Masuknya alat transaksi non-tunai (e-money) Alipay dan WeChat ke Indonesia sepintas terlihat seperti gejala praktik bisnis biasa-biasa saja di tengah maraknya transaksi bisnis yang serba digital dan online. Alipay adalah milik Jack Ma dan WeChat milik Xiaolong Zhang. Yang pasti, Alipay dan WeChat saat ini telah menggandeng mitra bisnis lokal Alto Halodigital Internasional (AHDI) sesuai syarat bisnis di dalam negeri.

Bank Indonesia (BI) tampaknya menyetujui Alipay bergabung dengan mitra lokalnya AHDI, dan  sudah dapat lampu hijau untuk beroperasi di Indonesia dan BI tak melarang meski belum terbit piranti lunaknya.

Kedua perusahaan e-money asing itu kemudian mengembangkan ekspansinya dengan menggandeng PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan nama DANA (Dompet Digital Indonesia). Ini tentu menggambarkan betapa besarnya pengaruh Jack Ma dan Xiaolong Zhang sebagai pemain kunci China dalam mewarnai arah ekonomi politik Indonesia ke depan.

Betapa tidak. Bank BUMN sekelas BNI dan BRI disebut-sebut berencana merangkul Alipay dan WeChat. Menurut pengamat geopolitik Hendrajit, secara faktual sulit disangkal bahwa Alipay maupun WeChat merupakan proxy agent (agen perpanjangan tangan) China di Indonesia. Sebab hampir 92% transaksi pembayaran di China dikuasai oleh Alipay maupun WeChat. Berarti, ada simbiosis mutualisme atau persenyawaan kepentingan antara pemerintah China dengan mereka.

Jadi, benarkah hal ini harus dibaca sekadar fenomena praktik bisnis digital di era informasi dewasa ini? Sungguh naïf jika sekadar dibaca seperti itu. Sebab secara geopolitik, melalui investasi kedua pemain kakap China itu, Indonesia sudah diinvasi oleh pemerintah China melalui manuver tangan bisnis Jack Ma dan Xiaolong Zhang.

Bukan itu saja. Ketika pilot project Alipay dan WeChat dianggap berhasil, maka bisa dipastikan China akan memperluas ruang hegemoninya di Indonesia. Lebih dari itu menurut Hendrajit berdasarkan sudut pandang geopolitik, beroperasinya Alipay dan WeChat merupakan bentuk kolonialisme gaya baru dengan menggunakan alat  transaksi non-tunai (e-money )untuk menembus kedaulatan nasional kita.

Mengapa begitu?  Ada aktivitas dan dinamika pemindahan uang serta modal di masyarakat secara masif, sistematis serta terstruktur namun berjalan senyap tanpa hiruk pikuk sama sekali, bahkan anehnya — bangsa kita yang sedang jadi obyek hegemoni malah jatuh cinta kepada penjajah.

Padahal kalau kita belajar tentang model dan pola perang asimetris yang sifatnya non-militer dalam menguasai geopolitik suatu negara, maka penggerusan ruang hidup sebuah negara tak melulu melalui kekuatan senjata (militer) saja, sebab saat ini  modus dan pola seperti itu sudah dianggap usang.

Kasus terkini yang dialami dua negara Afrika Zimbabwe dan Angola kiranya pas sebagai pelajaran berharga agar negeri kita terhindar dari obyek skema penjajahan gaya baru ala China. Kedua negara di Afrika itu sekarang menggunakan yuan, sebagai transaksi pembayaran sehari-hari akibat pemerintahannya gagal mengembalikan utang (debt trap) China.

Karena itulah cara pandang dan pola pikir kita dalam mengenal diri dan lingkungannya, sudah seharusnya waspada terhadap tren global yang cukup rawan di balik ide menggunakan alat transaksi non tunai tersebut. Sebab melalui sektor keuangan inilah, skema kapitalisme global baik ala Barat ataupun Timur mampu menembus  kedaulatan nasional sebuah bangsa. Tak terkecuali Indonesia.

Nah, apabila beroperasinya Alipay dan WeChat di negeri ini tanah air merupakan konsekuensi logis dari semakin meningkatnya permintaan pasar transaksi non-tunai, lalu kenapa tidak disosialisasikan saja e-money produk dalam negeri yang diproduksi BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA dan lain-lain?