Pemilihan Dirut BJB: Harus Bebas Dari Praktik Manipulatif

Pemilihan Dirut BJB: Harus Bebas Dari Praktik Manipulatif

NERACA

Jakarta - Dua bulan menjelang RUPS tahunan Bank BJB, akan diputuskan penetapan calon dirut dan direksi baru. Kendati pendaftaran calon direksi baru dibuat secara terbuka namun ada tiga nama yang disinyalir menjadi calon kuat. Mereka adalah, Plt Dirut Agus Mulyana, Zaenal Arifin tercatat sebagai direktur kepatuhan (2014), dan Dirut Bank Banten Fahmi Bagus.

Namun, proses pergantian kursi Direktur Utama Bank BJB diduga bermasalah. Isunya ada permainan kepentingan proyek yang menggeregoti management Bank BJB.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, Hendrawan Supratikno saat memberikan pandanganya jelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penentuan Direktur Utama serta Direksi BJB."Integritas, kompetensi dan rekam jejak reputasi, menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan direksi. Terlebih lagi untuk sebuah bank yang sedang berusaha masuk kategori papan atas," ujar Hendrawan di Jakarta, Senin (11/2).

Politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan tidak ada upaya manipulatif atau permainan uang yang tidak sesuai dengan tata kelola berlaku dalam pemilihan agar figur terpilih benar-benar sesuai dengan kriteria untuk memajukan Bank BJB."Nanti kami tanyakan kepada OJK. Yang jelas, perilaku dan kesalahan manajemen seperti itu tidak dapat ditolerir dan harus ditindak tegas," papar Hendrawan.

Hal senada juga disampaikan oleh, Pengamat Hukum Korporasi Indonesia, Dewi Djalal berharap pemilihan Dirut BJB bersifat profesional. Pasalnya Dewi menilai secara normatif apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil saat memberhentikan Dirut BJB beberapa waktu lalu sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana dasar poses pemberhentian seorang Direksi PT diatur jelas di dalam aturan tersebut.

“Berdasarkan UUPT wajib dilakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan (direksi yang mau dihentikan-red) minimal 14 hari sebelum RUPS bukan dilakukan saat RUPS tetapi yang terjadi justru berbeda,” kata Dewi kepada wartawan.

Dewi pun mengaku heran mengapa Dirut BJB diberhentikan belum lama ini, mengingat perusahaan perbankan tersebut sudah menghasilkan profit cukup besar.“Melihat prospek dari luar perusahaan tersebut memiliki progres yang cukup pesat dibanding sebelumnya," tukasnya.

Dirinya menambahkan dalam perusahaan milik pemerintah pusat atau daerah biasanya pemegang saham tidak dapat provide kepastian nama calon direksi atau komisaris, hingga last minute masih bisa berubah. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Sikapi Rekomendasi Credit Suisse - Dirut BEI Masih Optimis Pasar Tumbuh Positif

NERACA Jakarta – Di saat banyaknya pelaku pasar menuai kekhawatiran dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China terus…

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Narobil.id Menjawab Tagihan Tanpa Harus Ribet

Menjawab kebutuhan pasar akan kemudahan layanan tagihan, PT Jatelindo Perkasa Abadi salah satu perusahaan biller agregator memperkenalkan platform aplikasi tagihan,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ombudsman RI Apresiasi Kebijakan "Eco Friendlyā€¯ Gubernur Bali

Ombudsman RI Apresiasi Kebijakan "Eco Friendly” Gubernur Bali NERACA Denpasar - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengapresiasi kebijakan "Eco Friendly"…

Mantan Direksi Pelindo III Terbebas Jeratan Kasus Pungli

Mantan Direksi Pelindo III Terbebas Jeratan Kasus Pungli NERACA Surabaya - Mantan direksi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Rahmat Satria…

MK: Kewenangan Antara Kurator dan Likuidator Berbeda

MK: Kewenangan Antara Kurator dan Likuidator Berbeda NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa tugas dan kewenangan antara kurator…