidak apa-apa.

Para menteri dan pejabat Cak Jancuk seperti tidak berhenti menyuguhkan rentetan dagelan konyol. Entah apa yang ada di benak mereka, sehingga orang-orang yang seharusnya berkelas seperti mereka bisa memproduksi pernyataan-pernyataan memprihatinkan model itu.

Dalam banyak hal, pernyataan mereka bukan hanya menabrak akal sehat, tapi juga menyayat hati. Saat rakyat membutuhkan solusi dari para pejabat karena tergencet berbagai harga yang melambung, orang-orang itu justru melontarkan ucapan yang nyelekit. Seharusnya pemerintah berupaya amat keras untuk menurunkan harga daging, cabai, beras, dan berbagai komoditas pangan lain. Bukannya justru menyuruh rakyat makan bekicot, menanam cabai sendiri, apalagi mengurangi makan. Sama sekalit tidak ada empati. Benar-benar sadis!

Pertanyaannya, mengapa semua kekonyolan itu bisa terjadi di era Jokowi. Inikah buah dari revolusi mental yang dibangga-banggakan Cak Jancuk? ‘Binatang’ apakah revolusi mental itu?

BERITA TERKAIT

Memahami Geopolitik dan Geoekonomi Tiongkok

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Agenda kawasan Asia telah disusun di Beijing. Inisiasi Belt and Road (…

Tak Mau Defisit, Iuran BPJS Naik Mencekik

Oleh: Pril Huseno, Pemerhati Ekonomi Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kesehatan rakyat merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk…

Koperasi Produksi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah   Kekayaan Indonesia sangat berlimpah ruah, hal ini dikarenakan didukung dengan alam yang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Daya Saing Merosot, Kualitas SDM Digenjot

Oleh: Sarwani, Pemerhati Ekonomi Sudah jatuh tertimpa tangga, begitu nasib Indonesia dalam Indeks Daya Saing Global 2019 yang dirilis World…

Memahami Geopolitik dan Geoekonomi Tiongkok

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Agenda kawasan Asia telah disusun di Beijing. Inisiasi Belt and Road (…

Tak Mau Defisit, Iuran BPJS Naik Mencekik

Oleh: Pril Huseno, Pemerhati Ekonomi Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kesehatan rakyat merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk…