Jual Sisa Saham Garuda, Pemerintah Jangan Asal Pasang Harga - Penjamin Emisi Harus Bertanggung Jawab

NERACA

Jakarta – Pemerintah sangat ngotot sisa saham IPO Garuda Indonesia yang tidak terserap harus terjual. Bahkan, pemerintah akan menjual sisa saham Garuda tersebut lebih tinggi sekitar 10% dari harga pasar. Persoalannya, apakah tawaran ini akan diminati investor atau tidak.

Menurut pengamat pasar modal Yanuar Rizki, harga saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal atau go public telah diatur melalui peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sehingga tidak bisa sembarangan menaikkan atau menurunkan harga jual. “Lalu yang membuat saya heran tiga underwriter BUMN ini kan mengendalikan harga saham Garuda. Kok, mau naik-turun harganya malah diam saja. Harusnya mereka yang “main.” Bagaimana mau jualan kalau mereka seperti nggak mau ambil pusing,” cetus Yanuar kepada Neraca, Selasa (13/3).

Oleh karena itu, Yanuar tidak menafikan adanya tudingan bahwa dibalik upaya penjualan sisa saham Garuda adalah kepentingan menyelamatkan tiga underwriter Garuda yang nyaris bangkrut lantaran harus menanggung rugi akibat tidak terserapnya saham IPO Garuda Indonesia kala itu.

Asal tahu saja, penjamin pelaksana emisi saham PT Garuda Indonesia harus menanggung rugi lantaran harus menyerap sisa saham Garuda senilai Rp2,25 triliun. Saham yang diambil oleh penjamin emisi efek mencapai 3,008 miliar saham atau sekitar 47,5% dari saham yang ditawarkan.

PT Garuda Indonesia menawarkan 6,33 miliar saham dengan harga Rp750 per saham. Sedangkan publik hanya memesan 3,327 miliar saham. Saham Garuda yang diserap penjamin emisi efek pun mempengaruhi modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) penjamin emisi. Hal ini karena saham Garuda terus menurun.

Menurut Yanuar, logikanya yang banyak memegang saham justru bisa mengendalikan harga. Pasalnya, sebanyak 40% harga saham Garuda diserap PT Bahana Securities, PT Danareksa Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan 30% diserap Jamsostek dan Dana Pensiun (Dapen). “Alasannya untuk me-maintain harga. Mudah saja, mereka tinggal lihat kok faktor harga saham Garuda turun. Aneh saja seperti tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, perusahaan sekuritas itu bisnisnya di pemegang saham dan mereka sudah terlalu lama memegang dana tidak produktif sehingga saham Garuda dijual.

Saham Garuda, sambung Marwan, harusnya dibeli oleh perusahaan yang mempunyai dana yang besar. Dia lalu memberi contoh Jamsostek yang memilik dana yang banyak kemudian dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. “Tiga perusahaan sekuritas perlu dibantu karena bisnis ini merupakan bisnis jangka panjang dan diharapkan kinerja Garuda menjadi bagus dikemudian hari. Sisi lain diharapkan lembaga-lembaga negara seperti perusahaan asuransi BUMN dan BUMD, dapat membantu dalam penjualan saham Garuda ini,” papar dia.

Dia berpendapat, jika saham Garuda dibeli investor lokal maka secara ekonomi, finansial, manajemen, dan kontrol, maupun secara politik, strategis, kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan bangsa bisa diselamatkan. Selain itu, bisnis penerbangan adalah sektor strategis yang dijamin konstitusi untuk dikuasai negara.

Layak dan Tepat

Di tempat terpisah, Adler Haymans Manurung menyatakan penjualan saham Garuda sekitar 10% di atas harga pasar dijual kepada investor lokal adalah tepat. “Kalau investor mau beli (saham Garuda) harganya di atas pasar berarti tujuannya menguasai Garuda dan akan menjadi mayoritas,” paparnya.

Menurutnya, dengan nilai saham sekitar Rp 540 per lembar, maka Rp 650 per lembarnya harus dikeluarkan dari investor lokal. Investor kecil atau perorangan tidak mungkin membeli di atas harga pasar.

Dia menambahkan salah satu upaya untuk memperbaiki Garuda, yaitu mengemas ulang menjadi produk baru lalu dijual ke pasar lagi. Lebih lanjut dia menjelaskan, salah satu penyebab saham Garuda tidak sepenuhnya terserap di bursa diakibatkan saham tersebut terlalu banyak dilepas di pasar.

Hal senada disampaikan Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Jose Rizal, penjualan saham GIAA yang harganya di atas 10% harga pasar adalah layak dan sudah ideal. Alasannya, ada faktor yang menjadi daya tarik bagi investor, harga tersebut ditawarkan bukan dalam porsi korporasi melainkan premium disertai pemberian hak kepada pemegang saham mayoritas.

Selain itu, kondisi yang terus membaik dari manajemen Garuda dan permintaan pasar kepada maskapai penerbangan dengan terbesar itu. "Harga itu bukanlah porsi korporasi. Gaya pembelian di Indonesia umumny melalui jumlah saham banyak. Jadi harga yang berlaku, ya, harga premium bukan ritel. Kalau premium sudah ada ketentuannya memang harus di atas harga pasar,” tukas Jose kepada Neraca, kemarin.

Investor yang berminat membeli saham Garuda, lanjut dia, pasti bukan semata-mata cuma bisnis. Sisi lain, membeli banyak saham tentunya mendapatkan nilai plus. Dengan begitu, investor dapat memperoleh hak mayoritas pemegang saham. Jose memastikan bahwa kepentingan politik sangat kental pengaruhnya dalam setiap pembelian saham perusahaan BUMN. "Saya kira tidak hanya Garuda. Dalam IPO BUMN itu sebenarnya bukan semata-mata ekonomi. Itu fakta. Pasti setiap IPO BUMN ada gejolak politik. Berangkat dari kasus Krakatau Steel dan Garuda Indonesia bisa jadi pelajaran. Kan bisa dilihat kental banget politiknya. Wajarlah lama," jelas Jose.

Related posts