Sistem Pembayaran di Era Industri 4.0

Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Dua hal yang sangat mendasar yang akan mempengaruhi sistem pembayaran pada era industri 4.0 saat ini dan di masa depan yaitu perubahan model bisnis dan budaya. Model bisnis dipastikan akan berubah karena teknologi industri 4.0 ini merupakan perancangan parameter (robust), yaitu metode atau teknik perancangan produk atau proses terfokus pada minimalisasi variasi dan sensitivitas tingkat bising (noise). Model bisnis pembayaran tidak lagi terlalu didominasi oleh perusahaan perbankan besar tetapi mulai bergeser kepada perusahaan berbasis teknologi seperti Apple.

Saat ini metode pembayaran tanpa sentuhan, kode QR dan e-wallet masih popular di negara dunia ketiga maupun negara maju, namun lambat laun metode model bisnis akan berubah dan bergerak kepada model bisnis dengan sentuhan. Kedua adalah perubahan budaya dimana budaya yang mengandalkan kepada sistem pembayaran tanpa sentuhan akan menjadi prima dona di masa depan. Adalah Motorola yang pertama kali memperkanalkan teknologi sentuhan pada layar telepon seluler, namun budaya pada saat itu masih belum berubah karena masih mengandalkan sistem keyboard dalam motherboard. Dengan berjalannya waktu budaya berubah menjadi pro kepada sistem layar sentuh. Yang diuntungkan adalah Samsung dan Apple.

Tantangan ketiga dari investasi teknologi informasi adalah kalkulasi biaya dan risiko dari sistem pembayaran baru di era Industri 4.0 ini. Perubahan bisnis model dan budaya tidak akan memiliki pengaruh yang besar jika kalkulasi biaya dan risikonya ternyata tidak terkelola dengan baik. Di sinilah juga pentingnya pasar pembiayaan seperti modal ventura mengingat pada tahap awal dipastikan kalkulasi investasinya akan bersifat risiko tinggi. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan.

Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Faktor keempat yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia. Di sinilah terlihat adanya korelasi positif antara kualitas sumber daya manusia yang mampu menjabarkan teknologi sistem pembayaran pada industri 4.0 dengan model bisnis serta kalkulasi risikonya. Sumber daya manusia yang mampuni ternyata harus memiliki kemampuan matematika yang secara relatif sangat tinggi. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kemampuan dalam matematika akan menjadi penghambat dari penerapan model pembayaran berbasis industri 4.0 ini.

Faktor kelima yang juga patut diperhatikan adalah tersediannya infrstruktur teknologi informasi. Faktor ini juga sangat memerlukan dukungan modal ventura karena beresiko sangat tinggi. Mengingat perubahan teknologi dapat berubah sangat cepat misalnya dari 3G menjadi 5G. Di Indonesia modal ventura masih terfokus kepada pembiayaan usaha kecil dan menengah padahal sejarah awal modal ventura memperlihatkan kondisi sebaliknya yaitu untuk membiayai usaha transistor dan sirkuit terpadu.

Tantangan terakhir adalah kesiapan dalam aspek hukum atau legal. Jika tidak didukung oleh kesiapan legal maka penerapan sistem pembayaran dalam industri 4.0 akan menghadapi kegagalan yang sangat serius. Go Jek saja menghadapi masalah untuk beroperasi di Filipina karena masalah ini. Filipina memang agak terbelakang dalam kesiapan dalam industri 4.0 nya karena negara ini terlalu agamis ketimbang mementingkan kecerdasan matematika. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada hubungan logis, hubungan sebab akibat, dan logika-logika lainnya.

Proses yang digunakan dalam kecerdasan matematis-logis ini antara lain klasifikasi (penggolongan/pengelompokan), pengambilan kesimpulan dan perhitungan. Dengan adanya industri 4.0 maka sistem pembayaran akan semakin efisien karena kompetisi yang sehat akan terus terjaga. Begitu juga dengan kualitas bisnis yang dipastikan akan terus bertambah dengan baik. Strateginya akan terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, karena mengikuti model formal, yaitu DMAIC ( Define, Measure, Analyze, Improve, Control ) dan alat karena digunakan bersamaan dengan yang lainnya, seperti Diagram Pareto dan Histogram.

Menurut karakteristiknya sistem pembayaran dalam industri 4.0 akan bersifat increasing return to scale dan bukan lagi terpaku kepada teknologi yang bersifat constant return to scale. Dengan teknologi ini maka bukan hanya sistem pembayaran akan menjadi efisien namun juga menjadi pendorong bagi proses ekonomi secara keseluruhan dimana Pareto Optimun akan selalu terjaga dengan baik.

Struktur pasar dalam sistem pembayaran berbasis Industri 4.0 akan berupa monopolistic competition. Dengan sistem yang seperti ini maka lembaga anti trust seperti KPPU sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi karena sering kali lembaga seperti ini gagal mengindetifikasi secara fair dan cermat antara kartel dan monopolistic competion!

BERITA TERKAIT

Komitmen Jokowi Memperkuat KPK

Oleh : Nova Manurung, Pengamat Masalah Sosial Politik   Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini…

Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP

  Oleh: Devitasari Ratna Septi  Aningtiyas, PNS Ditjen Pajak Kemenkeu Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha…

Swasembada Bawang Putih Bukan Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Kebutuhan bawang putih konsumsi nasional sekitar 550.000 ton hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

E-Commerce Dukung UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Ika Puspita Karyati, Staf Pusdiklat Keuangan Umum BPPK, Kemenkeu   Kita telah memasuki era digital, dimana semua hal memungkinkan…

Memilih Menteri Merupakan Hak Prerogatif Presiden

  Oleh : Rendi Alfiansyah, Pengamat Masalah Sosial Politik   Pemilu 2019 telah usai, masyarakat-pun mulai menerka – nerka siapa…

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…