Rasional, Bunga SPN 3 Bulan 4,5%-5,5%

NERACA

Jakarta--- Bank Indonesia (BI) menilai kesepakatan pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)yang menetapkan asumsi bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan sebesar 4,5%-5,5% masih rasional. "Bunga SPN sebesar 4,5% sampai 5,5% masih reasonable," kata Gubernur BI, Darmin Nasution di Jakarta,13/3.

Lebih jauh mantan Dirje Pajak ini memperkirakan, suku bunga SPN 3 Bulan akan mengalami kenaikan seiring dengan adanya kebijakan untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, jelas dia, kenaikan BBM sebesar Rp1.500 per liter bakal memicu kenaikan inflasi dalam jangka pendek.

Jika BI tidak mengendalikan likuiditas jangka pendek, lanjut Darmin, maka kondisi ini akan mengakibatkan kenaikan inflasi di atas 7%. "Kalau tidak (dikendalikan), inflasi akan bisa naik lagi di atas 7%," ujarnya.

Selain menetapkan besaran bunga SPN 3 Bulan, rapat kerja DPR juga menyepakati perubahan inflasi sebesar 7% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) senilai Rp8.900-Rp9.100.

Sementara itu terkait, RUU Redenominasi, Darmin mengaku terus berusaha menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi yang dinamakan RUU Perubahan Harga Rupiah. "Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia secara efektif, dukungan perangkat peraturan perundang-undangan menjadi diperlukan. Oleh karena itu, Bank Indonesia berperan aktif dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia," jelasnya

Berdasarkan laporan itu, Bank Indonesia akan bertindak baik sebagai nara sumber maupun anggota tim penyusun. Dalam rangka koordinasi dan harmonisasi, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan antar kementerian terkait RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, RUU Amandemen Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi (Tipiti).

Selain itu, terdapat tentang Mata Uang dan RUU tentang OJK.Dengan telah disahkannya RUU OJK menjadi UU OJK No. 21 Tahun 2011, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap UU tentang Bank Indonesia danUU tentang Perbankan yang saat ini berlaku. "Pada tahun 2011, terdapat beberapa RUU yang dibahas di internal Bank Indonesia, antara lain RUU Amandemen UU tentang Bank Indonesia, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU Amandemen UU tentang Perbankan," ungkap Darmin. **mohar/cahyo

Related posts