Sulit Kejar Tax Ratio Di Atas 12%

NERACA

Jakarta--- Pemerintah menilai rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio perlu terus diperbaiki. Masalahnya, saat ini tax ratio Indonesia hanya sekitar 12,3% dari ideal. Padahal tax ratio sempat dicanangkan melebihi 12%. Namun karena ada koreksi pertumbuhan ekonomi. Maka jumlah PDB-nya juga terjadi perubahan. "Sehingga dengan adanya jumlah PDB yang lebih tinggi, maka ada perubahan inflation base jadi disleter base, itu tax ratio kita jadi 12%," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo di Jakarta,13/3

Menurut Agus, disbanding negara-negara tetangga yang tax rationya mencapai sekiyar 15%-17%, hal tersebut dikarenakan negara-negara itu memasukkan pajak dari daerah dan dari penerimaan SDA. "Nah, Indonesia tidak memasukkan unsur itu. Kalau dijumlahkan itu indonesia bisa di atas 15 persen," tambahnya

Oleh karena itu, kata mantan Dirut Bank Mandiri ini, guna memperbaiki tax ratio Indonesia di atas 12%, maka diperlukan perbaikan di Ditjen Pajak. "Jadi yang kita lihat harus betul-betul diperbaiki kualitas dan kapasitas SDM-nya, yang kedua kita tentu perbaiki sistemnya, kita musti tentu perbaiki prosesnya di banyak aspek, mulai dari pemeriksaan, keberatan, banding, internal control, penagihan, TI dan organisasi," paparnya.

Meski dengan kinerja bagus pun, Agus masih pesimistis tax ratio Indonesia bisa di atas 12% pada 2012. Karena itu, diperlukan waktu lebih untuk dapat mencapai hal tersebut. "Justru kalau dalam waktu singkat kita tidak bisa capai, tapi kalau seandainya bisa lakukan perbaikan, UU, kebijakan, prosedur, pasti diperbaiki. Kalau ada intensifikasi dan ekstensifikasi yang baik kita yakin bisa capai itu," imbuhnya

Terkait dengan asumsi makro dalam APBN Perubahan, Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, mengatakan pemerintah dan Komisi XI DPR mencapai kesepakatan pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro APBN-P 2012 ditetapkan sebesar 6,5% plus minus 0,2%.

Selain itu, untuk asumsi inflasi dalam APBN-P 2012 pemerintah dan komisi XI DPR sepakat inflasi dipatok maksimal sebesar tujuh persen. Namun, di sisi lain Fraksi Golkar tetap tidak mau mengikuti kesepakatan dan memilih tetap pada range 6%-6,7%.

Sementara untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), telah disepakati sebesar Rp8.900 per USD hingga Rp9.100 per USD. Sedangkan untuk suku bunga SPN tiga bulan yang telah disepakati oleh keduanya berada pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Emir menambahkan, hasil kesepakatan antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah ini akan direkomendasikan dan akan dibahas selanjutnya di Badan Anggaran (Banggar).

Menurut anggota Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan Dolfi, bahwa secara umum fraksinya menyepakati angka tersebut. Namun catatannya, pembahasan pertumbuhan ekonomi juga tetap dibahas dengan Badan Anggaran Nantinya. "Kita memegang teguh, pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Maka dari itu harus ada pembahasan yang kompleks mengenai hal tersebut. Agar jika disandingkan dengan angka kemiskinan tidak menjadi kontradiktif," tukasnya. **diedie

Related posts