"Middle Income Trap", Siapa Takut?

Oleh: Pril Huseno

Indonesia diprediksi tidak akan bisa lepas dari jebakan sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap), jika tidak mampu meningkatkan pertumbuhan eknomi dari “jebakan 5 persen” seperti sekarang. Untuk bisa lolos dari middle income trap, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sampai 7,5 persen per tahun agar bisa masuk ke dalam kelompok negara maju pada 2045 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyebutkan bahwa tidak banyak negara yang bisa lolos dari middle income trap. Untuk bisa lolos, dibutuhkan 4 kunci diantaranya peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, birokrasi pemerintah yang efisien dan kompeten, serta kebijakan yang tepat agar mempunyai daya tahan terhadap gejolak perekonomian dunia.

Memang, BPS terakhir menyatakan bahwa PDB Indonesia saat ini sebesar Rp14.837,4 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp56 juta atau 3.927 dolar AS. Itu berarti naik kelas dari negara berpendapatan middle lower menjadi menengah atas, menurut klasifikasi Bank Dunia.

Tetapi dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur yang tumbuh stagnan hanya 4,95 persen dalam 3 tahun terakhir maka hal itu akan menghambat daya saing dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Meskipun pembangunan infrastruktur dikebut, namun dengan kebijakan deregulasi ekonomi yang dirasa tidak berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan investasi sampai akhir 2018, maka target pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan berkisar di angka 5 persen pada 2019 ini.

Lalu, apa yang harus dilakukan disaat pertumbuhan ekonomi Indonesia memang hanya mampu “main” di kisaran 5 persen dengan berbagai dinamika perekonomian dalam negeri? Akankah Indonesia sudah menyiapkan strategi dan kompetensi untuk bisa melangkah lebih jauh agar dapat lolos dari middle income trap?

Terjebak menjadi kelompok negara berpendapatan menengah, tidak akan bisa menyamai kemajuan teknologi yang dicapai oleh negara lain. Produksi dalam negeri juga tidak akan mengalami peningkatan berarti, baik karena sedang mengalami deindustrialiasi yang tak kunjung bisa diselesaikan ataupun karena produktivitas SDM di industri yang di bawah rata-rata standar negara-negara seputar kawasan.

Ditambah, kurangnya inovasi dari hasil-hasil penelitian yang seharusnya masif dilakukan. Inovasi dibutuhkan agar mampu mendapatkan teknologi untuk menghasilkan temuan produk baru. Jika inovasi tidak mampu dilakukan, maka produk yang dihasilkan tidak akan memiliki nilai tambah signifikan sesuai perkembangan teknologi terkini.

Menyiapkan strategi yang komprehensif untuk bisa menjawab tantangan perubahan dunia, apalagi menghindari agar jangan sampai terjebak dalam kelompok middle income trap, sepertinya memang butuh konsep reformasi struktural yang dimulai dari penyiapan SDM yang berdaya saing tinggi. Baru kemudian menyelesaikan “PR” debirokratisasi dan deregulasi yang mengganggu pembenahan industri dan iklim investasi secara menyeluruh.

Sampai saat ini, inovasi untuk dapat menghasilkan nilai tambah produk berteknologi tinggi saja, konon Indonesia belum bisa menyamai negara pesaing di seputar ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Ekspor terbesar juga masih mengandalkan komoditas. Sampai kapan Indonesia bisa menyelesaikan tugas-tugas besar peradaban tersebut? Atau, apakah kita cukup puas bermain di kisaran “five percent trap”? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Transformasi Kurikulum

Oleh: Doni Koesoema A,  Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong Transformasi kurikulum merupakan tantangan pertama Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan…

Kunci Indonesia Maju, Lawan Hoax dan Radikalisme!

Oleh : Friska Anastasia, Penggiat Gerakan Literasi Terbit Keberadaan berita hoax dan pemyebaran paham radikal belakangan ini bisa mendatangkan masalah…

Program Prioritas Jokowi Harapan Kemajuan Indonesia

  Oleh : Yasin, Pemerhati Sosial Politik Pemerintahan  Jokowi-Ma'ruf langsung tancap gas pasca pelantikan dengan menerapkan program prioritas. Dengan adanya…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Utang Pemerintah Meningkat, Berkah vs Bencana?

Oleh: Dr. Ninasapti Triaswati, M.Sc., Staf Pengajar Universitas Indonesia   Utang pemerintah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dipandang…

Jangan Paksa Presiden Terbitkan Perppu KPK

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik Berbagai kalangan gencar memaksa Presiden untuk menerbitkan Perppu KPK, Namun Hal tersebut…

Batik: Industri Kreatif vs Globalisasi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju sepertinya tidak perlu…