Menteri Kelautan dan Perikanan - Pemerintah Kawal Laut Tanpa

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kawal Laut Tanpa "Pandang Bulu"

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa visi dan misi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah tepat, dan pemerintah akan terus mengawal laut Nusantara tanpa "pandang bulu".

"Kami dengan tegas mengawal laut Indonesia tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi," kata Susi Pudjiastuti dalam acara peluncuran sistem perizinan perikanan "e-service" dan "e-logbook" yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (31/1).

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawalnya dengan mengusung tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Ketiga pilar itu diterjemahkan menjadi berbagai program.

Ia menegaskan bahwa berbagai hal yang dilakukan pemerintah telah membuahkan banyak hasil, seperti stok ikan lestari pada 2016 mencapai sekitar 12,5 juta ton. Jumlah tersebut telah melonjak lebih dari 5 juta ton dari saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla terbentuk pada medio 2014."Kedaulatan juga didukung dengan turunnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016," kata Susi.

Ia menambahkan regulasi tersebut mendaulat bahwa modal, kapal buatan, dan ABK yang digunakan dalam menangkap ikan di Indonesia haruslah berasal dari dalam negeri. Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya berbagai program kelautan dan perikanan kini memasuki pilar kedua yaitu keberlanjutan, dengan memastikan bahwa stok ikan yang banyak ini akan terus ada pada masa depan.

Susi menginginkan agar stok perikanan nasional harus bisa dipastikan antara lain guna kecukupan konsumsi dalam negeri, keperluan industri perikanan domestik, serta untuk kemajuan perekonomian bangsa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut sekarang ini sudah hampir tidak ada lagi praktik "illegal fishing" di laut Indonesia sehingga diharapkan produksi ikan nelayan dan industri perikanan tangkap semakin berkembang. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Keterpilihan Ketua Baru KPK Harus Diterima

Jusuf Kalla  Wakil Presiden Keterpilihan Ketua Baru KPK Harus Diterima Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keterpilihan Firli Bahuri…

Wakil Ketua MPR RI - Adanya GBHN Semakin Jelas

Hidayat Nur Wahid  Wakil Ketua MPR RI Adanya GBHN Semakin Jelas Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid…

Menteri Luar Negeri RI - Diplomasi Digital Alat untuk Perlindungan Warga

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI Diplomasi Digital Alat untuk Perlindungan Warga  Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat : Grab dan Gojek Bukan Koperasi

Pengamat : Grab dan Gojek Bukan Koperasi   NERACA Jakarta - Akhir-akhir ini ada pernyataan pejabat pemerintah yang secara keliru dan…

KPK Lantik Dua Pejabat Baru

KPK Lantik Dua Pejabat Baru NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekretaris Jenderal…

Peserta Tur Kecewa Gugat Biro Perjalanan

Peserta Tur Kecewa Gugat Biro Perjalanan NERACA Jakarta - Perusahaan yang bergerak dibidang tour and travel, PT Antavaya Tbk., diminta…