Harga Premium Turun, Pertamina Pastikan Tidak Rugi

NERACA

Jakarta – Kebijakan pemerintah yang telah menurunkan harga BBM Premium sebesar Rp 100 per liter di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dari sebelumnya Rp 6.550 menjadi Rp 6.450 per liter, sama seperti harga jual di luar Jamali, dipastikan tidak akan membuat kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) merugi. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengaku, pihaknya tidak khawatir dengan penurunan harga BBM Premium. Menurut dia, penurunan ini juga tidak berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan.”Enggak masalah, sudah dikalkulasikan. Enggak ganggu keuangan kok, tenang saja,”jelasnya.

Nicke juga menjelaskan bahwa dengan penurunan harga Premium, pasokannya tidak akan dikurangi di SPBU. Kata dia, pasokan di lapangan tetap diawasi dengan benar oleh Pertamina dan Kementerian ESDM. Nicke mengatakan, tahun ini volume BBM Premium sebesar 10,5 juta kiloliter (KL). Jumlah ini sama dengan volume tahun lalu.“Kita monitoring terus. Kan ada Call 135 itu juga. Enggak ada pengurangan, setahun itu 10,5 juta KL. (Tahun lalu) juga segitu,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro. Dibalik penurunan harga BBM Premium, keuangan Pertamina tak akan terpukul. Sebab, penyesuaian harga memang harus dilakukan menyusul penurunan harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar AS. "Kalau kita lihat kurs dan harga minyak, enggak besar dampaknya pada keuangan Pertamina karena harga minyak turun dan kurs rupiah menguat," kata Komaidi.

Namun meski harga minyak dunia turun dan rupiah menguat, Pertamina tetap mengalami kerugian dari penjualan Premium."Belum mencapai keekonomian (harga Premium). Tapi selisih antara harga keekonomian dengan harga yang ditetapkan pemerintah semakin mengecil," ucapnya.

Dia memperkirakan, harga keekonomian saat ini berada di kisaran Rp 7.000 per liter. "Kerugian dari Premium pasti tidak sebesar kemarin-kemarin (ketika harga minyak di atas US$ 60 per barel)," ujar Komaidi. Kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang diberlakukan mulai Minggu (10/2) dinilai wajar asalkan tetap mengedepankan transparansi kepada publik.”Kalau sekarang ini memang turun, harga minyak dunia turun, jadi ya wajar harga BBM juga turun. Cuma kita mau transparansi perhitungannya seperti apa, jangan nanti seharusnya turun sekian tapi jadi sekian,”jelasnya.

Menurut Marwan, perhitungan soal kenaikan atau penurunan harga BBM harus objektif karena menyangkut kepentingan rakyat. Evaluasi soal penyesuaian harga BBM nonsubsidi juga diharapkan konsisten per tiga bulan. Namun, Marwan mengingatkan pada awal hingga pertengahan 2018 seharusnya ada kenaikan tetapi tidak dilakukan sehingga membebani Pertamina.”Seandainya tidak mau naik maka harus ada subsidi di APBN, tapi itu kan tidak dilakukan. Yang ditekan justru Pertamina," katanya.

Marwan berharap penyimpangan seperti itu tak lagi terjadi dengan adanya keterbukaan soal formula harga jual eceran jenis BBM umum atau nonsubsidi.”Kami mau supaya tetap objektif, jangan ada lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pertamina seperti di 2017-2018,"ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menurunkan harga BBM jenis Premium sebesar Rp 100 per liter untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali dari harga sebelumnya Rp 6.550 per liter menjadi Rp 6.450 per liter. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, mengatakan penurunan dilakukan agar harga Premium merata di semua daerah yang ada di Indonesia. Adapun di luar Jamali harga Premium sudah dijual Rp 6.450 per liter. "Untuk yang Premium, Pertamina menurunkan harganya menyesuaikan harga dengan harga di Jawa, Bali. Jadi, Pertamina turunkan juga untuk menyesuaikan dengan semua tempat," kata Djoko.

Penurunan BBM Premium berlaku mulai hari ini, Minggu (10/2) pukul 00:00 WIB oleh PT Pertamina (Persero) yang menjadi satu-satunya badan usaha yang menjual Premium. Selain menurunkan harga BBM Premium, Pertamina juga menurunkan beberapa harga BBM nonsubsidi mulai dari Pertamax hingga Dexlite. Untuk BBM nonsubsidi, harga diturunkan perusahaan untuk menyesuaikan harga minyak dunia yang mulai turun. bani

BERITA TERKAIT

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…