"Middle Income Trap", Siapa Takut?

Oleh: Pril Huseno

Indonesia diprediksi tidak akan bisa lepas dari jebakan sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap), jika tidak mampu meningkatkan pertumbuhan eknomi dari “jebakan 5 persen” seperti sekarang. Untuk bisa lolos dari middle income trap, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sampai 7,5 persen per tahun agar bisa masuk ke dalam kelompok negara maju pada 2045 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyebutkan bahwa tidak banyak negara yang bisa lolos dari middle income trap. Untuk bisa lolos, dibutuhkan 4 kunci diantaranya peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, birokrasi pemerintah yang efisien dan kompeten, serta kebijakan yang tepat agar mempunyai daya tahan terhadap gejolak perekonomian dunia.

Memang, BPS terakhir menyatakan bahwa PDB Indonesia saat ini sebesar Rp14.837,4 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp56 juta atau 3.927 dolar AS. Itu berarti naik kelas dari negara berpendapatan middle lower menjadi menengah atas, menurut klasifikasi Bank Dunia.

Tetapi dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur yang tumbuh stagnan hanya 4,95 persen dalam 3 tahun terakhir maka hal itu akan menghambat daya saing dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Meskipun pembangunan infrastruktur dikebut, namun dengan kebijakan deregulasi ekonomi yang dirasa tidak berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan investasi sampai akhir 2018, maka target pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan berkisar di angka 5 persen pada 2019 ini.

Lalu, apa yang harus dilakukan disaat pertumbuhan ekonomi Indonesia memang hanya mampu “main” di kisaran 5 persen dengan berbagai dinamika perekonomian dalam negeri? Akankah Indonesia sudah menyiapkan strategi dan kompetensi untuk bisa melangkah lebih jauh agar dapat lolos dari middle income trap?

Terjebak menjadi kelompok negara berpendapatan menengah, tidak akan bisa menyamai kemajuan teknologi yang dicapai oleh negara lain. Produksi dalam negeri juga tidak akan mengalami peningkatan berarti, baik karena sedang mengalami deindustrialiasi yang tak kunjung bisa diselesaikan ataupun karena produktivitas SDM di industri yang di bawah rata-rata standar negara-negara seputar kawasan.

Ditambah, kurangnya inovasi dari hasil-hasil penelitian yang seharusnya masif dilakukan. Inovasi dibutuhkan agar mampu mendapatkan teknologi untuk menghasilkan temuan produk baru. Jika inovasi tidak mampu dilakukan, maka produk yang dihasilkan tidak akan memiliki nilai tambah signifikan sesuai perkembangan teknologi terkini.

Menyiapkan strategi yang komprehensif untuk bisa menjawab tantangan perubahan dunia, apalagi menghindari agar jangan sampai terjebak dalam kelompok middle income trap, sepertinya memang butuh konsep reformasi struktural yang dimulai dari penyiapan SDM yang berdaya saing tinggi. Baru kemudian menyelesaikan “PR” debirokratisasi dan deregulasi yang mengganggu pembenahan industri dan iklim investasi secara menyeluruh.

Sampai saat ini, inovasi untuk dapat menghasilkan nilai tambah produk berteknologi tinggi saja, konon Indonesia belum bisa menyamai negara pesaing di seputar ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Ekspor terbesar juga masih mengandalkan komoditas. Sampai kapan Indonesia bisa menyelesaikan tugas-tugas besar peradaban tersebut? Atau, apakah kita cukup puas bermain di kisaran “five percent trap”? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…

Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Investor

    Oleh: Pril Huseno Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan…

Jurus Jitu Dongkrak Pertumbuhan via FDI Berbasis Ekspor

  Oleh: Roni Agung, Staf Bea Cukai Cikarang Kemenkeu Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai kisaran 5,3%. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan Foreign Direct Investment…

BERITA LAINNYA DI OPINI

E-Commerce Dukung UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Ika Puspita Karyati, Staf Pusdiklat Keuangan Umum BPPK, Kemenkeu   Kita telah memasuki era digital, dimana semua hal memungkinkan…

Memilih Menteri Merupakan Hak Prerogatif Presiden

  Oleh : Rendi Alfiansyah, Pengamat Masalah Sosial Politik   Pemilu 2019 telah usai, masyarakat-pun mulai menerka – nerka siapa…

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…