Presiden Minta Media Tetap Jaga Kepercayaan Masyarakat

Presiden Minta Media Tetap Jaga Kepercayaan Masyarakat

NERACA

Surabaya - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta media tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan, dijaga dengan membuat berita yang berpegang teguh pada kebenaran. Oleh karenanya, Presiden Jokowi memberikan apresiasi tinggi terhadap perkembangan dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap media massa.

Presiden Joko Widodo mengaku gembira dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional atau arus utama dibandingkan dengan media sosial."Terus terang saya sangat gembira dengan situasi seperti ini. Selamat kepada pers yang masih sangat dipercaya masyarakat," ujar dia di sela sambutan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Grand City Surabaya, Sabtu (9/2).

"Sejalan dengan ekspansi jaringan internet, saat ini pengguna internet di Indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa. Jumlah itu mencapai 54,68 persen dari total populasi penduduk. Dan sebanyak 87,13 di antaranya adalah pengakses media sosial. Dan yang viral biasanya jadi rujukan, dan terkadang pula rujukan media konvensional," tambah dia.

Menurut dia, tidak mudah membuat publik percaya di tengah persaingan media sosial yang marak, bahkan dengan suguhan-suguhan informasinya.

Berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2016 tingkat kepercayaan terhadap media konvensional 59 persen dan 45 persen ke media sosial, kemudian pada 2017 mencapai 58 persen terhadap media konvensional dan 42 persen ke media sosial. Berikutnya, pada 2018 tingkat kepercayaan terhadap media konvensional mencapai 63 persen dan 40 persen untuk media sosial.

“Dapat ditarik kesimpulan dari tahun ketahun kecendrungan publik semakin tidak percaya kepada media sosial, " terang Presiden.

"Dari data itu, semakin ke sini semakin besar kepercayaan publik. Ini harus dipertahankan," ucap Jokowi.

Era media sosial, kata dia, membuat siapa pun dapat bekerja sebagai jurnalis, tetapi tidak sedikit yang menyalahgunakan media sosial untuk menebar ketakutan di ruang publik."Sekarang setiap orang bisa bisa menjadi wartawan dan pemred. Tetapi kadang digunakan untuk menciptakan kegaduhan, ada juga yang membangun ketakutan pesimisme. (Karena itu) peran media justru sangat dibutuhkan menjadi rumah penjernih informasi. Dibutuhkan untuk menyajikan informasi-informasi yang terverifikasi, dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai communication of hoax, dan dibutuhkan untuk memberikan harapan-harapan besar kepada bangsa Indonesia," kata dia.

Presiden memisalkan, saat pemerintah menyampaikan satu informasi yang berisi kabar baik dan fakta, namun yang muncul di ruang publik disimpulkan sebagai satu pencitraan semata."Ketika pemerintah menyampaikan 'well infomation society', jangan diartikan sebagai kampanye atau pencitraan, tetapi itu untuk membangun masyarakat yang sadar akan informasi," kata dia.

Kemudian Jokowi berharap, di tengah kegaduhan dan masifnya peredaran berita bohong atau hoaks, media konvensional yang profesional dapat menjadi pengendali suasana, mencari kebenaran dan fakta. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa - KOTA SUKABUMI

MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa KOTA SUKABUMI NERACA Sukabumi - Penolakan terhadap aksi people power…

PRESIDEN RESMIKAN BENDUNGAN GONDANG

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (keempat kiri) meninjau Bendungan Gondang usai peresmiannya di Karanganyar,…

Presiden Apresiasi Penataan Pasar dan Keindahan Taman Kumbasari Tukad Badung - Presiden Jokowi Kembali Sambangi Pasar Badung Kota Denpasar

Presiden Apresiasi Penataan Pasar dan Keindahan Taman Kumbasari Tukad Badung Presiden Jokowi Kembali Sambangi Pasar Badung Kota Denpasar NERACA Denpasar…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BRTI: Jual-Beli Data Pribadi Melanggar Hukum

BRTI: Jual-Beli Data Pribadi Melanggar Hukum NERACA Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan praktik jual-beli data pribadi merupakan…

BPOM Temukan Pelanggaran Kadaluwarsa Kopi Pak Belalang

BPOM Temukan Pelanggaran Kadaluwarsa Kopi Pak Belalang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan pelanggaran kopi merk…

KPK Bertemu Pemprov DKI Jakarta Bahas Opsi Penghentian Privatisasi Air

KPK Bertemu Pemprov DKI Jakarta Bahas Opsi Penghentian Privatisasi Air NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertemu kembali…