Penerimaan Pajak Dua Bulan Capai Rp93 T

 Jakarta-- Ditjen Pajak memperkirakan realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp93 triliun pada Pebruari 2011. Namun belum jelas apakah penerimaan selama dua bulan ini termasuk kecil atau tidak. "Kemarin Februari sudah 93-an. Iya," ungkap dDirjen Pajak Fuad Rahmany di Jakarta,8/3.

 Lebih jauh kata mantan Kepala Bapapem-LK ini  besarnya penerimaan pajak itu  disumbang dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) secara berimbang. "Ya..seimbang antara PPN-PPh, memang selalu begitu. Tapi tentunya PPh orang pribadi masih kecil. Diperkirakan naik mulai Maret 2011,  karena akhir Maret SPT sudah diserahkan," tambahnya.

 Yang jelas kata Fuad, Ditjen Pajak ke depan lebih fokus pada menggenjot penerimaan pajak dari orang pribadi. Alasannya selama ini masih tergolong rendah dalam penerimaan pajak orang pribadi dibanding negara lain. "Kita terus upayakan supaya bisa menjangkau orang pribadi supaya bisa menyerahkan SPT-nya dan bayar pajak. Tapi kesuksesan itu tergantung pada masyarakat dan semua pihak," jelasnya.

 Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak per 2010 tidak memenuhi target alias hanya 98,1% yaitu Rp661,4 triliun dari target dalam APBNP 2010 Rp649,042 triliun. Sementara target penerimaan pajak dalam APBN 2011 sebesar Rp839,5 triliun.

 Sementara itu, Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak Syarifuddin Alsjah mengaku siap mengejar wajib pajak (WP) yang berusaha menghindar. Makanya Ditjen melakukan tukar menukan informasi soal pajak dengan 8 wilayah yurisdiksi yang membebaskan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Tujuannya untuk mengejar pengusaha Indonesia yang menyimpan aset di wilayah tersebut. "Kita harus bertukar informasi. Untuk negara-negara lain yang belum exchange information, kita sedang upayakan yang dulunya tax haven itu 8 yurisdiksi," katanya.

 Adapun, kata Syarifuddin, kedelapan kawasan tersebut adalah Jersey, Isle of Man, Guernsey, Cayman Island, Bahamas, Costa Rica, Bermuda, dan San Marino. "Itu jangan disebut negara tax haven tapi yurisdiksi yang tidak menerapkan PPh," tambahnya.

 Menurut Syarifuddin, saat ini pemerintah yurisdiksi tersebut telah menyetujui kerjasama dalam pertukaran informasi tersebut. Namun, hingga sekarang belum ada penandatanganan terkait kesepakatan tersebut. "Sudah kita setujui, tapi belum ditandatangani oleh diplomatnya," paparnya.

 Dia berharap pada 2011 perjanjian tersebut bisa berlangsung dan pertukaran informasi bisa dilakukan di 2011 ini. "Mudah-mudahan tahun ini bisa efektif yang delapan ini. Diharapkan Kedubesnya untuk segera menandatangani. Insya Allah tahun ini," tandasnya.

 Selain kedelapan yurisdiksi tersebut, Syarifuddin menyatakan pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan yurisdiksi British Virgin Island dan Panama terkait hal serupa.

 Syarifuddin menyatakan kerjasama tersebut karena tardapat indikasi ada pengusaha Indonesia yang menyimpan hartanya di sana. Oleh sebab itu, guna meningkatkan data, dibangunlah kerjasama tersebut. "Di San Marino itu kan banyak mafia. Identifikasinya ada (pengusaha yang menyimpan harta di negara-negara yurisdiksi). Kita berharap dengan adanya kerjasama ini pekerjaan kita semakin senang, karena selama ini kesulitan kita itu di data," imbuhnya.