NERACA

Jakarta—Pemerintah sedang mempersiapkan aturan penjaminan infrastruktur. Hal ini guna mendukung kelangsungan proyek infrastruktur tersebut. Apalagi mengingat banyak proyek memiliki resiko tinggi. “Namun, peran garansi kurang efektif, kecuali risiko tarif untuk infrastruktur yang lebih bersifat retail seperti proyek jalan tol yang tidak memiliki pembeli tunggal. Risiko permintaan di sektor ini sangat tinggi terutama ruas-ruas jalan tol antarkota, misalnya garansi volume lalu lintas minimum, sulit diberikan bila mengacu kerangka peraturan yang ada, kalau pun diberikan ada persoalan teknis menyangkut perhitungan kewajiban kontijensi karena volume lalu lintas dipengaruhi banyak faktor," papar pengamat ekonomi Andreas Wibowo di Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Yang jelas,  kata Andreas,  dari persoalan-persoalan teknis tersebut, bila risiko berkurang, biaya kapital diharapkan menurun dengan sendirinya, bila pemerintah mempunyai kredibilitas di mata investor, keberadaan garansi secara eksplisit dapat dikurangi

Menurut Andreas, untuk implementasinya perlu adanya perangkat peraturan baru untuk mengatur perluasan tugas dan fungsi. Serta juga perlu dibenahinya kesiapan proyek-proyek yang akan dimitrakan dengan badan usaha swasta. “Kontrak kerja sama perlu didesain secara matang dan komprehensif untuk memberikan kepastian bagi para pihak untuk jangka panjang,” tambahnya.

Potensi pasar KPS infrastruktur di Indonesia sangat besar, dari hasil penyusunan buku rencana proyek KPS 2011 yang dikeluarkan Bappenas mengidentifikasi 81 proyek dengan total investasi USD51 Miliar. "Bagi pemerintah, KPS harus menjadi salah satu solusi untuk menciptakan value for money dalam pengadaan fasilitas infrastruktur publik dengan keterbatasan dana yang ada," ungkapnya.

Ditempat terpisah, Kepala Divisi Integrasi Program Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Wahyu Utomo mengungkapkan ada sekitar 84 proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang segera dilakukan groundbreaking dengan nilai total Rp536,3 triliun pada 2012.  "Pada 2012 sebagai indikasi awal akan dilakukan `groundbreaking` 84 proyek dengan nilai total Rp536,3 triliun dari sektor rill dan infrastruktur," ujarnya

Rincian pembangunan proyek-proyek tersebut ialah 15 proyek dilakukan pemerintah (Rp66,2 triliun), 20 proyek oleh Badan Usana Milik Negara (Rp90,3 triliun), 38 proyek oleh swasta (Rp301,6 triliun), dan 11 proyek dikerjakan campuran (Rp78,2 triliun).

Bila berdasarkan pembagian koridor MP3EI, maka proyek yang ada di koridor Sumatera berjumlah 27 proyek (Rp66,15 triliun), Jawa sejumlah 40 proyek (Rp225,5 triliun), Kalimantan ada 10 proyek (Rp66,2 triliun), Sulawesi 9 proyek (Rp10,3 triliun), Bali-Nusa Tenggara terdapat 6 proyek (Rp535,3 miliar) dan koridor Papua-Kepulauan Maluku 4 proyek (Rp36,7 triliun).

Terkait kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Wahyu mengakui bahwa untuk membangun infrastruktur butuh dana setidaknya 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada periode 2010-2014 minimal 5 persen dari PDB yaitu Rp1.924 triliun, tapi kemampuan pemerintah hanya Rp560 triliun, sedangkan potensi pendanaan dari BUMN, swasta dan pemerintah daerah hanya Rp1.041 triliun sehingga masih ada kekurangan pembiayaan sebesar Rp323 triliun," jelas Wahyu.

Untuk 2012, menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, estimasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur berdasarkan minimal 5 persen dari PDB adalah sebesar Rp381,6 triliun, sedangkan dalam Rencana APBN-Perubahan 2012 yang diajukan pemerintah, hanya tercantumkan Rp168,8 triliun sebagai belanja modal. **bari/cahyo