Menteri Kelautan dan Perikanan - Pemerintah Kawal Laut Tanpa

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kawal Laut Tanpa "Pandang Bulu"

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa visi dan misi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah tepat, dan pemerintah akan terus mengawal laut Nusantara tanpa "pandang bulu".

"Kami dengan tegas mengawal laut Indonesia tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi," kata Susi Pudjiastuti dalam acara peluncuran sistem perizinan perikanan "e-service" dan "e-logbook" yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (31/1).

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawalnya dengan mengusung tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Ketiga pilar itu diterjemahkan menjadi berbagai program.

Ia menegaskan bahwa berbagai hal yang dilakukan pemerintah telah membuahkan banyak hasil, seperti stok ikan lestari pada 2016 mencapai sekitar 12,5 juta ton. Jumlah tersebut telah melonjak lebih dari 5 juta ton dari saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla terbentuk pada medio 2014."Kedaulatan juga didukung dengan turunnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016," kata Susi.

Ia menambahkan regulasi tersebut mendaulat bahwa modal, kapal buatan, dan ABK yang digunakan dalam menangkap ikan di Indonesia haruslah berasal dari dalam negeri. Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya berbagai program kelautan dan perikanan kini memasuki pilar kedua yaitu keberlanjutan, dengan memastikan bahwa stok ikan yang banyak ini akan terus ada pada masa depan.

Susi menginginkan agar stok perikanan nasional harus bisa dipastikan antara lain guna kecukupan konsumsi dalam negeri, keperluan industri perikanan domestik, serta untuk kemajuan perekonomian bangsa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut sekarang ini sudah hampir tidak ada lagi praktik "illegal fishing" di laut Indonesia sehingga diharapkan produksi ikan nelayan dan industri perikanan tangkap semakin berkembang. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani Ketua DPR RI Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia…

Menteri LHK - Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Siti Nurbaya Bakar Menteri LHK Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)…

Menkumham - Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi

Yasonna H. Laoly Menkumham Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi  Banjarmasin - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun - Selama 2019

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun Selama 2019   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi…

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh NERACA  Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap agar Perda…

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda NERACA  Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari dunia internasional…