Pembangunan Rumah Murah Juga Tanggung Jawab Swasta

Pembangunan Rumah Murah Juga Tanggung Jawab Swasta

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi V DPR Yoseph Umarhadi menyatakan, pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta sebagai pengembang.

Pembangunan rumah murah, kata dia, tidak hanya berbicara bisnis semata, tetapi juga nilai tanggung jawab sosial perusahaan."Rumah murah bagi MBR juga jadi tanggung jawab pengembang agar kesenjangan backlog perumahan bisa ditekan," ujar Yoseph dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (6/2).

Menurut dia, pembangunan rumah murah merupakan amanat UU Tapera, di mana dalam undang-undang tersebut ada semangat gotong royong untuk menghadirkan rumah menengah kelas bawah bagi semua pengembang.

Diakuinya pula, saat ini pembangunan rumah murah bagi MBR oleh pengembang masih minim. Hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum karena pengembang lebih memilih membayar kompensasi dengan membayar uang ketimbang membangun rumah murah karena harga tanah yang mahal tiap tahunnya."Namun yang pasti, saat ini masih banyak pengembang besar yang belum menyasar pembangunan proyek rumah murah," kata dia.

Sementara itu pengamat properti, F Rach Suherman menilai keterlibatan anak usaha Lippo Group melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dalam pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) turut membantu dalam program sejuta rumah yang di gagas pemerintah."Peran Lippo Cikarang dalam pembangunan rumah murah sangat bermanfaat bagi masyarakat, meski margin di bisnis ini kecil sehinga tidak menarik bagi lebih banyak pengembang," kata dia.

Terkait maraknya kemajuan kota-kota besar di Indonesia, Rach Suherman mengatakan, perlu didorong mengembangan kota mandiri tetapi seyogyanya tidak mengorbankan lahan produktif.”Pembangunan kota mandiri tidak bisa mundur," ujar dia.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu mendorong perizinan yang berpihak kepada membangun vertikal melalui KLB yang besar (10-17), KDB yang terukur (40-50 persen) dan parameter yang lebih progresif untuk optimalisasi lahan.

Menyinggung pasar properti nasional, menurut dia, tahun ini hingga 2021 akan ditandai dengan jenis-jenis properti yang uptrend (lowrise apartment, permintaan 3-4 kamar, logistic park/gudang mini dan co-working space/virtual office diluar CBD), dan downtrend (townhouse di Jabodetabek, kondotel, office grade C).

Selanjutnya, kaum milenial belum akan menikmati insentif pasar sehingga masih akan jadi penonton lagi. Daya beli yang masih rendah dan prioritas belanja yang belum ingin beli rumah, tidak akan membuat developer menyasar secara spesifik pangsa ini. Oleh karena itu, dirinya menilai pasar optimis tumbuh tetapi tidak inpresif atau pertumbuhannya melandai, seperti masa tahun 2010-2013 lalu. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

Berharap Dana Riset dan Pengembangan Swasta

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef, Centre of Innovation and Digital Economy Seminggu ini publik dihebohkan oleh salah satu cuitan…

Pendanaan Pembangunan Berbasis Pasar

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Saving and investment gap tetap menjadi isu penting dalam pembangunan. Dan gap…

Rumah Zakat Luncurkan Gerakan Gelombang Wakaf - Tumbuhkan Minat Berwakaf

    NERACA   Jakarta - Rumah Zakat meluncurkan Gerakan Gelombang Wakaf. CEO Rumah Zakat Nur Efendi mengatakan bahwa gerakan…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Perlu Memadukan

Perlu Memadukan "Land Banking" Dengan Skema ABCG NERACA Semarang - Pakar perumahan Asnawi Manaf memandang perlu memadukan program "Land Banking"…

Pollux Properti Tunjuk Kontraktor Utama Gangnam District - Kontrak Senilai Rp2 Triliun

Pollux Properti Tunjuk Kontraktor Utama Gangnam District Kontrak Senilai Rp2 Triliun NERACA Jakarta - Salah satu proyek properti multi fungsi…

Pollux Properti Tunjuk Kontraktor Utama Gangnam District - Kontrak Senilai Rp2 Triliun

Pollux Properti Tunjuk Kontraktor Utama Gangnam District Kontrak Senilai Rp2 Triliun NERACA Jakarta - Salah satu proyek properti multi fungsi…